Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Serba-Serbi Bahasa Indonesia dari Bonek hingga Bec....
- MEDSEBA (Meditasi Nusantara Kuno)....
- Makanan Bayi Bergizi....
- Seribu Bangau....
- Goddesses in Everywoman....
- Akuntansi Keperilakuan....
- Belajar Mandiri Membuat Struktur Rumah Dua Lantai ....
- Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 jilid 1:....
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
Rp 44.000 Rp 55.000| ISBN | 978-602-433-577-9 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
Penulis : Prayudi, Aryojati Ardipandanto dkk
Tebal : xii + 134 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : Obor Indonesia
Deskripsi :
Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.
Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.
Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi infomrasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan,hacking dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.
Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Masalahnya, adalah pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual. Bahkan bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara politis cara pandang penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan, kadangkala masih menggunakan pola yang konservatif. Meskipun otonomi kabupaten/kota semakin menguat aspirasi dan kewenangannya, tetapi praktek demokrasi deliberatif belum berjalan secara penuh dan masih sebatas di tingkat elitis atau bahkan serimonial.
Ketidakmerataan kegiatan persandian di daerah juga disebabkan dari tidak seragamannya pemahaman pemda terhadap kriteria informasi yang masuk dalam kategori disandikan. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.
Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagiamana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.
Tags: hukum, obor indonesia
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.589 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Syafrida dan Sri Menda Sinulingga Tebal : x + 168 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Hukum Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Buku… selengkapnya
Rp 117.130 Rp 137.800Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum… selengkapnya
Rp 81.430 Rp 95.800Penulis : Sri Soemantri M. Tebal : 296 hlm Ukuran : 16 x 24 cm Penerbit : Remaja Rosda Deskripsi : Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1… selengkapnya
Rp 55.250 Rp 65.000Penulis : Muh. Nasir Tebal : 224 hlm Ukuran : 17,5 x 25 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Politik hukum merujuk pada arah, kebijakan, dan strategi negara dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Politik hukum berfungsi sebagai blueprint yang mengarahkan bagaimana hukum harus dibentuk, dijalankan, dan diubah,… selengkapnya
Rp 89.250 Rp 105.000Penulis : Supriadi dan Dewi Kemala Sari Tebal : xiv + 628 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Sumber daya air sebagai rakhmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, diturunkan-Nya dari langit untuk kepentingan seluruh mahkluknya, termasuk manusia. Untuk melestarikannya dibutuhkan suatu peraturan yang dibuat manusia untuk melindungi keberadaan… selengkapnya
Rp 355.130 Rp 417.800Buku ini berisikan kajian tentang percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini dibuat untuk melengkapi referensi hukum pidana yang sudah ada seperti delik dalam KUHP. Substansi buku ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai sifat percobaan, pemidanaan terhadap percobaan, percobaan tidak memadai, antara percobaan, makar dan permufakatan… selengkapnya
Rp 97.580 Rp 114.800Penulis : Zainal Arifin Mochtar Tebal : 268 hlm Ukuran : 13 x 19 cm Penerbit : EA Books Deskripsi : Partisipasi mandek, aspirasi seret. Dalam banyak hal, legislasi menjadi proses ugal-ugalan. Semua dibuat berdasarkan keinginan dan kepentingan terbatas, tidak untuk publik luas. Kepentingan publik dinafikan. la adalah petaka legislasi yang disambut riuh oligarki. Kini… selengkapnya
Rp 83.300 Rp 98.000Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya
Rp 84.830 Rp 99.800Penulis : R. Widodo D. Purnomo, Ananda Prima Yurista Tebal : xvi + 254 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Buku ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman bahwa rencana tata ruang adalah hukum positif berisi konsensus bersama mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya publik yang ada pada ruang. Sebagaimana produk… selengkapnya
Rp 88.400 Rp 104.000Penulis : Sudjito Tebal : 237 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Agar ilmu hukum bisa tampil sebagai genuine science, maka pemahaman, penggarapan, dan penyelenggaraan hukum, khususnya hukum pengelolaan irigasi, dilakukan secara holistik. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh, tanpa ada reduksi. Cara pandang,… selengkapnya
Rp 65.450 Rp 77.000



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.