Pulau, Kepulauan, dan Negara Kepulauan

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu ciri dan bobot suatu negara disebut sebagai suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara lahir pada tahun 1986 dengan UU No. 5 Tahun 1986. Sejak diundangkan pada tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ada dinamika perkembangan PTUN dalam upaya… selengkapnya

Penulis     : Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin Tebal         : 236 hlm Ukuran     : 16 x 24 cm Penerbit   : Alfabeta Deskripsi :  

Penulis     : Abdul Ghofur Anshori Tebal         : 295 hlm Ukuran     : 14,5 x 21 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Hukum Islam khususnya Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus di antara para ahli. Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bersifat transendental dan karenanya… selengkapnya

Berbicara kejahatan tidak akan terlepas dari tiga persoalan, yaitu perbuatan jahat, penjahat, dan korban kejahatan itu sendiri. Namun dalam beberapa wacana, masalah korban kejahatan paling sedikit yang dibicarakan, padahal korban adalah pihak yang paling menderita dari perbuatan jahat tersebut. Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, korban kejahatan mulai mendapat perhatian, orientasi hukum pidana pun sudah… selengkapnya

Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di… selengkapnya

Penulis     :    Farid Wajdi, Ida Hanifah, Rizki Firmanda Dardin Tebal         :    262 hlm Ukuran     :    15,5 x 23 cm Penerbit   :    Pustaka Kita Tahun       :    2026 Deskripsi : Di tengah arus revolusi digital, ketika algoritma mendominasi transaksi dan smart contract merumuskan ulang makna perjanjian, muncul tantangan mendasar bagi bangunan hukum. Hukum ekonomi dan keuangan dalam perspektif… selengkapnya

Penulis : Tim Redaksi Laksana Tebal : 368 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sangat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui… selengkapnya

Penulis     : Tedi Rustendi, Muhammad Sidik Asyaky, dan Fransdito Ali Ilyas Tebal         : 126 hlm Ukuran     : 14,5 x 21 cm Penerbit   : Manggu Deskripsi : Beberapa temuan penelitian menunjukkan terdapat sejumlah daktor penyebab terjadinya FRAUD, diantaranya karena tekanan, kesempatan, serta alasan pembenaran. Faktor-faktor ini terjadi karena kondisi sistem dan perilku orang yang berhubungan dengan… selengkapnya

Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan, selain pertambahan luas wilayah, Indonesia dapat menempatkan kedaulatannya dalam tiga dimensi di Perairan kepulauan, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, perairannya dan ruang udara di atasnya. Namun demikian, untuk memenuhi hak-hak internasional di perairan kepulauan, Indonesia juga wajib mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara… selengkapnya

Penulis     : Helius Sjamsuddin Tebal         : 86 hlm Ukuran     : 15 x 23 cm Penerbit   : Ombak Deskripsi : Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade… selengkapnya