Small Claim Court: Berperkara di Pengadilan tanpa Pengacara

Penulis     : Aman dan Muhammad Fendi Aditya Tebal         : xii + 198 hlm Ukuran     : 16 x 24 cm Penerbit   : Ombak Deskripsi : Membahas sejarah tata negara baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari segi: sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik…. selengkapnya

Penulis     : Syafrida dan Sri Menda Sinulingga  Tebal         : x + 168 hlm  Ukuran     : 17 x 24 cm  Penerbit   : Suluh Media  Deskripsi :  Hukum Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Buku… selengkapnya

Penulis     : Apeles Lexi Lontoh Tebal         : 174 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 hlm Penerbit   : Ombak Deskripsi : Kondisi lemahnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia perlu segera diakhiri dengan membangun kesadaran bersama urgensitas hak asasi manusia. Disadari bahwa pembangunan kesadaran bersama ini merupakan hal yang tidak mudah mengingat di dalamnya membutuhkan pengorbanan… selengkapnya

Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di… selengkapnya

Penulis : Hassan Suryono Tebal : 145 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Negara sebagai organisasi yang diorganisir oleh kelompok politik sudah barang tentu memiliki visi dan misinya masing-masing. Visi dan misi negara tersebut dapat tercermin dalam teori yang dianutnya, dan melalui pembacaan sejarah negara yang panjang maka kita… selengkapnya

Kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di Indonesia bagi pemegang haknya menjadi salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kepastian hukum tersebut dapat diwujudkan dengan menyediakan perangkat hukum yang jelas dan lengkap, serta melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah…. selengkapnya

Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya

Buku ini menawarkan enam hal yang sangat urgen dan menarik tentang Hukum Bisnis khususnya yang membahas UMKM. Diawali dengan pembahasan tentang latar belakang pentingnya UMKM dari sudut pandang makro dan mikro, dilanjutkan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM, pembentukan badan hukum, kepemilikan, hak kekayaan intelektual (khususnya peran merek dalam Branding produk), dan lainnya. Bahasan yang… selengkapnya

Penulis   : Suantony Tebal      : 174 hlm Ukuran   : 14,5 x 20,5 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Hukum, ekonomi, dan bisnis merupakan komponen-komponen yang sangat penting kegunaannya dalam era globalisasi saat ini namun keberadaannya saling menimbulkan problematika, yakni saling bertumpang tindih. Melalui buku Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia ini penulis berusaha memberikan pemahaman awal tentang konsep… selengkapnya

Penulis : Tim Redaksi Laksana Tebal : 368 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sangat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui… selengkapnya