Whatsapp
Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
15%
Hukum Acara Perdata di Indonesia
Rp 136.000 Rp 160.000| ISBN | 978-623-8234-52-3 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Hukum Acara Perdata di Indonesia
Penulis : Muh. Nasir
Tebal : 220 hlm
Ukuran : 17,5 x 25 cm
Penerbit : Manggu
Deskripsi :
Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan bagian dari hukum formil yang memiliki fungsi vital dalam menata dan mengarahkan proses penyelesaian sengketa keperdataan melalui lembaga peradilan secara tertib, sistematis, dan berkeadilan. Ia mengatur prosedur hukum yang harus ditempuh oleh para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum serta menegakkan hak-hak keperdataan yang dilanggar.
Sebagai hukum formil, hukum acara perdata bertindak sebagai instrumen pelaksana bagi norma-norma hukum perdata materiil agar dapat ditegakkan secara nyata melalui mekanisme peradilan yang sah. Hukum acara perdata mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, yang mencakup ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa hak keperdataannya dilanggar, tata cara pembelaan atau jawaban dari pihak tergugat, serta proses pembuktian yang harus dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang diakui secara hukum seperti surat, saksi, pengakuan, sumpah, dan petunjuk.
Selanjutnya, hukum ini juga mengatur prosedur bagaimana hakim melakukan pemeriksaan perkara, menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang terungkap di persidangan, serta mekanisme pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut agar memiliki daya paksa hukum.
Hukum acara perdata berperan sebagai instrumen yuridis yang menjembatani antara norma-norma hukum perdata materiil dengan realitas implementasinya dalam masyarakat. Melalui serangkaian prosedur formal yang diatur secara sistematis, hukum acara perdata memberikan mekanisme konkret bagi para pencari keadilan untuk menegakkan hak-haknya yang dilanggar, sekaligus memastikan bahwa norma-norma hukum perdata yang bersifat abstrak dapat memperoleh kekuatan mengikat dan dapat diberlakukan secara efektif melalui putusan pengadilan yang sah dan berwenang. Oleh karena itu, hukum acara perdata tidak hanya berfungsi sebagai tata cara, tetapi juga sebagai sarana fundamental untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan sosial dalam masyarakat yang beradab.
Buku yang Anda baca ini merupakan buku yang secara khusus membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia. Bagaimanapun hukum acara perdata sangat penting bagi setiap orang yang notabene sebagai makhluk sosial, terutama bagi mereka yang sering dan selalu bekerja sama dengan orang atau pihak lain. Sehingga norma-norma keperdataan dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, buku ini penting untuk dikaji dan dijadikan rujukan bagi para praktisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Pembahasan hukum acara perdata dalam buku ini sangat sederhana dan dapat dipahami dengan mudah.
Semua hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dibahas secara rinci, sehingga dapat dijadikan sebagai buku rujukan dalam mempelajari dan memperdalam hukum acara perdata di Indonesia.
Hukum Acara Perdata di Indonesia
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 153 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Philipus M. Hadjon Tebal : 132 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian peran hukum… selengkapnya
Rp 34.425 Rp 40.500
Penulis : Syafrida dan Sri Menda Sinulingga Tebal : x + 168 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Hukum Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Buku… selengkapnya
Rp 117.130 Rp 137.800
Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di berbagai negara. Dalam praktiknya, kedudukan kejaksaan pada satu sisi sebagai penegak hukum, akan tetapi pada sisi lain sebagai unsur pendukung… selengkapnya
Rp 171.530 Rp 201.800
Penulis : Salim Tebal : 382 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Rajawali Pers Deskripsi : Buku Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan satu-satunya buku di Indonesia yang menganalisis secara sistematis tentang teknik atau cara-cara untuk menyusun akta PPAT, yang merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. Secara… selengkapnya
Rp 111.350 Rp 131.000
15%
Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya
Rp 84.830 Rp 99.800
Penulis : Helius Sjamsuddin Tebal : 86 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade… selengkapnya
Rp 34.000 Rp 40.000
Penulis : Hajrian Angga Prihantoro Tebal : 336 hlm Ukuran : cm Penerbit : LKiS Deskripsi : Buku ini merupakan karya rintisan yang berupaya untuk mengontekstualisasikan filsafat hukum Islam dengan situasi keindonesiaan yang plural melalui kajian literatur keislaman dan keindonesiaan kekinian.Buku ini berhasil mencairkan ketegangan antara hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus meletakkan filosofi hukum… selengkapnya
Rp 93.500 Rp 110.000
Buku ini secara garis besar membahas mengenai karakteristik, dlnamika, dan perkembangan dari putusan yang memuat klausul bersyarat (putusan bersyarat) yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk memberlkan landasan konseptual dan konteks terhadap isu tersebut, buku ini dimulai dengan membahas mengenai berbagai teori berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma peraturan perundang-undangan. Kemudian,… selengkapnya
Rp 74.800 Rp 88.000
Penulis : Suantony Tebal : 174 hlm Ukuran : 14,5 x 20,5 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Hukum, ekonomi, dan bisnis merupakan komponen-komponen yang sangat penting kegunaannya dalam era globalisasi saat ini namun keberadaannya saling menimbulkan problematika, yakni saling bertumpang tindih. Melalui buku Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia ini penulis berusaha memberikan pemahaman awal tentang konsep… selengkapnya
Rp 73.780 Rp 86.800
Penulis : Aman dan Muhammad Fendi Aditya Tebal : xii + 198 hlm Ukuran : 16 x 24 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Membahas sejarah tata negara baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari segi: sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik…. selengkapnya
Rp 59.500 Rp 70.000Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.