Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha

Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya

Berbicara kejahatan tidak akan terlepas dari tiga persoalan, yaitu perbuatan jahat, penjahat, dan korban kejahatan itu sendiri. Namun dalam beberapa wacana, masalah korban kejahatan paling sedikit yang dibicarakan, padahal korban adalah pihak yang paling menderita dari perbuatan jahat tersebut. Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, korban kejahatan mulai mendapat perhatian, orientasi hukum pidana pun sudah… selengkapnya

Penggunaan kekuasaan konstitusional Presiden terutama dalam kedudukannya sebagai kepala negara, hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan secara teoritik dan kerap diwarnai pro-kontra, terutama persoalan terkait mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya. Pertanyaan yang patut diajukan apakah Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan hak-hak konstitusional Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Pertanyaan ini menjadi penting karena secara teoritis… selengkapnya

Penulis     : Sujitno dan Eko Rial Nugroho Tebal         : viii + 66 hlm Ukuran     : 17 x 24 cm Penerbit   : Suluh Media Deskripsi : Kontrak atau perjanjian secara umum sebagai suatu aturan untuk mengatur hubungan hukum perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dan sebagai… selengkapnya

Penulis     : Salim Tebal         : 382 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : Rajawali Pers Deskripsi : Buku Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan satu-satunya buku di Indonesia yang  menganalisis secara  sistematis tentang teknik atau cara-cara untuk menyusun akta PPAT, yang merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. Secara… selengkapnya

Pembahasan Sistem Hukum dan Negara Hukum diawali dengan uraian tentang sistem kehidupan sosial, yang menjadi wadah berlakunya sistem hukum. Dalam sistem kehidupan sosial manusia disebut sebagai “zoon Politiqon” yang harus selalu melakukan perhubungan hukum dengan sesamanya yang dapat bersinergi atau sebalik dapat pula berlawanan, karena itu diperlukan suatu tatanan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan… selengkapnya

Penulis     : Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas A.H. Tebal         : 170 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level… selengkapnya

Penulis     : AR Muchson dan Samsuri Tebal         : 119 hlm Ukuran     : 14,5 x 21 cm Penerbit   : Ombak Deskripsi : Sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia selalu melibatkan orang lain, baik secara rohani maupun jasmani. Dalam kehidupannya manusia dalam suatu sistem sosial tidak djarang diwarnai oleh kekhilafan, maka dari itulah moral diperlukan sehingga kemaslahatan dapat… selengkapnya

Penulis     : Sudjito Tebal         : 237 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Agar ilmu hukum bisa tampil sebagai genuine science, maka pemahaman, penggarapan, dan penyelenggaraan hukum, khususnya hukum pengelolaan irigasi, dilakukan secara holistik. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh, tanpa ada reduksi. Cara pandang,… selengkapnya

Buku ini membahas konsep dan pendekatan yang digunakan dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua cara pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. Kedua pendekatan ini digunakan oleh KPPU untuk menganalisis apakah ada atau tidak indikasi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Dibahas secara mendalam mengenai… selengkapnya