Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia
Rp 59.500 Rp 70.000| ISBN | 978-602-258-547-3 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum, Sejarah, Sosial Politik |
Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia
Penulis : Aman dan Muhammad Fendi Aditya
Tebal : xii + 198 hlm
Ukuran : 16 x 24 cm
Penerbit : Ombak
Deskripsi :
Membahas sejarah tata negara baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari segi: sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik. Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi dalam pembahasannya sehingga ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep sejarah tata negara. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, sejarah tata negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan suatu terminologi yang lebih multidimensional dalam pendekatannya.
Pertama sejarah politik. Dari segi epistemologis sejak Thucydides menulis Perang Peloponesianya sebagai sejarah politik, tradisi sejarah sangat didominasi oleh sejarah politik. Lebih-lebih dalam abad ke-19 sebagai abad nasionalisme dan formasi negara nasional di Eropa Barat, sejarah politiklah yang sangat menonjol. Dalam konsep itu, sejarah diplomasi dan perang sangat menonjol di suatu pihak, dan di lain pihak peranan para raja, panglima perang, dan negarawan memegang peranan sentral.
Kedua sosiologi politik, yang merupakan interdisiplin sosiologi yang pernah dikembangkan secara metodologis oleh Max Weber abad ke-19. Sosiologi politik dapat membicarakan tipe kepemimpinan yang menurut teori Weber ada tiga yaitu: (1) otoritas tradisional yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun-temurun; (2) otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; dan (3) otoritas legal rasional yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya.
Ketiga, antropologi politik, membicarakan perkembangan masyarakat kesukuan, hal ini karena antropologi lebih menekankan pada sistem kekerabatan. Kemudian antropologi politik berkembang pengkajiannya pada simbol-simbol politik, satrategi politik, hubungan kebudayaan politik, serta adat istiadat setempat dalam hubungannya dengan politik. Keempat, ilmu politik. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa kajian ilmu politik, berarti memasuki wilayah kekuasaan. Karena dalam hal ini ilmu politik berarti ilmu yang membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan baik dalam konsep yang bersahaja maupun modern, dan bagaimana cara-cara untuk mempertahankannya. Perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dalam kajian buku ini lebih banyak dibahas dari keempat segi tersebut.
Buku karangan Dr. Aman, M.Pd dan Muhammad Fendi Aditya, M.Pd. yang berjudul “Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia” ini menguraikan secara runtut tematis struktur dan peristiwa sejarah seputar awal munculnya Negara bangsa nation state dalam konteks primitif tribe community sampai munculnya Negara bangsa yang bercorak modern. Perhatian penulis tidak hanya pada peristiwa perkembangan ketatanegaraan yang terjadi, melainkan elemen-elemen ketatanegaraan yang terlibat dan sebab akibat peristiwa seputar itu juga diuraikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Buku ini merupakan pilihan yang tepat bagi para dosen, guru, mahasiswa, siswa sekolah menengah, dan masyarakat secara luas yang ingin menambah wawasannya terkait dengan sejarah tata Negara Indonesia dari ketatanegaraan secara konseptual, faktual, sampai kontekstual.
Tags: hukum, penerbit ombak, sosial politik
Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 2.183 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Mandala Harefa, dkk Tebal : xii + 122 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Buku dengan judul Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah, dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian fiskal bagi daerah melalui penggalian sumber pendanaan yang ada, sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah… selengkapnya
Rp 52.000 Rp 65.000Penulis : Mahmud Syit Khathab Tebal : 688 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Alvabet Deskripsi : Keberhasilan penyebaran Islam terutama setelah kaum Muslim hijrah ke Madinah antara lain ditopang oleh keberadaan para panglima perang atau pemimpin militer yang tangguh yang merupakan orang-orang pilihan dan kepercayaan Nabi Muhammad. Mereka menjadi bagian penting… selengkapnya
Rp 165.750 Rp 195.000Penulis : Karim Mahmud Aziz Tebal : 360 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Alvabet Deskripsi : Sebagian orang keliru menganggap bahwa mitos sama dengan takhayul. Padahal, mitos sangat berbeda dari takhayul. Jika takhayul hanyalah hasil dari imajinasi murni yang tidak memiliki dasar dalam kenyataan, maka mitos justru kehilangan kredibilitas dan maknanya… selengkapnya
Rp 102.000 Rp 120.000Penulis : I Gde Parimartha Tebal : 494 hlm Ukuran : 16 x 24 cm Penerbit : Ombak Deskripsi: Dalam tulisan ini, tema-tema utama yang diajukan adalah perdagangan dan politik pada abad ke-19-20, dengan titik berat perdagangan. Di sini dilihat bahwa perdagangan tidak dapat dipisahkan dari soal-soal politik, karena kekuasaan dan kekayaan adalah saling berkaitan…. selengkapnya
Rp 127.500 Rp 150.000Penggunaan kekuasaan konstitusional Presiden terutama dalam kedudukannya sebagai kepala negara, hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan secara teoritik dan kerap diwarnai pro-kontra, terutama persoalan terkait mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya. Pertanyaan yang patut diajukan apakah Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan hak-hak konstitusional Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Pertanyaan ini menjadi penting karena secara teoritis… selengkapnya
Rp 185.980 Rp 218.800“Tidak banyak orang yang bisa saya ajak bicara tentang visi dan misi organisasi ini. Ada semacam kendala buat mereka bicara perkara visi dan misi itu. Mereka lebih tertarik bicara perkara yang praktis-praktis saja, seperti target kerja individu dan sebagainya. Akibatnya, saya mengalami kesulitan untuk menempatkan diri saya dalam organisasi ini.” Itu keluhan yang pernah diungkapkan… selengkapnya
Rp 70.550 Rp 83.000Selain pada tataran negara nasional, persoalan agama dan kewarganegaraan di Eropa tidak bisa dipisahkan dengan pelembagaan Uni Eropa (UE). Lebih tepatnya studi ini akan mengkaji perubahan-perubahan dalam masyarakat Eropa Barat kontemporer terkait dengan isu agama dan kewarganegaraan. Selain itu, secara teoretis studi ini hendak mengkaji perubahan-perubahan di sekitar konsepsi tentang agama dan kewarganegaraan yang muncul… selengkapnya
Rp 42.500 Rp 50.000Kisah para nabi, rasul, dan orang-orang terdahulu menarik dibaca dan tak pernah lekang dimakan zaman. Sebagian kisah mereka disebutkan secara detail dan panjang dalam al-Quran, sebagian lagi pendek dan detailnya ditemukan dalam sejumlah riwayat ahli khabar (berita masa lalu). Sebagian riwayat itu ada yang sahih dan ada yang tidak. Sebagian lagi belum jelas statusnya, apakah sahih atau… selengkapnya
Rp 160.650 Rp 189.000Penulis : Adora Kinara Tebal : 112 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Diva Press Deskripsi : Dunia ini sangat luas sehingga masih terdapat banyak hal yang belum kita ketahui. Salah satunya tentang suku-suku unik. Tidak dapat dimungkiri, kehidupan kita pun dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, yang membentuk kita hari ini. Peran dari… selengkapnya
Rp 38.250 Rp 45.000Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di berbagai negara. Dalam praktiknya, kedudukan kejaksaan pada satu sisi sebagai penegak hukum, akan tetapi pada sisi lain sebagai unsur pendukung… selengkapnya
Rp 171.530 Rp 201.800



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.