Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional
Rp 97.580 Rp 114.800| ISBN | 978-623-228-714-3 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Penulis : Maroni, Rini Fathonah, dan Maroni
Tebal : xiv + 102 hlm
Ukuran : 17 x 24 cm
Penerbit : Graha Ilmu
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional
Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di Provinsi Lampung, seperti tindak pidana korupsi yang terjadi di Liwa Kabupaten Lampung Barat yang jaraknya ratusan kilometer dan ditempuh dalam waktu lama untuk sampai di Bandar Lampung harus disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjung Karang di Bandar Lampung. Mengingat jauhnya jarak antara tempat kedudukan berbagai Kejaksaan Negeri di Provinsi Lampung dengan pengadilan Tipikor Bandar Lampung, sudah dapat diprediksi akan banyak memakan waktu penanganan perkara korupsi di Lampung yang akhirnya mempengaruhi efektivitas pengadilan tipikor di daerah. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat diukur dengan menggunkan tingkat kecepatan penanganan suatu perkara. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat dilihat dari tingkat kecepatan pemeriksaan perkara korupsi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kecepatan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan maksud diadakannya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Tags: graha ilmu, hukum
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional
| Berat | 150 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 602 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Anang Priyatno Tebal : 162 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Dalam usaha-usaha penegakan hukum pidana, kita akan mengenal suatu proses yang kita sebut dengan hukum acara pidana. Dalam praktiknya, hukum acara pidana pun mempunyai rentetan mekanisme tersendiri. Buku Hukum Acara Pidana Indonesia ini hadir guna menjelaskan… selengkapnya
Rp 34.000 Rp 40.000Penulis : Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas A.H. Tebal : 170 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level… selengkapnya
Rp 52.700 Rp 62.000Penulis : Sudjito Tebal : 237 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Agar ilmu hukum bisa tampil sebagai genuine science, maka pemahaman, penggarapan, dan penyelenggaraan hukum, khususnya hukum pengelolaan irigasi, dilakukan secara holistik. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh, tanpa ada reduksi. Cara pandang,… selengkapnya
Rp 65.450 Rp 77.000Penggunaan kekuasaan konstitusional Presiden terutama dalam kedudukannya sebagai kepala negara, hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan secara teoritik dan kerap diwarnai pro-kontra, terutama persoalan terkait mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya. Pertanyaan yang patut diajukan apakah Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan hak-hak konstitusional Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Pertanyaan ini menjadi penting karena secara teoritis… selengkapnya
Rp 185.980 Rp 218.800Penulis : Ecep Nurjamal Tebal : 246 hlm Ukuran : 17,5 x 25 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Peradilan Agama di Indonesia pada dasarnya untuk mencari keadilan khusus bagi orang yang beragama Islam. Aturan-aturannya yaitu hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. praktik menangani perkara di peradilan agama mengacu kepada hukum acara perdata dan… selengkapnya
Rp 102.850 Rp 121.000Untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, maka Pemerintah perlu hadir untuk memberikan sosialisasi dan perlindungan terkait permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten/Kota di Indonesia. Masalah peluang kerja dan angka pengangguran masih menjadi masalah yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Sebab, masih minimnya peluang… selengkapnya
Rp 117.980 Rp 138.800Penulis : Sri Soemantri M. Tebal : 404 hlm Ukuran : 16 x 24 cm Penerbit : Remaja Rosda Deskripsi : Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, baik sebelum maupun sesudah UUD tersebut diubah. Ada 27 tulisan yang dihimpun dalam buku ini. Pembahasan pertama… selengkapnya
Rp 73.100 Rp 86.000Penulis : AR Muchson dan Samsuri Tebal : 119 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia selalu melibatkan orang lain, baik secara rohani maupun jasmani. Dalam kehidupannya manusia dalam suatu sistem sosial tidak djarang diwarnai oleh kekhilafan, maka dari itulah moral diperlukan sehingga kemaslahatan dapat… selengkapnya
Rp 51.000 Rp 60.000Penulis : Helius Sjamsuddin Tebal : 86 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade… selengkapnya
Rp 34.000 Rp 40.000Penulis : Philipus M. Hadjon Tebal : 132 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian peran hukum… selengkapnya
Rp 34.425 Rp 40.500



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.