Ilmu Hukum Holistik Studi untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan

Penulis : Tim Redaksi Laksana Tebal : 368 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sangat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui… selengkapnya

Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya

Penggunaan kekuasaan konstitusional Presiden terutama dalam kedudukannya sebagai kepala negara, hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan secara teoritik dan kerap diwarnai pro-kontra, terutama persoalan terkait mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya. Pertanyaan yang patut diajukan apakah Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan hak-hak konstitusional Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Pertanyaan ini menjadi penting karena secara teoritis… selengkapnya

Penulis     :    Farid Wajdi, Padian Adi Salamat Siregar, Muhd. Zein Azhary Wajdi  Lubis Tebal         :    272 hlm Ukuran     :    15,5 x 23 cm Penerbit   :    Pustaka Kita Deskripsi : Setiap “klik setuju” pada aplikasi perbankan, platform digital, atau layanan transportasi online menyimpan sebuah rahasia yang mengikat. Di balik efisiensi dan kecepatan transaksi digital, tersembunyi sebuah… selengkapnya

Penulis     : Farid Wajdi, Ismail Lubis, Khairunnisa Rezeki Ramadhani Wajdi Lubis Tebal         : 288 hlm Ukuran     : 15 x 23 cm Penerbit   : Pustaka Kita Tahun       : 2026 Deskripsi : Hukum bukan sekadar rangkaian pasal yang membeku dalam lembaran negara. Hukum adalah organisme sosial yang hidup dan terus berubah mengikuti dinamika peradaban manusia. Ketika disrupsi… selengkapnya

Dalam pembangunan, kependudukan merupakan salah satu titik sentral. Jika persoalan kependudukan diabaikan dan dinomorsekiankan dari daftar kebijakan pemerintah, Indonesia akan semakin terancam menjadi negara gagal (Prasetya,2007).  Kepadatan penduduk dan rendahnya kualitas penduduk, dapat menimbulkan berbagai masalah kependudukan: kelaparan, kematian, kriminalitas, dan sebagainya. Bahwa jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset yang sangat bermanfaat… selengkapnya

Penulis     : Sigit Riyanto, dkk. Tebal         : 312 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Buku ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh mahasiswa sekolah hukum, terutama bagi mereka yang giat melakukan penelitian hukum. Buku ini juga dapat memberikan manfaat bagi para sarjana hukum yang menjalani berbagai profesi hukum, anta… selengkapnya

Penulis     : SMP Tjondronegoro Tebal         : 540 hlm Ukuran      : 14 x 21 cm Penerbit   : Obor Indonesia Deskripsi: Laporan hasil penelitian dikumpulkan dalam buku ini menggambarkan bagaimana kelas-kelas tertentu dalam masyarakat berusaha menguasai tanah untuk mengokohkan pelbagai kepentingan kelasnya. Laporan-laporan ini disusun oleh dua belas penulis, yang dalam kehidupan sehari-hari adalah tenaga ahli penelitian… selengkapnya

Penulis       : Samun Ismaya Tebal           : x+ 314 hlm Ukuran       : 17 x 24 cm Penerbit     : Suluh Media Deskripsi   : Buku Pengantar Hukum Sumber Daya Agraria berisi kajian hukum tentang hal ikwal yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia dalam aspek hukum keperdatan maupun dari aspek hukum publik. Buku ini juga mengkaji… selengkapnya

Wacana menghubungkan kemudahan dan percepatan waktu penyelesaian perkara semakin banyak dibahas. Mengingat proses persidangan di pengadilan yang menyita waktu hinga berbulan-bulan belum sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009. Sederhana disini mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan… selengkapnya