Pengantar Hukum Sumber Daya Agraria

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum… selengkapnya

Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya

Penulis     : Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami Tebal         : 140 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Sebagai seorang muslim, maka wajib hukumnya untuk menerapkan hukum Islam (syariah) dalam setiap sendi kehidupannya secara menyeluruh, tidak terkecuali permasalahan waris. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau akan mempengaruhi pola… selengkapnya

Penulis     : Marulam J. Hutauruk Tebal         : xvi + 384 hlm Ukuran     : 14,5 x 21 cm Penerbit   : Obor Indonesia Deskripsi : Suatu tulisan tentang apa itu Public Performance di dunia musik yang selama ini seringkali disalahartikan sebagai performing, padahal konvensi internasional tidak menyebutnya demikian, termasuk pula kita seringkali tidak dapat membedakan antara public performance dan… selengkapnya

Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di… selengkapnya

Penulis : Philipus M. Hadjon Tebal : 132 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian peran hukum… selengkapnya

Penulis     : Sri Soemantri M. Tebal         : 296 hlm Ukuran     : 16 x 24 cm Penerbit   : Remaja Rosda Deskripsi : Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1… selengkapnya

Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di berbagai negara. Dalam praktiknya, kedudukan kejaksaan pada satu sisi sebagai penegak hukum, akan tetapi pada sisi lain sebagai unsur pendukung… selengkapnya

Penulis     : Abdul Ghofur Anshori Tebal         : 295 hlm Ukuran     : 14,5 x 21 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Hukum Islam khususnya Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus di antara para ahli. Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bersifat transendental dan karenanya… selengkapnya

Penulis     : Supriadi dan Dewi Kemala Sari Tebal         : xiv + 628 hlm Ukuran     : 17 x 24 cm Penerbit   : Suluh Media Deskripsi : Sumber daya air sebagai rakhmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, diturunkan-Nya dari langit untuk kepentingan seluruh mahkluknya, termasuk manusia. Untuk melestarikannya dibutuhkan suatu peraturan yang dibuat manusia untuk melindungi keberadaan… selengkapnya