Whatsapp

Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami

CS
● online
CS
● online
Halo, perkenalkan saya CS
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja
Kontak Kami
Member Area
Rp
Keranjang Belanja

Oops, keranjang belanja Anda kosong!

  • Diskon mulai 10%;
  • Buku dijamin ASLI;
  • Tidak Menjual buku bajakan;
  • Pengiriman ke seluruh Indonesia;
  • Pengiriman ke luar negeri sila WA kami;
  • Pembayaran: Transfer (BCA, Mandiri, BRI, BNI), Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay)
Beranda » Hukum » Otonomi Daerah
click image to preview activate zoom
Diskon
15%

Otonomi Daerah

Rp 55.250 Rp 65.000
Hemat Rp 9.750
ISBN978-979-692-473-8
Stok Tersedia
Kategori Hukum, Sosial Politik
Tentukan pilihan yang tersedia!
Pemesanan lebih cepat! Pesan Langsung
Bagikan ke

Otonomi Daerah

Penulis     : Sri Soemantri M.
Tebal         : 296 hlm
Ukuran     : 16 x 24 cm
Penerbit   : Remaja Rosda
Deskripsi :

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1 butir h undang-undang tersebut:

“Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang.”

Sesuai dengan rumusan di atas, otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Atas dasar Pasal 7 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 itu, kewenangan yang diberikan kepada Daerah (Otonom) mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenang­an bidang lain yang tercantum dalam Ayat 2.

Dengan memperhatikan rumusan dalam Pasal 7 Ayat (1) tersebut, kewenangan luas yang diberikan kepada Daerah Otonom hampir mendekati kewenangan kekuasaan antara negara-negara bagian dengan pemerintah pusat dalam negara serikat (federal).

Bandingkan hal ini dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang bernuansa otoritarian yang dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru. Ternyata dalam praktiknya, campur tangan Pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan UU No. 5 Tahun 1974 tersebut sangat besar. Nuansa otoritarian ini ditambah lagi dengan tidak adanya pengaturan tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tags: ,

Otonomi Daerah

Berat 300 gram
Kondisi Baru
Dilihat 1.324 kali
Diskusi Belum ada komentar

Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.

Silahkan tulis komentar Anda

Buku Terkait

Produk yang sangat tepat, pilihan bagus..!

Berhasil ditambahkan ke keranjang belanja
Lanjut Belanja
Periksa
Produk Quick Order

Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak dibawah: