Ilmu Perundang-Undangan

Buku ini adalah bukan sebuah karya yang sempurna, namun hanya sebuah usaha intelektual untuk menjelaskan dualisme metode penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris secara sederhana dan untuk menjadi panduan praktis melakukan penelitian hukum yang disertai contoh teknisnya bagi mahasiswa S1, S2 atau para penstudi dan praktisi hukum.

Penulis     : Robert Greene Tebal         : 276 hlm Ukuran     : 14 x 21 cm Penerbit   : Renebook Deskripsi : SEBUAH BUKU BESTSELLER UNTUK ANDA YANG MENGINGINKAN KEKUASAAN, MENGAMATI KEKUASAAN, ATAU INGIN MEMPERSENJATAI DIRI MELAWAN KEKUASAAN. Karya cemerlang ini menyaring tiga ribu tahun sejarah kekuasaan menjadi 48 Hukum yang relevan sepanjang zaman. Sebuah karya referensial yang… selengkapnya

Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di berbagai negara. Dalam praktiknya, kedudukan kejaksaan pada satu sisi sebagai penegak hukum, akan tetapi pada sisi lain sebagai unsur pendukung… selengkapnya

Penulis     : Tedi Rustendi, Muhammad Sidik Asyaky, dan Fransdito Ali Ilyas Tebal         : 126 hlm Ukuran     : 14,5 x 21 cm Penerbit   : Manggu Deskripsi : Beberapa temuan penelitian menunjukkan terdapat sejumlah daktor penyebab terjadinya FRAUD, diantaranya karena tekanan, kesempatan, serta alasan pembenaran. Faktor-faktor ini terjadi karena kondisi sistem dan perilku orang yang berhubungan dengan… selengkapnya

Penulis     : Zainal Arifin Mochtar Tebal         : 268 hlm Ukuran     : 13 x 19 cm Penerbit   : EA Books Deskripsi : Partisipasi mandek, aspirasi seret. Dalam banyak hal, legislasi menjadi proses ugal-ugalan. Semua dibuat berdasarkan keinginan dan kepentingan terbatas, tidak untuk publik luas. Kepentingan publik dinafikan. la adalah petaka legislasi yang disambut riuh oligarki. Kini… selengkapnya

Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam hukum nasional. Prosedur yuridis poligami di Indonesia adalah seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Ketatnya persyaratan poligami di Indonesia menyebabkan sering terjadinya pelanggaran, berupa maraknya praktik poligami “bawah tangan”. Terdapat kesulitan… selengkapnya

Penulis     : Hwian Christianto Tebal         : x + 114 hlm Ukuran     : 17 x 24 cm Penerbit   : Graha Ilmu Deskripsi: Ujaran kebencian berbeda dengan penghinaan, permusuhan golongan, permusuhan terhadap agama, bullying maupun persekusi. Ujaran kebencian justru mencakup semua perbuatan tersebut yang dilakukan dengan tujuan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan/atau golongan tertentu. Pembahasan… selengkapnya

Islam hadir dengan berbagai dimensinya, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya bagi umat manusia. Kemaslahatan yang menjadi perhatian Islam tersebut, menurut  al-Ghazali (w. 505 H.) mencakup lima hal, yang dalam khazanah ushul al-fiqh disebut al-kulliyaat al-khams, yaitu: perlindungan terhadap agama (al-diin), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan terakhir harta (al-maal). Begitu pentingnya pemeliharan akan… selengkapnya

Kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di Indonesia bagi pemegang haknya menjadi salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kepastian hukum tersebut dapat diwujudkan dengan menyediakan perangkat hukum yang jelas dan lengkap, serta melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah…. selengkapnya

Penulis : Tim Redaksi Laksana Tebal : 368 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sangat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui… selengkapnya