Whatsapp
● online
- Conquer Your Fears; Seni Melepaskan Rasa Takut....
- Menemukan Historiografi Indonesiasentris (Jilid I)....
- Revolusi Sosial di Brebes....
- Gusti Mboten Shareloc....
- Nabi-Nabi Sumeria....
- Membangun [?] Narasi Menghadirkan Pesona....
- Manajemen Media di Indonesia....
- Perniagaan dan Islamisasi di Kerajaan Inderapura (....
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
20%
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
Rp 44.000 Rp 55.000| ISBN | 978-602-433-577-9 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
Penulis : Prayudi, Aryojati Ardipandanto dkk
Tebal : xii + 134 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : Obor Indonesia
Deskripsi :
Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.
Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.
Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi infomrasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan,hacking dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.
Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Masalahnya, adalah pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual. Bahkan bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara politis cara pandang penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan, kadangkala masih menggunakan pola yang konservatif. Meskipun otonomi kabupaten/kota semakin menguat aspirasi dan kewenangannya, tetapi praktek demokrasi deliberatif belum berjalan secara penuh dan masih sebatas di tingkat elitis atau bahkan serimonial.
Ketidakmerataan kegiatan persandian di daerah juga disebabkan dari tidak seragamannya pemahaman pemda terhadap kriteria informasi yang masuk dalam kategori disandikan. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.
Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagiamana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.
Tags: hukum, obor indonesia
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.514 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Philipus M. Hadjon Tebal : 132 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian peran hukum… selengkapnya
Rp 34.425 Rp 40.500
Penulis : Budi Untung Tebal : 320 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Buku ini dapat dipergunakan untuk kalangan akademisi baik akademisi hukum (khususnya hukum bisnis dan hukum perdata pada umumnya serta hukum pidana) dan akademisi ekonomi, karena membahas hukum perseroan yang erat kaitannya dengan Ilmu Ekonomi Manajemen. Bagi… selengkapnya
Rp 71.400 Rp 84.000
Penulis : Ecep Nurjamal Tebal : 246 hlm Ukuran : 17,5 x 25 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Peradilan Agama di Indonesia pada dasarnya untuk mencari keadilan khusus bagi orang yang beragama Islam. Aturan-aturannya yaitu hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. praktik menangani perkara di peradilan agama mengacu kepada hukum acara perdata dan… selengkapnya
Rp 102.850 Rp 121.000
Penulis : Tim Redaksi Tebal : 684 hlm Ukuran : 15,5 x 24 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) boleh jadi telah familier bagi sebagian kalangan. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, apalagi secara detail. Padahal, baik KUHPer maupun KUHP mengatur begitu… selengkapnya
Rp 125.800 Rp 148.000
Buku ini adalah bukan sebuah karya yang sempurna, namun hanya sebuah usaha intelektual untuk menjelaskan dualisme metode penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris secara sederhana dan untuk menjadi panduan praktis melakukan penelitian hukum yang disertai contoh teknisnya bagi mahasiswa S1, S2 atau para penstudi dan praktisi hukum.
Rp 46.750 Rp 55.000
Penulis : Sahadi Tebal : x + 122 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Expert Deskripsi : Memahami Aspek Hukum dan Administrasi Proyek serta menerapkan di lapangan pada proyek yang akan dikerjakan sangatlah perlu, agar supaya proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan. Buku Aspek Hukum dan… selengkapnya
Rp 101.830 Rp 119.800
Penulis : Marulam J. Hutauruk Tebal : xvi + 384 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Suatu tulisan tentang apa itu Public Performance di dunia musik yang selama ini seringkali disalahartikan sebagai performing, padahal konvensi internasional tidak menyebutnya demikian, termasuk pula kita seringkali tidak dapat membedakan antara public performance dan… selengkapnya
Rp 128.000 Rp 160.000
Untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, maka Pemerintah perlu hadir untuk memberikan sosialisasi dan perlindungan terkait permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten/Kota di Indonesia. Masalah peluang kerja dan angka pengangguran masih menjadi masalah yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Sebab, masih minimnya peluang… selengkapnya
Rp 117.980 Rp 138.800
Penulis : Ratno Lukito Tebal : 126 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Sejak perkembangannya pada awal paruh kedua abad dua puluh, ilmu perbandingan hukum dibayangi oleh polemik keilmuan. Utamanya dalam realm epistemologi, perbandingan hukum dipertanyakan kevalidannya sebagai sebuah ilmu: adakah kajian ini absah disebut sebagai sebuah kajian… selengkapnya
Rp 54.400 Rp 64.000
15%
Penulis : Maria S.W. Sumardjono Tebal : 133 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu menjadi topik bahasan yang tidak lekang oleh waktu. Regulasi sebagai landasan pengadaan tanah pun selalu berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan semakin rumitnya permasalahan dalam penyediaan tanah untuk kepentingan… selengkapnya
Rp 37.400 Rp 44.000Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.