Privatisasi Penjara Edisi 2; Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Penulis     : Agus Triono, dkk. Tebal         : viii + 102 hlm Ukuran     : 17 x 24 cm Penerbit   : Suluh Media Deskripsi : Mata kuliah logika bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan bagaimana menerapkan aturan berpikir lurus. Mahasiswa harus memahami dan menerapkan (terampil) dalam menggunakan metode dan hukum berpikir sehingga dapat membedakan penalaran yang benar… selengkapnya

Penulis     : Hwian Christianto Tebal         : x + 114 hlm Ukuran     : 17 x 24 cm Penerbit   : Graha Ilmu Deskripsi: Ujaran kebencian berbeda dengan penghinaan, permusuhan golongan, permusuhan terhadap agama, bullying maupun persekusi. Ujaran kebencian justru mencakup semua perbuatan tersebut yang dilakukan dengan tujuan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan/atau golongan tertentu. Pembahasan… selengkapnya

Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya

Pembahasan Sistem Hukum dan Negara Hukum diawali dengan uraian tentang sistem kehidupan sosial, yang menjadi wadah berlakunya sistem hukum. Dalam sistem kehidupan sosial manusia disebut sebagai “zoon Politiqon” yang harus selalu melakukan perhubungan hukum dengan sesamanya yang dapat bersinergi atau sebalik dapat pula berlawanan, karena itu diperlukan suatu tatanan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan… selengkapnya

Penulis     : Sahadi Tebal         : x + 122 hlm Ukuran     : 17 x 24 cm Penerbit   : Expert Deskripsi : Memahami Aspek Hukum dan Administrasi Proyek serta menerapkan di lapangan pada proyek yang akan dikerjakan sangatlah perlu, agar supaya proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan. Buku Aspek Hukum dan… selengkapnya

Untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, maka Pemerintah perlu hadir untuk memberikan sosialisasi dan perlindungan terkait permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten/Kota di Indonesia. Masalah peluang kerja dan angka pengangguran masih menjadi masalah yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Sebab, masih minimnya peluang… selengkapnya

Penulis     : Sigit Riyanto, dkk. Tebal         : 312 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Buku ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh mahasiswa sekolah hukum, terutama bagi mereka yang giat melakukan penelitian hukum. Buku ini juga dapat memberikan manfaat bagi para sarjana hukum yang menjalani berbagai profesi hukum, anta… selengkapnya

Penulis     : Massadi Tebal         : 232 hlm Ukuran     : 14,5 x 20,5 cm Penerbit   : Manggu Deskripsi : Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak,… selengkapnya

Buku ini berisikan kajian tentang percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini dibuat untuk melengkapi referensi hukum pidana yang sudah ada seperti delik dalam KUHP. Substansi buku ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai sifat percobaan, pemidanaan terhadap percobaan, percobaan tidak memadai, antara percobaan, makar dan permufakatan… selengkapnya

Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di… selengkapnya