Whatsapp
● online
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
15%
Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan
Rp 52.700 Rp 62.000| ISBN | 978-623-359-018-1 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level internasional. Salah satu persoalan yang mungkin terjadi adalah permasalahan likuiditas yang dapat berujung kepailitan. Permasalahan tersebut dapat menjadi kompleks dalam hal suatu perkara kepailitan terdapat persinggungan antara lebih dari satu yurisdiksi hukum negara atau lebih dikenal dengan istilah cross-border insolvency. Permasalahan cross-border insolvency merupakan isu global dalam penega kan hukum kepailitan yang tengah dihadapi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Setiap negara memiliki aturan dan cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan cross-border insolvency.
Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan
Penulis : Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas A.H.
Tebal : 170 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : UGM Press
Deskripsi :
Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level internasional. Salah satu persoalan yang mungkin terjadi adalah permasalahan likuiditas yang dapat berujung kepailitan. Permasalahan tersebut dapat menjadi kompleks dalam hal suatu perkara kepailitan terdapat persinggungan antara lebih dari satu yurisdiksi hukum negara atau lebih dikenal dengan istilah cross-border insolvency. Permasalahan cross-border insolvency merupakan isu global dalam penega kan hukum kepailitan yang tengah dihadapi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Setiap negara memiliki aturan dan cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan cross-border insolvency.
Pembahasan dalam buku ini meliputi pengaturan hukum kepailitan, prosedur kepailitan, pengaturan cross-border insolvency, pelaksanaan prosedur kepailitan pengadilan asing, dan pengaturan kerja sama lintas batas antarlembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara cross-border insolvency. Oleh karena itu, buku ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum pada program S-1, S-2, dan mahasiswa yang berminat serta praktisi hukum, dan pembaca lain yang ingin mengetahui dan mempelajari isu-isu terkait cross-border insolvency.
Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan
| Berat | 200 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.016 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Helius Sjamsuddin Tebal : 86 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade… selengkapnya
Rp 34.000 Rp 40.000
Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga masyarakat. Buku ini mengupas… selengkapnya
Rp 114.750 Rp 135.000
Penulis : Hwian Christianto Tebal : x + 114 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Graha Ilmu Deskripsi: Ujaran kebencian berbeda dengan penghinaan, permusuhan golongan, permusuhan terhadap agama, bullying maupun persekusi. Ujaran kebencian justru mencakup semua perbuatan tersebut yang dilakukan dengan tujuan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan/atau golongan tertentu. Pembahasan… selengkapnya
Rp 78.030 Rp 91.800
Penulis : Ratno Lukito Tebal : 126 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Sejak perkembangannya pada awal paruh kedua abad dua puluh, ilmu perbandingan hukum dibayangi oleh polemik keilmuan. Utamanya dalam realm epistemologi, perbandingan hukum dipertanyakan kevalidannya sebagai sebuah ilmu: adakah kajian ini absah disebut sebagai sebuah kajian… selengkapnya
Rp 54.400 Rp 64.000
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu ciri dan bobot suatu negara disebut sebagai suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara lahir pada tahun 1986 dengan UU No. 5 Tahun 1986. Sejak diundangkan pada tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ada dinamika perkembangan PTUN dalam upaya… selengkapnya
Rp 106.080 Rp 124.800
Penulis : Apeles Lexi Lontoh Tebal : 174 hlm Ukuran : 15,5 x 23 hlm Penerbit : Ombak Deskripsi : Kondisi lemahnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia perlu segera diakhiri dengan membangun kesadaran bersama urgensitas hak asasi manusia. Disadari bahwa pembangunan kesadaran bersama ini merupakan hal yang tidak mudah mengingat di dalamnya membutuhkan pengorbanan… selengkapnya
Rp 42.500 Rp 50.000
Penulis : Victor Emanuel W. Nalle Tebal : x + 176 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi :
Rp 84.830 Rp 99.800
Pembahasan Sistem Hukum dan Negara Hukum diawali dengan uraian tentang sistem kehidupan sosial, yang menjadi wadah berlakunya sistem hukum. Dalam sistem kehidupan sosial manusia disebut sebagai “zoon Politiqon” yang harus selalu melakukan perhubungan hukum dengan sesamanya yang dapat bersinergi atau sebalik dapat pula berlawanan, karena itu diperlukan suatu tatanan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan… selengkapnya
Rp 282.030 Rp 331.800
Penulis : M. Usman Tebal : 254 hlm Ukuran : 17 X 24 cm Penerbit : LKiS Deskripsi : Gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali berangkat dari berbagai pengalaman hidup, baik hubungannya dengan keluarga, pendidikan yang pernah ditempuh serta pengalaman-pengalaman semasa menjabat Menteri Agama. Pengalaman-pengalaman tersebut banyak mempengaruhi munculnya pemikiran reaktualisasi hukum Islam. Karena dalam… selengkapnya
Rp 102.000 Rp 120.000
Penulis : Hassan Suryono Tebal : 145 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Negara sebagai organisasi yang diorganisir oleh kelompok politik sudah barang tentu memiliki visi dan misinya masing-masing. Visi dan misi negara tersebut dapat tercermin dalam teori yang dianutnya, dan melalui pembacaan sejarah negara yang panjang maka kita… selengkapnya
Rp 34.000 Rp 40.000Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.