● online
- Geologi Umum Bagian Kedua
- Sedulur Papat Kalima Pancer: Ilmu Rahasia Kelahira
- Penginderaan Jauh untuk Lingkungan dan Konservasi
- Carita Pawitra: Jelajah Candi-Candi di Gunung Pena
- Sumbangsih Darwin untuk Sains dan Agama
- Pengantar Penerjemahan
- Sejarah Timur Tengah (Asia Barat Daya)
- Yuk, Pergi ke Stasiun dan Bandara
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia
Rp 38.250 Rp 45.000| ISBN | 979-420-907-4 |
| Stok | Habis |
| Kategori | Hukum |
Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia
Penulis : Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami
Tebal : 140 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : UGM Press
Deskripsi :
Sebagai seorang muslim, maka wajib hukumnya untuk menerapkan hukum Islam (syariah) dalam setiap sendi kehidupannya secara menyeluruh, tidak terkecuali permasalahan waris. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau akan mempengaruhi pola pikir dan perubahan nilai, sistem, sekaligus problematika terutama dalam bidang hukum termasuk Hukum Kewarisan Islam. Perubahan hukum kewarisan Islam dimungkinkan khususnya pada hal-hal yang belum diatur secara tegas dan jelas dalam sumber hukum utamanya, yaitu Al Quran. Sejak tahun 1958 hingga sekarang, telah terjadi perubahan dalam hukum terapan kewarisan Islam di Indonesia. Hal inilah yang mendorong dituliskannya buku ini, guna memotret perkembangan hukum terapan kewarisan Islam di Indonesia. Beberapa pembaruan telah terjadi khususnya dalam klasifikasi ahli waris yang berhak mewaris, ahli waris pengganti dan bagiannya, serta penerapan wasiat wajibah. Salah satu data yang penulis pergunakan dalam memotret pembaruan dalam hukum kewarisan Islam adalah putusanputusan Pengadilan Agama termasuk yurisprudensi Mahkamah Agung.
Buku ini merupakan hasil kajian komprehensif mengenai pembaruan hukum kewarisan Islam dalam sistem hukum Indonesia. Dikatakan komprehensif karena buku ini dikembangkan dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis yang berfokus pada perkembangan nyata hukum kewarisan Islam dan sekaligus melakukan analisa teoritis terhadap keadaan faktual tersebut sehingga dapat memotret perubahan secara menyeluruh. Secara umum, buku ini berusaha untuk memperkaya wawasan sekaligus mendorong terciptanya diskusi dan dialog yang berbobot dalam mengembangkan sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia.
Tags: hukum, hukum islam, ugm press
Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia
| Berat | 150 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 2.332 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Sri Soemantri M. Tebal : 296 hlm Ukuran : 16 x 24 cm Penerbit : Remaja Rosda Deskripsi : Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1… selengkapnya
Rp 55.250 Rp 65.000Ada sebuah buku berjudul Silent Spring karya Rachel Carson yang terbit tahun 1962. Buku tersebut dinilai sebagai sebuah buku yang menyadarkan banyak orang tentang bahaya DDT. Berkat buku tersebut, orang mulai prihatin dengan masa depan planet bumi ini. Tidak heran bila buku tersebut dianggap sebagai sebuah buku yang berpengaruh pada abad ke-20. Tidak heran pula… selengkapnya
Rp 139.400 Rp 164.000Penulis : Tedi Rustendi, Muhammad Sidik Asyaky, dan Fransdito Ali Ilyas Tebal : 126 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Beberapa temuan penelitian menunjukkan terdapat sejumlah daktor penyebab terjadinya FRAUD, diantaranya karena tekanan, kesempatan, serta alasan pembenaran. Faktor-faktor ini terjadi karena kondisi sistem dan perilku orang yang berhubungan dengan… selengkapnya
Rp 63.750 Rp 75.000Penggunaan kekuasaan konstitusional Presiden terutama dalam kedudukannya sebagai kepala negara, hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan secara teoritik dan kerap diwarnai pro-kontra, terutama persoalan terkait mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya. Pertanyaan yang patut diajukan apakah Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan hak-hak konstitusional Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Pertanyaan ini menjadi penting karena secara teoritis… selengkapnya
Rp 185.980 Rp 218.800Penulis : Helius Sjamsuddin Tebal : 86 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade… selengkapnya
Rp 34.000 Rp 40.000Penulis : Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati Tebal : x + 102 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Kenyataan menunjukkan bahwa salah satu dampak negatif kekayaan dan kemakmuran adalah merosotnya moral. Kemerosotan moral ini sangat berbahaya, sebab ia mendorong lahirnya berbagai kejahatan dan kekerasan. Tidak heran… selengkapnya
Rp 44.200 Rp 52.000Penulis : Hassan Suryono Tebal : 145 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Negara sebagai organisasi yang diorganisir oleh kelompok politik sudah barang tentu memiliki visi dan misinya masing-masing. Visi dan misi negara tersebut dapat tercermin dalam teori yang dianutnya, dan melalui pembacaan sejarah negara yang panjang maka kita… selengkapnya
Rp 34.000 Rp 40.000Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga masyarakat. Buku ini mengupas… selengkapnya
Rp 114.750 Rp 135.000Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu ciri dan bobot suatu negara disebut sebagai suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara lahir pada tahun 1986 dengan UU No. 5 Tahun 1986. Sejak diundangkan pada tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ada dinamika perkembangan PTUN dalam upaya… selengkapnya
Rp 106.080 Rp 124.800Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam hukum nasional. Prosedur yuridis poligami di Indonesia adalah seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Ketatnya persyaratan poligami di Indonesia menyebabkan sering terjadinya pelanggaran, berupa maraknya praktik poligami “bawah tangan”. Terdapat kesulitan… selengkapnya
Rp 51.000 Rp 60.000




Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.