Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Akuntansi Keperilakuan....
- Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra....
- Service Management, Mewujudkan Layanan Prima Ed. 3....
- Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia....
- Idris AS: Menurut Riwayat Mesir Kuno, Yahudi, dan ....
- Panduan Mengelola Ragam Overthinking....
- Sejarah Lengkap Wahhabi....
- How Leaders Learn: Rahasia Bagaimana Para Pemimpin....
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan
Rp 52.700 Rp 62.000| ISBN | 978-623-359-018-1 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level internasional. Salah satu persoalan yang mungkin terjadi adalah permasalahan likuiditas yang dapat berujung kepailitan. Permasalahan tersebut dapat menjadi kompleks dalam hal suatu perkara kepailitan terdapat persinggungan antara lebih dari satu yurisdiksi hukum negara atau lebih dikenal dengan istilah cross-border insolvency. Permasalahan cross-border insolvency merupakan isu global dalam penega kan hukum kepailitan yang tengah dihadapi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Setiap negara memiliki aturan dan cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan cross-border insolvency.
Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan
Penulis : Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas A.H.
Tebal : 170 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : UGM Press
Deskripsi :
Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level internasional. Salah satu persoalan yang mungkin terjadi adalah permasalahan likuiditas yang dapat berujung kepailitan. Permasalahan tersebut dapat menjadi kompleks dalam hal suatu perkara kepailitan terdapat persinggungan antara lebih dari satu yurisdiksi hukum negara atau lebih dikenal dengan istilah cross-border insolvency. Permasalahan cross-border insolvency merupakan isu global dalam penega kan hukum kepailitan yang tengah dihadapi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Setiap negara memiliki aturan dan cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan cross-border insolvency.
Pembahasan dalam buku ini meliputi pengaturan hukum kepailitan, prosedur kepailitan, pengaturan cross-border insolvency, pelaksanaan prosedur kepailitan pengadilan asing, dan pengaturan kerja sama lintas batas antarlembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara cross-border insolvency. Oleh karena itu, buku ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum pada program S-1, S-2, dan mahasiswa yang berminat serta praktisi hukum, dan pembaca lain yang ingin mengetahui dan mempelajari isu-isu terkait cross-border insolvency.
Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan
| Berat | 200 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.073 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Sujitno dan Eko Rial Nugroho Tebal : viii + 66 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Kontrak atau perjanjian secara umum sebagai suatu aturan untuk mengatur hubungan hukum perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dan sebagai… selengkapnya
Rp 70.380 Rp 82.800Buku ini secara garis besar membahas mengenai karakteristik, dlnamika, dan perkembangan dari putusan yang memuat klausul bersyarat (putusan bersyarat) yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk memberlkan landasan konseptual dan konteks terhadap isu tersebut, buku ini dimulai dengan membahas mengenai berbagai teori berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma peraturan perundang-undangan. Kemudian,… selengkapnya
Rp 74.800 Rp 88.000Penulis : Farid Wajdi, Ida Hanifah, Rizki Firmanda Dardin Tebal : 262 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Tahun : 2026 Deskripsi : Di tengah arus revolusi digital, ketika algoritma mendominasi transaksi dan smart contract merumuskan ulang makna perjanjian, muncul tantangan mendasar bagi bangunan hukum. Hukum ekonomi dan keuangan dalam perspektif… selengkapnya
Rp 124.000 Rp 155.000Penulis : KH. Afifuddin Muhajir Tebal : 248 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Ircisod Deskripsi : “Dominannya dalil-dalil kulli (garis besar) tentang hubungan negara dan agama menyiratkan kelenturan Islam dalam mengapresiasi perkembangan masyarakat yang terus terjadi sepanjang sejarah. Peran nalar manusia lalu menjadi sangat sentral dalam menghubungkan teks-teks agama dengan realitas… selengkapnya
Rp 55.250 Rp 65.000Penulis : Sahadi Tebal : x + 122 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Expert Deskripsi : Memahami Aspek Hukum dan Administrasi Proyek serta menerapkan di lapangan pada proyek yang akan dikerjakan sangatlah perlu, agar supaya proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan. Buku Aspek Hukum dan… selengkapnya
Rp 101.830 Rp 119.800Penulis : Sri Soemantri M. Tebal : 404 hlm Ukuran : 16 x 24 cm Penerbit : Remaja Rosda Deskripsi : Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, baik sebelum maupun sesudah UUD tersebut diubah. Ada 27 tulisan yang dihimpun dalam buku ini. Pembahasan pertama… selengkapnya
Rp 73.100 Rp 86.000Penulis : A. Widiada Gunakarya Tebal : xii + 308 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Kandungan disiplin Hukum HAM yang dituangkan ke dalam buku ini melibatkan beberapa disiplin hukum lainnya, diantaranya Hukum Internasional (HI), Hukum HAM Internasional dan Hukum HAM Nasional. Pembahasan dalm buku, diawali dengan pembahasan sejarah… selengkapnya
Rp 73.100 Rp 86.000Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu ciri dan bobot suatu negara disebut sebagai suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara lahir pada tahun 1986 dengan UU No. 5 Tahun 1986. Sejak diundangkan pada tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ada dinamika perkembangan PTUN dalam upaya… selengkapnya
Rp 106.080 Rp 124.800Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di… selengkapnya
Rp 97.580 Rp 114.800Penulis : Novianto Murti Hantoro, dkk. Tebal : xviii + 212 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 75.000


Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.