● online
- Panduan Lengkap Pengembangan Softskill, Interperso....
- Perencanaan Keuangan, Dilengkapi Tanya Jawab Seput....
- Seni Berkomunikasi Menyenangkan dengan Siapa Pun....
- Pemrograman Akuntansi....
- Ibnu Batutah....
- Rekonstruksi Sejarah Al-Quran (HC)....
- Panduan Jelajah Kota-Kota Pusaka di Indonesia: Med....
- Racun Tikus....
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan
Rp 52.700 Rp 62.000| ISBN | 978-623-359-018-1 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level internasional. Salah satu persoalan yang mungkin terjadi adalah permasalahan likuiditas yang dapat berujung kepailitan. Permasalahan tersebut dapat menjadi kompleks dalam hal suatu perkara kepailitan terdapat persinggungan antara lebih dari satu yurisdiksi hukum negara atau lebih dikenal dengan istilah cross-border insolvency. Permasalahan cross-border insolvency merupakan isu global dalam penega kan hukum kepailitan yang tengah dihadapi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Setiap negara memiliki aturan dan cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan cross-border insolvency.
Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan
Penulis : Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas A.H.
Tebal : 170 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : UGM Press
Deskripsi :
Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level internasional. Salah satu persoalan yang mungkin terjadi adalah permasalahan likuiditas yang dapat berujung kepailitan. Permasalahan tersebut dapat menjadi kompleks dalam hal suatu perkara kepailitan terdapat persinggungan antara lebih dari satu yurisdiksi hukum negara atau lebih dikenal dengan istilah cross-border insolvency. Permasalahan cross-border insolvency merupakan isu global dalam penega kan hukum kepailitan yang tengah dihadapi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Setiap negara memiliki aturan dan cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan cross-border insolvency.
Pembahasan dalam buku ini meliputi pengaturan hukum kepailitan, prosedur kepailitan, pengaturan cross-border insolvency, pelaksanaan prosedur kepailitan pengadilan asing, dan pengaturan kerja sama lintas batas antarlembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara cross-border insolvency. Oleh karena itu, buku ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum pada program S-1, S-2, dan mahasiswa yang berminat serta praktisi hukum, dan pembaca lain yang ingin mengetahui dan mempelajari isu-isu terkait cross-border insolvency.
Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan
| Berat | 200 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.022 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : M. Usman Tebal : 254 hlm Ukuran : 17 X 24 cm Penerbit : LKiS Deskripsi : Gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali berangkat dari berbagai pengalaman hidup, baik hubungannya dengan keluarga, pendidikan yang pernah ditempuh serta pengalaman-pengalaman semasa menjabat Menteri Agama. Pengalaman-pengalaman tersebut banyak mempengaruhi munculnya pemikiran reaktualisasi hukum Islam. Karena dalam… selengkapnya
Rp 102.000 Rp 120.000Penulis : Sri Soemantri M. Tebal : 296 hlm Ukuran : 16 x 24 cm Penerbit : Remaja Rosda Deskripsi : Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1… selengkapnya
Rp 55.250 Rp 65.000Penulis : Farid Wajdi, Ida Hanifah, Rizki Firmanda Dardin Tebal : 262 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Tahun : 2026 Deskripsi : Di tengah arus revolusi digital, ketika algoritma mendominasi transaksi dan smart contract merumuskan ulang makna perjanjian, muncul tantangan mendasar bagi bangunan hukum. Hukum ekonomi dan keuangan dalam perspektif… selengkapnya
Rp 124.000 Rp 155.000Penulis : Novianto Murti Hantoro, dkk. Tebal : xviii + 212 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 75.000Ada sebuah buku berjudul Silent Spring karya Rachel Carson yang terbit tahun 1962. Buku tersebut dinilai sebagai sebuah buku yang menyadarkan banyak orang tentang bahaya DDT. Berkat buku tersebut, orang mulai prihatin dengan masa depan planet bumi ini. Tidak heran bila buku tersebut dianggap sebagai sebuah buku yang berpengaruh pada abad ke-20. Tidak heran pula… selengkapnya
Rp 139.400 Rp 164.000Penulis : Victor Emanuel W. Nalle Tebal : x + 176 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi :
Rp 84.830 Rp 99.800Penulis : Muhammad Junaidi Tebal : x + 198 hlm Ukuran : 17,5 x 25 cm Penerbit : Suluh Media Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di… selengkapnya
Rp 103.530 Rp 121.800Islam hadir dengan berbagai dimensinya, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya bagi umat manusia. Kemaslahatan yang menjadi perhatian Islam tersebut, menurut al-Ghazali (w. 505 H.) mencakup lima hal, yang dalam khazanah ushul al-fiqh disebut al-kulliyaat al-khams, yaitu: perlindungan terhadap agama (al-diin), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan terakhir harta (al-maal). Begitu pentingnya pemeliharan akan… selengkapnya
Rp 110.000Penulis : Sigit Riyanto, dkk. Tebal : 312 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Buku ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh mahasiswa sekolah hukum, terutama bagi mereka yang giat melakukan penelitian hukum. Buku ini juga dapat memberikan manfaat bagi para sarjana hukum yang menjalani berbagai profesi hukum, anta… selengkapnya
Rp 74.375 Rp 87.500Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu ciri dan bobot suatu negara disebut sebagai suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara lahir pada tahun 1986 dengan UU No. 5 Tahun 1986. Sejak diundangkan pada tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ada dinamika perkembangan PTUN dalam upaya… selengkapnya
Rp 106.080 Rp 124.800



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.