Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan

Wacana menghubungkan kemudahan dan percepatan waktu penyelesaian perkara semakin banyak dibahas. Mengingat proses persidangan di pengadilan yang menyita waktu hinga berbulan-bulan belum sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009. Sederhana disini mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan… selengkapnya

Penulis : I Made Andi Arsana Tebal : 326 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Buku ini baik untuk dibaca para akademisi, dosen, mahasiswa, dan praktisi perundingan batas yang erat kaitannya dengan Hukum Laut. Dosen dan mahasiswa di Fakultas Teknik (khususnya Teknik Geodesi), Fakultas Hukum, dan fakultas lain… selengkapnya

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu ciri dan bobot suatu negara disebut sebagai suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara lahir pada tahun 1986 dengan UU No. 5 Tahun 1986. Sejak diundangkan pada tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ada dinamika perkembangan PTUN dalam upaya… selengkapnya

Menguasai materi hukum acara pidana diperlukan pemahaman yang utuh mulai dari konsep berdasarkan sistemnya, landasan yuridis berdasarkan regulasinya dan interpretasinya dalam praktik. Buku ini menyajikan materi mulai dari pemahaman mendasar mengenai hukum acara pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang terbentuk dari definisi, fungsi, model, sejarah dan asas-asasnya. Sebagai hukum yang terikat pada… selengkapnya

Penulis : Marzuki Tebal : 398 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Sering kali kita mendengar hukum Islam sebagai momokyang menakutkan untuk dipelajari, nyatanya tidak seperti itu. Konsep yang matang, pendekatan dan pendalaman yang menyeluruh menjadi bagian keberhasilan untuk mempelajari hukum Islam. Lahirnya buku Ini berbeda dengan buku yang… selengkapnya

Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya

Buku ini membahas konsep dan pendekatan yang digunakan dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua cara pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. Kedua pendekatan ini digunakan oleh KPPU untuk menganalisis apakah ada atau tidak indikasi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Dibahas secara mendalam mengenai… selengkapnya

Penulis     : Zainal Arifin Mochtar Tebal         : 268 hlm Ukuran     : 13 x 19 cm Penerbit   : EA Books Deskripsi : Partisipasi mandek, aspirasi seret. Dalam banyak hal, legislasi menjadi proses ugal-ugalan. Semua dibuat berdasarkan keinginan dan kepentingan terbatas, tidak untuk publik luas. Kepentingan publik dinafikan. la adalah petaka legislasi yang disambut riuh oligarki. Kini… selengkapnya

Penulis     : Helius Sjamsuddin Tebal         : 86 hlm Ukuran     : 15 x 23 cm Penerbit   : Ombak Deskripsi : Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade… selengkapnya

Buku ini adalah bukan sebuah karya yang sempurna, namun hanya sebuah usaha intelektual untuk menjelaskan dualisme metode penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris secara sederhana dan untuk menjadi panduan praktis melakukan penelitian hukum yang disertai contoh teknisnya bagi mahasiswa S1, S2 atau para penstudi dan praktisi hukum.