Beranda » Hukum » Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

DISKON 15% ISBN: 978-979-692-473-8 Stok: Tersedia
Berat 300 gram
Kondisi Baru
Kategori Hukum, Sosial Politik
Dilihat 1.011 kali
Diskusi Belum ada komentar
Bagikan

Otonomi Daerah

Berhasil ditambahkan ke keranjang belanja Anda
Lanjut Belanja
Keranjangku
Rp 55.250 Rp 65.000
Hemat Rp 9.750
Tentukan pilihan yang tersedia!
Pemesanan lebih cepat! Pesan Langsung
Otonomi Daerah
Rp 55.250 Rp 65.000
Tersedia / 978-979-692-473-8
Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak dibawah:

Detail Buku Otonomi Daerah

Penulis     : Sri Soemantri M.
Tebal         : 296 hlm
Ukuran     : 16 x 24 cm
Penerbit   : Remaja Rosda
Deskripsi :

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1 butir h undang-undang tersebut:

“Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang.”

Sesuai dengan rumusan di atas, otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Atas dasar Pasal 7 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 itu, kewenangan yang diberikan kepada Daerah (Otonom) mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenang­an bidang lain yang tercantum dalam Ayat 2.

Dengan memperhatikan rumusan dalam Pasal 7 Ayat (1) tersebut, kewenangan luas yang diberikan kepada Daerah Otonom hampir mendekati kewenangan kekuasaan antara negara-negara bagian dengan pemerintah pusat dalam negara serikat (federal).

Bandingkan hal ini dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang bernuansa otoritarian yang dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru. Ternyata dalam praktiknya, campur tangan Pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan UU No. 5 Tahun 1974 tersebut sangat besar. Nuansa otoritarian ini ditambah lagi dengan tidak adanya pengaturan tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tags: ,

Buku Terkait
Diskusi Produk (0)

Silakan tulis komentar Anda

Alamat:

Jl. Kasongan (Agen Wahana Timur Balai Desa Bangunjiwo) Gendeng RT 15, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY 55184

Kurir

Pembayaran

Chat via Whatsapp
Pustaka Kita
⚫ Online
Halo, perkenalkan saya Pustaka Kita
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja