Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya
Rp 60.000 Rp 75.000| ISBN | 978-602-433-578-6 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya
Penulis : Novianto Murti Hantoro, dkk.
Tebal : xviii + 212 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : Obor Indonesia
Deskripsi :
Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD Tahun 1945). Di dalam Kekuasaan Kehakiman terdapat jabatan Hakim sebagai unsur pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Jabatan Hakim saat ini mengalami berbagai permasalahan dalam implementasinya.
Buku ini mengupas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh hakim dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Pengulasan dalam berbagai subtansi yang terdapat dalam buku ini dapat memberikan sebuah gambaran bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pengaturan bagi seorang hakim dengan aturan yang melekat bagi anggota eksekutif dan legislatif. Padahal,pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikiatif sudah secara jelas diatur dalam UUD Tahun 1945.
Pengaturan jabatan hakim saat ini tidak sesuai dengan kenyataan yang didapat oleh seorang hakim. Hakim saat ini masih berdiri di antara 2 (dua) kaki atau dapat dikatakan ada sebuah dualisme pengaturan terkait dengan profesi hakim. Hal ini kemudian yang menyebabkan seorang hakim sulit untuk melakukan fungsi, tugas, dan kewajibannya sesuai dengan kemandirian hakim. Penyebutan hakim sebagai pejabat negara tidak sesuai implementasinya baik itu dari sisi kesejahteraan maupun kepada sistem protokoler yang didapatkan seorang hakim.
Hak dan kewajiban yang diperoleh seorang hakim pun menjadi sama dengan pegawai ASN karena masih adanya status hakim yang berada pada grey area.
Selain itu, buku ini juga mengupas bagaimana seorang hakim diperlakukan tidak layak dari sisi keamanan sampai kelayakan rumah dinas dan bagaimana pembinaan dan konsep pendidikan serta pelatihan hakim yang terbatas anggarannya. Pada gilirannya, buku ini mengupas pula bagaimana pengawasan kepada seorang hakim yang dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yaitu MA dan KY.
Buku ini dibuat dalam rangka memberikan gambaran secara utuh kepada para pembaca terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang hakim dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Diharapkan para pembacara mengerti dan memahami kondisi hakim baik dilihat dari sisi struktur organisasi, perekonomian, manajemen, pendidikan, sampai dengan pengawasan. Yang terakhir, buku ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengatur sebuah jabatan hakim dalam peraturan perundang-undangan.
Tags: hukum, obor indonesia
Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya
| Berat | 400 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.785 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. Purnomo Tebal : xii + 196 hlm Ukuran : 17,5 x 24,5 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aset berharga yang dapat dikembangkan menjadi bisnis waralaba, bisnis kreatif, bisnis digital dan bisnis tekfin. HKI khususnya Hak Cipta dan Paten… selengkapnya
Rp 57.800 Rp 68.000Penulis : Lintje Ana Marpaung Tebal : x + 198 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Andi Publisher Deskripsi : Gerakan reformasi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia menuntut terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan yang bersifat nasional, dimulai dari amandemen UUD 1945. Sejak 1999 sampai dengan amandemen keempat tahun 2002, amandemen… selengkapnya
Rp 53.550 Rp 63.000Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam hukum nasional. Prosedur yuridis poligami di Indonesia adalah seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Ketatnya persyaratan poligami di Indonesia menyebabkan sering terjadinya pelanggaran, berupa maraknya praktik poligami “bawah tangan”. Terdapat kesulitan… selengkapnya
Rp 51.000 Rp 60.000Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi – Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk mengadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator Buku Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi membahas mengenai teori dalam penyelesaian konflik, mediasi dalam sistem syariah, hukum adat, dan hukum nasional, perkawinan dan putusnya… selengkapnya
Rp 83.980 Rp 98.800Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya
Rp 84.830 Rp 99.800Penulis : Maria S.W. Sumardjono Tebal : 133 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu menjadi topik bahasan yang tidak lekang oleh waktu. Regulasi sebagai landasan pengadaan tanah pun selalu berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan semakin rumitnya permasalahan dalam penyediaan tanah untuk kepentingan… selengkapnya
Rp 37.400 Rp 44.000Penulis : Marsudi Triatmodjo, dkk Tebal : 246 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Indonesia dengan komposisi 16.771 lebih pulaunya dikenal luas sebagai salah satu “Negara Kepulauan” terbesar di dunia. Status negara kepulauan ini sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV UNCLOS 1982 “Archipelagic States’;… selengkapnya
Rp 132.600 Rp 156.000Penulis : Sujitno dan Eko Rial Nugroho Tebal : viii + 66 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Kontrak atau perjanjian secara umum sebagai suatu aturan untuk mengatur hubungan hukum perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dan sebagai… selengkapnya
Rp 70.380 Rp 82.800Penulis : Farid Wajdi, Padian Adi Salamat Siregar, Muhd. Zein Azhary Wajdi Lubis Tebal : 272 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Deskripsi : Setiap “klik setuju” pada aplikasi perbankan, platform digital, atau layanan transportasi online menyimpan sebuah rahasia yang mengikat. Di balik efisiensi dan kecepatan transaksi digital, tersembunyi sebuah… selengkapnya
Rp 128.000 Rp 160.000Penulis : Tim Redaksi Tebal : 684 hlm Ukuran : 15,5 x 24 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) boleh jadi telah familier bagi sebagian kalangan. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, apalagi secara detail. Padahal, baik KUHPer maupun KUHP mengatur begitu… selengkapnya
Rp 125.800 Rp 148.000



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.