Whatsapp
Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
15%
Otonomi Daerah
Rp 55.250 Rp 65.000| ISBN | 978-979-692-473-8 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum, Sosial Politik |
Otonomi Daerah
Penulis : Sri Soemantri M.
Tebal : 296 hlm
Ukuran : 16 x 24 cm
Penerbit : Remaja Rosda
Deskripsi :
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1 butir h undang-undang tersebut:
“Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang.”
Sesuai dengan rumusan di atas, otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Atas dasar Pasal 7 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 itu, kewenangan yang diberikan kepada Daerah (Otonom) mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang tercantum dalam Ayat 2.
Dengan memperhatikan rumusan dalam Pasal 7 Ayat (1) tersebut, kewenangan luas yang diberikan kepada Daerah Otonom hampir mendekati kewenangan kekuasaan antara negara-negara bagian dengan pemerintah pusat dalam negara serikat (federal).
Bandingkan hal ini dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang bernuansa otoritarian yang dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru. Ternyata dalam praktiknya, campur tangan Pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan UU No. 5 Tahun 1974 tersebut sangat besar. Nuansa otoritarian ini ditambah lagi dengan tidak adanya pengaturan tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Tags: remaja rosda, sosial politik
Otonomi Daerah
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 2.730 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Hingga saat ini, literatur mengenai gerakan sosial cenderung didominasi pakar Sosiologi, Perbandingan Politik, atau Antropologi. Padahal, gerakan sosial, terutama yang bersifat global, semakin menarik perhatian para penstudi Ilmu Hubungan Internasional. Buku ini dimaksudkan sebagai referensi populer yang mengantarkan pembacanya (terutama mahasiswa HI) pada dasar-dasar studi gerakan sosial. Ada tiga hal yang ditekankan oleh buku ini…. selengkapnya
Rp 117.980 Rp 119.800
Penulis : Tim Redaksi Tebal : 684 hlm Ukuran : 15,5 x 24 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) boleh jadi telah familier bagi sebagian kalangan. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, apalagi secara detail. Padahal, baik KUHPer maupun KUHP mengatur begitu… selengkapnya
Rp 125.800 Rp 148.000
20%
Penulis : Riris Katharina, Handrini Ardiyanti, dkk Tebal : xxiv + 168 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 75.000
Penulis : Abu Muslim Tebal : 154 hlm Ukuran : Penerbit : Ircisod “Buku ini penting! Walaupun Nurcholish Madjid sebagai pemikir dan intelektual Indonesia sudah banyak dibahas, buku-buku dan artikel tentang Nurcholish Madjid juga sudah banyak ditulis, namun ia masih tetap relevan untuk dibahas, terutama tentang ide keragaman atau pluralismenya. Ide itu sangat penting saat… selengkapnya
Rp 49.300 Rp 58.000
Penulis : Martin van Bruinessen Tebal : 576 hlm Ukuran : 15,5 x 23,5 cm Penerbit : Gading Publishing Deskripsi : Sebagaimana karya-karyanya yang lain, buku ini merefleksikan kekayaan data dan ketajaman analisis Prof. Martin van Bruinessen tentang dunia pesantren. Buku ini telah menjadi klasik dan wajib dibaca siapa saja yang ingin… selengkapnya
Rp 122.400 Rp 144.000
Penulis : Sylvia Walby Tebal : 348 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Jalasutra Deskripsi : Betapa patriarki selama ini begitu adaptif terhadap perubahan-perubahan sosial terkait posisi perempuan.
Rp 115.000
Buku ini berisikan kajian tentang percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini dibuat untuk melengkapi referensi hukum pidana yang sudah ada seperti delik dalam KUHP. Substansi buku ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai sifat percobaan, pemidanaan terhadap percobaan, percobaan tidak memadai, antara percobaan, makar dan permufakatan… selengkapnya
Rp 97.580 Rp 114.800
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum… selengkapnya
Rp 81.430 Rp 95.800
Penulis : Nils Bubandt Tebal : xvi + 280 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Indonesia telah melangsungkan demokrasi elektoral lebih dari satu dekade, tetapi lanskap politik negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini tetap kompleks dan penuh teka-teki hingga kini. Negeri ini disebut telah mencapai masa transisi… selengkapnya
Rp 72.000 Rp 90.000Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.