Whatsapp

Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami

CS
● online
CS
● online
Halo, perkenalkan saya CS
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja
Kontak Kami
Member Area
Rp
Keranjang Belanja

Oops, keranjang belanja Anda kosong!

  • Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
  • Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
  • Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
  • Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO)
  • Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Beranda » Hukum » Pergeseran Pola Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
click image to preview activate zoom
Diskon
15%

Pergeseran Pola Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Rp 112.880 Rp 132.800
Hemat Rp 19.920
ISBN978-602-262-856-9
Stok Tersedia
Kategori Hukum

Penulis     : Ade Arif Firmansyah

Tebal         : xii + 168 hlm

Ukuran     : 17 x 24 cm

Penerbit   : Graha Ilmu

Tentukan pilihan yang tersedia!
Pemesanan lebih cepat! Pesan Langsung
Bagikan ke

Pergeseran Pola Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan, selain pertambahan luas wilayah, Indonesia dapat menempatkan kedaulatannya dalam tiga dimensi di Perairan kepulauan, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, perairannya dan ruang udara di atasnya. Namun demikian, untuk memenuhi hak-hak internasional di perairan kepulauan, Indonesia juga wajib mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara tetangga. Hak tersebut berupa hak perikanan tradisional, hak peletakan kabel dan pipa di dasar laut, dan hak lintas damai melalui alur laut kepulauan. Sebagai negara maritim besar dan berada pada posisi strategis, baik secara geografis, politis, ekonomis maupun budaya. Sudah saatnya visi pembangunan nasional yang dahulunya menempatkan prioritas pembangunan pada wilayah daratan, juga memprioritaskan pada pembangunan maritim, yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menuju visi tersebut, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang didasar pada membangun jiwa dan budaya maritim yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam Wawasan Nusantara serta tertuang pada pelbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Buku ini tidak hanya berkutat pada aspek konseptual dan teoritis berkenaan dengan kedaulatan dan negara kepulauan, tetapi juga mengelaborasi dan menawarkan beberapa hal penting dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal penting tersebut adalah: upaya memperkuat kedaulatan Indonesia di laut; modal dasar Indonesia sebagai poros maritim dunia; dan upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Tags: ,

Pergeseran Pola Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Berat 200 gram
Kondisi Baru
Dilihat 27 kali
Diskusi Belum ada komentar

Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.

Silakan tulis komentar Anda

Produk Terkait

Produk yang sangat tepat, pilihan bagus..!

Berhasil ditambahkan ke keranjang belanja
Lanjut Belanja
Periksa
Produk Quick Order

Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak dibawah: