Whatsapp
Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Sejarah Kepulauan Maluku: Kisah Kedatangan Orang E....
- Amr bin Ash....
- English For Midwifery Students....
- Capital Market Top Secret, Ramuan Sukses Bisnis Pa....
- Mengenal Biodiversitas Mikroorganisme Indonesia un....
- An Introduction to Linguistic; A Practical Guide S....
- Gambar Teknik Manufaktur SMK/MAK Kelas XI....
- Kaidah-Kaidah Ilmu Mantik....
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
20%
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
Rp 44.000 Rp 55.000| ISBN | 978-602-433-577-9 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
Penulis : Prayudi, Aryojati Ardipandanto dkk
Tebal : xii + 134 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : Obor Indonesia
Deskripsi :
Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.
Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.
Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi infomrasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan,hacking dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.
Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Masalahnya, adalah pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual. Bahkan bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara politis cara pandang penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan, kadangkala masih menggunakan pola yang konservatif. Meskipun otonomi kabupaten/kota semakin menguat aspirasi dan kewenangannya, tetapi praktek demokrasi deliberatif belum berjalan secara penuh dan masih sebatas di tingkat elitis atau bahkan serimonial.
Ketidakmerataan kegiatan persandian di daerah juga disebabkan dari tidak seragamannya pemahaman pemda terhadap kriteria informasi yang masuk dalam kategori disandikan. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.
Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagiamana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.
Tags: hukum, obor indonesia
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.558 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Sri Soemantri M. Tebal : 296 hlm Ukuran : 16 x 24 cm Penerbit : Remaja Rosda Deskripsi : Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1… selengkapnya
Rp 55.250 Rp 65.000
Penulis : Farid Wajdi, Ida Hanifah, Rizki Firmanda Dardin Tebal : 262 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Tahun : 2026 Deskripsi : Di tengah arus revolusi digital, ketika algoritma mendominasi transaksi dan smart contract merumuskan ulang makna perjanjian, muncul tantangan mendasar bagi bangunan hukum. Hukum ekonomi dan keuangan dalam perspektif… selengkapnya
Rp 124.000 Rp 155.000
Penulis : SMP Tjondronegoro Tebal : 540 hlm Ukuran : 14 x 21 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi: Laporan hasil penelitian dikumpulkan dalam buku ini menggambarkan bagaimana kelas-kelas tertentu dalam masyarakat berusaha menguasai tanah untuk mengokohkan pelbagai kepentingan kelasnya. Laporan-laporan ini disusun oleh dua belas penulis, yang dalam kehidupan sehari-hari adalah tenaga ahli penelitian… selengkapnya
Rp 96.000 Rp 120.000
Penulis : Abdul Ghofur Anshori Tebal : 295 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Hukum Islam khususnya Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus di antara para ahli. Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bersifat transendental dan karenanya… selengkapnya
Rp 81.600 Rp 96.000
Penulis : Apeles Lexi Lontoh Tebal : 174 hlm Ukuran : 15,5 x 23 hlm Penerbit : Ombak Deskripsi : Kondisi lemahnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia perlu segera diakhiri dengan membangun kesadaran bersama urgensitas hak asasi manusia. Disadari bahwa pembangunan kesadaran bersama ini merupakan hal yang tidak mudah mengingat di dalamnya membutuhkan pengorbanan… selengkapnya
Rp 42.500 Rp 50.000
Penulis : Marulam J. Hutauruk Tebal : xvi + 384 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Suatu tulisan tentang apa itu Public Performance di dunia musik yang selama ini seringkali disalahartikan sebagai performing, padahal konvensi internasional tidak menyebutnya demikian, termasuk pula kita seringkali tidak dapat membedakan antara public performance dan… selengkapnya
Rp 128.000 Rp 160.000
Penulis : KH. Afifuddin Muhajir Tebal : 248 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Ircisod Deskripsi : “Dominannya dalil-dalil kulli (garis besar) tentang hubungan negara dan agama menyiratkan kelenturan Islam dalam mengapresiasi perkembangan masyarakat yang terus terjadi sepanjang sejarah. Peran nalar manusia lalu menjadi sangat sentral dalam menghubungkan teks-teks agama dengan realitas… selengkapnya
Rp 55.250 Rp 65.000
Penulis : Sri Harini Dwiyatmi Tebal : x + 224 hlm Ukuran : 14 x 21 cm Penerbit : Pustaka Pelajar Deskripsi :
Rp 42.500 Rp 50.000
Penulis : Marsudi Triatmodjo, dkk Tebal : 246 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Indonesia dengan komposisi 16.771 lebih pulaunya dikenal luas sebagai salah satu “Negara Kepulauan” terbesar di dunia. Status negara kepulauan ini sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV UNCLOS 1982 “Archipelagic States’;… selengkapnya
Rp 132.600 Rp 156.000
Pembahasan Sistem Hukum dan Negara Hukum diawali dengan uraian tentang sistem kehidupan sosial, yang menjadi wadah berlakunya sistem hukum. Dalam sistem kehidupan sosial manusia disebut sebagai “zoon Politiqon” yang harus selalu melakukan perhubungan hukum dengan sesamanya yang dapat bersinergi atau sebalik dapat pula berlawanan, karena itu diperlukan suatu tatanan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan… selengkapnya
Rp 282.030 Rp 331.800Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.