Hukum Hak Asasi Manusia

Penulis : Victor Emanuel W. Nalle Tebal : x + 176 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi :

Penulis     :    Farid Wajdi, Ida Hanifah, Rizki Firmanda Dardin Tebal         :    262 hlm Ukuran     :    15,5 x 23 cm Penerbit   :    Pustaka Kita Tahun       :    2026 Deskripsi : Di tengah arus revolusi digital, ketika algoritma mendominasi transaksi dan smart contract merumuskan ulang makna perjanjian, muncul tantangan mendasar bagi bangunan hukum. Hukum ekonomi dan keuangan dalam perspektif… selengkapnya

Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di… selengkapnya

Penulis     : Zainal Arifin Mochtar Tebal         : 268 hlm Ukuran     : 13 x 19 cm Penerbit   : EA Books Deskripsi : Partisipasi mandek, aspirasi seret. Dalam banyak hal, legislasi menjadi proses ugal-ugalan. Semua dibuat berdasarkan keinginan dan kepentingan terbatas, tidak untuk publik luas. Kepentingan publik dinafikan. la adalah petaka legislasi yang disambut riuh oligarki. Kini… selengkapnya

Penulis     : Massadi Tebal         : 232 hlm Ukuran     : 14,5 x 20,5 cm Penerbit   : Manggu Deskripsi : Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak,… selengkapnya

Penulis     : Salim Tebal         : 382 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : Rajawali Pers Deskripsi : Buku Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan satu-satunya buku di Indonesia yang  menganalisis secara  sistematis tentang teknik atau cara-cara untuk menyusun akta PPAT, yang merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. Secara… selengkapnya

Penulis : Tim Redaksi Tebal : 684 hlm Ukuran : 15,5 x 24 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) boleh jadi telah familier bagi sebagian kalangan. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, apalagi secara detail. Padahal, baik KUHPer maupun KUHP mengatur begitu… selengkapnya

Penulis : Philipus M. Hadjon Tebal : 132 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian peran hukum… selengkapnya

Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan, selain pertambahan luas wilayah, Indonesia dapat menempatkan kedaulatannya dalam tiga dimensi di Perairan kepulauan, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, perairannya dan ruang udara di atasnya. Namun demikian, untuk memenuhi hak-hak internasional di perairan kepulauan, Indonesia juga wajib mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara… selengkapnya

Untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, maka Pemerintah perlu hadir untuk memberikan sosialisasi dan perlindungan terkait permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten/Kota di Indonesia. Masalah peluang kerja dan angka pengangguran masih menjadi masalah yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Sebab, masih minimnya peluang… selengkapnya