Hukum Bisnis; Kajian Khusus UMKM Indonesia

Buku Hukum Administrasi Pertanahan membahas tentang hukum yang berkaitan dengan regulasi dalam bidang penatagunaan tanah, pendaftaran tanah, pengurusan hak atas tanah serta land-reform, juga berbagai kebijakan di bidang pertanahan. Aspek regulasi di bidang pertanahan ini menjadi penting dalam rangka pelaksanaan tugas negara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengurusan sumber daya alam, khususnya tanah… selengkapnya

Berbicara kejahatan tidak akan terlepas dari tiga persoalan, yaitu perbuatan jahat, penjahat, dan korban kejahatan itu sendiri. Namun dalam beberapa wacana, masalah korban kejahatan paling sedikit yang dibicarakan, padahal korban adalah pihak yang paling menderita dari perbuatan jahat tersebut. Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, korban kejahatan mulai mendapat perhatian, orientasi hukum pidana pun sudah… selengkapnya

Penulis     : Hwian Christianto Tebal         : x + 114 hlm Ukuran     : 17 x 24 cm Penerbit   : Graha Ilmu Deskripsi: Ujaran kebencian berbeda dengan penghinaan, permusuhan golongan, permusuhan terhadap agama, bullying maupun persekusi. Ujaran kebencian justru mencakup semua perbuatan tersebut yang dilakukan dengan tujuan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan/atau golongan tertentu. Pembahasan… selengkapnya

Penulis : A. Widiada Gunakarya Tebal : xii + 308 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Kandungan disiplin Hukum HAM yang dituangkan ke dalam buku ini melibatkan beberapa disiplin hukum lainnya, diantaranya Hukum Internasional (HI), Hukum HAM Internasional dan Hukum HAM Nasional. Pembahasan dalm buku, diawali dengan pembahasan sejarah… selengkapnya

Penulis : I Made Andi Arsana Tebal : 326 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Buku ini baik untuk dibaca para akademisi, dosen, mahasiswa, dan praktisi perundingan batas yang erat kaitannya dengan Hukum Laut. Dosen dan mahasiswa di Fakultas Teknik (khususnya Teknik Geodesi), Fakultas Hukum, dan fakultas lain… selengkapnya

Penulis     : Novianto Murti Hantoro, dkk. Tebal         : xviii + 212 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : Obor Indonesia Deskripsi : Kekuasaan kehakiman di Indonesia  merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan… selengkapnya

Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi pintu terakhir dalam sistem peradilan pidana justru masih jauh dari kata ideal. Masalah overcrowded, minimnya anggaran, banyaknya narapidana yang kabur, dan juga minimnya fasilitas masih belum dapat diselesaikan. Slah satu alternatif upaya untuk mengatasi permasalahan lembaga pemasyarakatan adalah dengan melibatkan pihak privat di dalam sistem lembaga pemasyarakatan. Buku ini adalah buku… selengkapnya

Penulis     : Zakaria al-Anshari Tebal         : 192 hlm Ukuran     : 14 x 21 cm Penerbit   : Turos Pustaka Deskripsi : Sebenarnya, seperti apa protokol kesehatan dalam menghadapi suatu wabah atau pandemi menurut ajaran Islam? Adalah keliru pandangan yang menyatakan bahwa Islam tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi sebuah pandemi. Buku ini hadir sebagai bukti sekaligus… selengkapnya

Penulis     : M. Usman Tebal         : 254 hlm Ukuran     : 17 X 24 cm Penerbit   : LKiS Deskripsi : Gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali berangkat dari berbagai pengalaman hidup, baik hubungannya dengan keluarga, pendidikan yang pernah ditempuh serta pengalaman-pengalaman semasa menjabat Menteri Agama. Pengalaman-pengalaman tersebut banyak mempengaruhi munculnya pemikiran reaktualisasi hukum Islam. Karena dalam… selengkapnya

Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade Muhammad Arief, “Undang-undang Adat Kerajaan Sintang” (selanjutnya disebut naskah II); ketiga, naskah salinan Syamsuddin Hasan, “Kumpulan Undang-undang Kerajaan Sintang”… selengkapnya