● online
- Never Split the Difference....
- Ekofeminisme: Kritik Sastra Berwawasan Ekologis da....
- Kiat Menulis Artikel Ilmiah....
- Cara Menikmati Kenangan dengan Baik....
- Cara Mudah Memahami Al-Quran Otodidak Metode 3 in ....
- Tantangan Orang Rohingya Myanmar....
- Jalan Menggapai Ridha Allah: Amaliah Lengkap Thari....
- Pengantar Statistika Inferensial....
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional
Rp 97.580 Rp 114.800| ISBN | 978-623-228-714-3 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Penulis : Maroni, Rini Fathonah, dan Maroni
Tebal : xiv + 102 hlm
Ukuran : 17 x 24 cm
Penerbit : Graha Ilmu
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional
Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di Provinsi Lampung, seperti tindak pidana korupsi yang terjadi di Liwa Kabupaten Lampung Barat yang jaraknya ratusan kilometer dan ditempuh dalam waktu lama untuk sampai di Bandar Lampung harus disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjung Karang di Bandar Lampung. Mengingat jauhnya jarak antara tempat kedudukan berbagai Kejaksaan Negeri di Provinsi Lampung dengan pengadilan Tipikor Bandar Lampung, sudah dapat diprediksi akan banyak memakan waktu penanganan perkara korupsi di Lampung yang akhirnya mempengaruhi efektivitas pengadilan tipikor di daerah. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat diukur dengan menggunkan tingkat kecepatan penanganan suatu perkara. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat dilihat dari tingkat kecepatan pemeriksaan perkara korupsi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kecepatan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan maksud diadakannya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Tags: graha ilmu, hukum
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional
| Berat | 150 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 575 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Dalam pembangunan, kependudukan merupakan salah satu titik sentral. Jika persoalan kependudukan diabaikan dan dinomorsekiankan dari daftar kebijakan pemerintah, Indonesia akan semakin terancam menjadi negara gagal (Prasetya,2007). Kepadatan penduduk dan rendahnya kualitas penduduk, dapat menimbulkan berbagai masalah kependudukan: kelaparan, kematian, kriminalitas, dan sebagainya. Bahwa jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset yang sangat bermanfaat… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 75.000Sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu seseorang wajib mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan hak dan kewajiban tersebut jelas mempunyai implikasi ke berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut tidak dapat dicapai secara instan maupun instingtif. Adalah tugas seorang pendidik untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana cara menjadi warga… selengkapnya
Rp 34.000 Rp 40.000Penulis : Zakaria al-Anshari Tebal : 192 hlm Ukuran : 14 x 21 cm Penerbit : Turos Pustaka Deskripsi : Sebenarnya, seperti apa protokol kesehatan dalam menghadapi suatu wabah atau pandemi menurut ajaran Islam? Adalah keliru pandangan yang menyatakan bahwa Islam tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi sebuah pandemi. Buku ini hadir sebagai bukti sekaligus… selengkapnya
Rp 46.750 Rp 55.000Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan, selain pertambahan luas wilayah, Indonesia dapat menempatkan kedaulatannya dalam tiga dimensi di Perairan kepulauan, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, perairannya dan ruang udara di atasnya. Namun demikian, untuk memenuhi hak-hak internasional di perairan kepulauan, Indonesia juga wajib mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara… selengkapnya
Rp 112.880 Rp 132.800Penulis : Marsudi Triatmodjo, dkk Tebal : 246 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Indonesia dengan komposisi 16.771 lebih pulaunya dikenal luas sebagai salah satu “Negara Kepulauan” terbesar di dunia. Status negara kepulauan ini sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV UNCLOS 1982 “Archipelagic States’;… selengkapnya
Rp 132.600 Rp 156.000Penulis : Lintje Ana Marpaung Tebal : x + 198 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Andi Publisher Deskripsi : Gerakan reformasi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia menuntut terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan yang bersifat nasional, dimulai dari amandemen UUD 1945. Sejak 1999 sampai dengan amandemen keempat tahun 2002, amandemen… selengkapnya
Rp 53.550 Rp 63.000Penulis : Muh. Nasir Tebal : 198 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Urgensi dan ide dan gagasan yang mengharuskan agar buku ini diterbitkan, karena perkembangan studi filsafat hukum dalam lintas literatur ilmiah sangatlah menarik untuk didiskusikan dalam beberapa perspektif yang berbeda. Dimana filsafat hukum antara keberan dan keadilan… selengkapnya
Rp 62.475 Rp 73.500Penulis : Muh. Nasir Tebal : 220 hlm Ukuran : 17,5 x 25 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan bagian dari hukum formil yang memiliki fungsi vital dalam menata dan mengarahkan proses penyelesaian sengketa keperdataan melalui lembaga peradilan secara tertib, sistematis, dan berkeadilan. Ia mengatur prosedur hukum yang harus… selengkapnya
Rp 136.000 Rp 160.000Penulis : Budi Untung Tebal : 320 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Buku ini dapat dipergunakan untuk kalangan akademisi baik akademisi hukum (khususnya hukum bisnis dan hukum perdata pada umumnya serta hukum pidana) dan akademisi ekonomi, karena membahas hukum perseroan yang erat kaitannya dengan Ilmu Ekonomi Manajemen. Bagi… selengkapnya
Rp 71.400 Rp 84.000Penulis : Hassan Suryono Tebal : 145 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Negara sebagai organisasi yang diorganisir oleh kelompok politik sudah barang tentu memiliki visi dan misinya masing-masing. Visi dan misi negara tersebut dapat tercermin dalam teori yang dianutnya, dan melalui pembacaan sejarah negara yang panjang maka kita… selengkapnya
Rp 34.000 Rp 40.000




Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.