Whatsapp
Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Rama dan Sinta....
- Proses Manufaktur dan Mekanika Komposit....
- Panduan Praktis Membuat Robot Cerdas Menggunakan A....
- Ilmu dan Teknologi Pengelasan....
- Logika Komunikasi....
- Ziarah Tanah Jawa Kumpulan Puisi 2004-2012....
- Sudah Senja di Jakarta....
- Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaa....
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
20%
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
Rp 44.000 Rp 55.000| ISBN | 978-602-433-577-9 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
Penulis : Prayudi, Aryojati Ardipandanto dkk
Tebal : xii + 134 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : Obor Indonesia
Deskripsi :
Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.
Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.
Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi infomrasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan,hacking dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.
Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Masalahnya, adalah pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual. Bahkan bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara politis cara pandang penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan, kadangkala masih menggunakan pola yang konservatif. Meskipun otonomi kabupaten/kota semakin menguat aspirasi dan kewenangannya, tetapi praktek demokrasi deliberatif belum berjalan secara penuh dan masih sebatas di tingkat elitis atau bahkan serimonial.
Ketidakmerataan kegiatan persandian di daerah juga disebabkan dari tidak seragamannya pemahaman pemda terhadap kriteria informasi yang masuk dalam kategori disandikan. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.
Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagiamana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.
Tags: hukum, obor indonesia
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.572 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Haarrys Pratama Teguh Tebal : xviii + 382 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Buku Hukum Acara MK ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang di satu sisi telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia, dan di sisi… selengkapnya
Rp 91.800 Rp 108.000
Penulis : Muh. Nasir Tebal : 220 hlm Ukuran : 17,5 x 25 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan bagian dari hukum formil yang memiliki fungsi vital dalam menata dan mengarahkan proses penyelesaian sengketa keperdataan melalui lembaga peradilan secara tertib, sistematis, dan berkeadilan. Ia mengatur prosedur hukum yang harus… selengkapnya
Rp 136.000 Rp 160.000
Penulis : Sri Harini Dwiyatmi Tebal : x + 224 hlm Ukuran : 14 x 21 cm Penerbit : Pustaka Pelajar Deskripsi :
Rp 42.500 Rp 50.000
Penulis : Lintje Anna Marpaung Tebal : xii + 244 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi: Ilmu Negara merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting untuk memperkaya wawasan ilmu di bidang kenegaraan secara global. Di dalam mata kuliah Ilmu Negara ini dibahas berbagai materi, diantaranya perkembangan negara nasional maupun… selengkapnya
Rp 79.900 Rp 94.000
Penulis : Samun Ismaya Tebal : x+ 314 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Buku Pengantar Hukum Sumber Daya Agraria berisi kajian hukum tentang hal ikwal yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia dalam aspek hukum keperdatan maupun dari aspek hukum publik. Buku ini juga mengkaji… selengkapnya
Rp 84.830 Rp 99.800
Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga masyarakat. Buku ini mengupas… selengkapnya
Rp 114.750 Rp 135.000
Penulis : M. Usman Tebal : 254 hlm Ukuran : 17 X 24 cm Penerbit : LKiS Deskripsi : Gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali berangkat dari berbagai pengalaman hidup, baik hubungannya dengan keluarga, pendidikan yang pernah ditempuh serta pengalaman-pengalaman semasa menjabat Menteri Agama. Pengalaman-pengalaman tersebut banyak mempengaruhi munculnya pemikiran reaktualisasi hukum Islam. Karena dalam… selengkapnya
Rp 102.000 Rp 120.000
Penulis : Agus Triono, dkk. Tebal : viii + 102 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Mata kuliah logika bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan bagaimana menerapkan aturan berpikir lurus. Mahasiswa harus memahami dan menerapkan (terampil) dalam menggunakan metode dan hukum berpikir sehingga dapat membedakan penalaran yang benar… selengkapnya
Rp 93.330 Rp 109.800
15%
Penulis : I Made Andi Arsana Tebal : 326 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Buku ini baik untuk dibaca para akademisi, dosen, mahasiswa, dan praktisi perundingan batas yang erat kaitannya dengan Hukum Laut. Dosen dan mahasiswa di Fakultas Teknik (khususnya Teknik Geodesi), Fakultas Hukum, dan fakultas lain… selengkapnya
Rp 40.375 Rp 47.500
Penggunaan kekuasaan konstitusional Presiden terutama dalam kedudukannya sebagai kepala negara, hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan secara teoritik dan kerap diwarnai pro-kontra, terutama persoalan terkait mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya. Pertanyaan yang patut diajukan apakah Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan hak-hak konstitusional Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Pertanyaan ini menjadi penting karena secara teoritis… selengkapnya
Rp 185.980 Rp 218.800Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.