Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Aneka Pendekatan Studi Agama; Buku Pokok Para Pene
- Penilaian Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
- Metodologi Desain
- Framework Laravel; Membangun Aplikasi Web PHP
- Klimatologi; Pengukuran dan Pengolahan Data Curah
- Sulaiman al-Qanuni: Kehidupan Politik dan Pribadi
- Hermeneutika; Teori Interpretasi dalam Pemikiran S
- Kreativitas Menulis
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang
Rp 34.000 Rp 40.000| ISBN | 978-602-258-097-3 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang
Penulis : Helius Sjamsuddin
Tebal : 86 hlm
Ukuran : 15 x 23 cm
Penerbit : Ombak
Deskripsi :
Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade Muhammad Arief, “Undang-undang Adat Kerajaan Sintang” (selanjutnya disebut naskah II); ketiga, naskah salinan Syamsuddin Hasan, “Kumpulan Undang-undang Kerajaan Sintang” (selanjutnya disebut naskah III).
Dari Kumpulan UUKS kita dapat mengetahui struktur pemerintahan Kerajaan Sintang, konstelasi penduduk, struktur dan/atau stratifikasi sosial sejak masuknya Islam sampai masa kemerdekaan.
Bagi pakar-pakar hukum adat Indonesia, UUKS akan menarik jika dilakukan kaji banding (komparasi) dengan hukum-hukum adat dari seluruh bekas-bekas kerajaan/kesultanan lain di Kalimantan. Tentu saja jika masih tersimpan arsip-arsip/dokumen-dokumennya. Sejauh yang saya ketahui sehubungan penelitian saya tentang Kalimantan selama ini, baru UUKS dan Undang-Undang Sultan Adam dari Banjarmasin”dua di antara kesultanan besar Islam di Kalimantan. Tidak kalah pentingnya, tentu saja hukum-hukum adat dari puluhan (kalau tidak ratusan) sub- etnis Dayak di seluruh Kalimantan. Salah satu di antaranya ialah sub- etnis Dayak Ketungau (Sintang)”Bangsa Serah. Saya yakin akan masih banyak yang belum terinventarisasi” mungkin lebih lengkap dari apa yang disebut Malinckrodt dalam dua jilid bukunya, Het Adatrecht van Borneo (1928).
Helius Sjamsuddin, pakar sejarah Kalimantan.
Tags: ombak, sintang, undang-undang
Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang
| Berat | 100 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 2.563 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Supriadi dan Dewi Kemala Sari Tebal : xxiv + 398 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Salah satu tumbuhan yang memiliki keunikan karena tumbuh dan berkembang pada daerah tertentu yang ada di pinggir laut, dan air payau, adalah “Mangrove” atau “Bakau”. Tidak semua pinggir laut dapat… selengkapnya
Rp 233.580 Rp 274.800Penulis : Supriadi dan Dewi Kemala Sari Tebal : xiv + 628 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Sumber daya air sebagai rakhmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, diturunkan-Nya dari langit untuk kepentingan seluruh mahkluknya, termasuk manusia. Untuk melestarikannya dibutuhkan suatu peraturan yang dibuat manusia untuk melindungi keberadaan… selengkapnya
Rp 355.130 Rp 417.800Penulis : Tim Redaksi Tebal : 684 hlm Ukuran : 15,5 x 24 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) boleh jadi telah familier bagi sebagian kalangan. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, apalagi secara detail. Padahal, baik KUHPer maupun KUHP mengatur begitu… selengkapnya
Rp 125.800 Rp 148.000Penulis : Tim Redaksi Laksana Tebal : 368 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sangat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui… selengkapnya
Rp 57.800 Rp 68.000Penulis : Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati Tebal : x + 102 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Kenyataan menunjukkan bahwa salah satu dampak negatif kekayaan dan kemakmuran adalah merosotnya moral. Kemerosotan moral ini sangat berbahaya, sebab ia mendorong lahirnya berbagai kejahatan dan kekerasan. Tidak heran… selengkapnya
Rp 44.200 Rp 52.000Penulis : Salim Tebal : 382 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Rajawali Pers Deskripsi : Buku Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan satu-satunya buku di Indonesia yang menganalisis secara sistematis tentang teknik atau cara-cara untuk menyusun akta PPAT, yang merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. Secara… selengkapnya
Rp 111.350 Rp 131.000Penulis : Rianto Adi Tebal : x + 256 hlm Ukuran : 15,5 x 24 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Buku tentang metode penelitian sudah banyak ditulis dan diterbitkan. tetapi mengapa buku metodologi penelitian yang ini masih juga diterbitkan? Seorang teman dosen yang mengajar mata kuliah metodologi penelitian, dan menggunakan bahan ini (sewaktu… selengkapnya
Rp 76.000 Rp 95.000Penulis : Syafrida dan Ralang Hartati Tebal : viii + 266 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Pustaka Diniyah Deskripsi : Globalisasi dan perdangangan bebas berdampak besar terhadap peningkatan peredaran perdagangan produk makanan dan minuman yang belum tentu dapat menjamin kepastian hukum kehalalan produk bagi konsumen muslim, masih banyak ditemukan produk yang… selengkapnya
Rp 161.330 Rp 189.800Penggunaan kekuasaan konstitusional Presiden terutama dalam kedudukannya sebagai kepala negara, hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan secara teoritik dan kerap diwarnai pro-kontra, terutama persoalan terkait mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya. Pertanyaan yang patut diajukan apakah Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan hak-hak konstitusional Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Pertanyaan ini menjadi penting karena secara teoritis… selengkapnya
Rp 185.980 Rp 218.800Buku ini berisikan kajian tentang percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini dibuat untuk melengkapi referensi hukum pidana yang sudah ada seperti delik dalam KUHP. Substansi buku ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai sifat percobaan, pemidanaan terhadap percobaan, percobaan tidak memadai, antara percobaan, makar dan permufakatan… selengkapnya
Rp 97.580 Rp 114.800



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.