Whatsapp
Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami
CS● online 6282328979777
CS 2● online 628820081934627
● online
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO)
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
15%
Perencanaan Penganggaran Berbasis Hak Anak
Rp 90.780 Rp 106.800| ISBN | 978-602-5879-13-5 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Administrasi |
Perencanaan Penganggaran Berbasis Hak Anak
Penulis : Suryo Sakti Hadiwijoyo
Tebal : xiv + 166 hlm
Ukuran : 17 x 24 cm
Penerbit : Suluh Media
Dalam praktek kehidupan bernegara, terlaksananya jaminan dan perlindungan hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia sangat tergantung pada political will, political commitmen dan political action dari penyelenggara negara. Disinilah wacana negara demokrasi mencuat, yakni negara yang mengedepankan terjaminnya kelangsungan hidup warga negaranya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam praktek kehidupan berdemokrasi, konstitusi sebagai perangkat hukum dasar dalam sebuah negara, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya penegakan hukum.
Dalam konteks jaminan dan perlindungan hak-hak anak, Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang menjamin perlindungan hak-hak anak, meskipun adanya regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama dalam tataran implementatif. Hal tersebut disebabkan karena isu yang berkiatan dengan perlindungan hak anak belum dianggap sebagai hal yang krusial, meskipun pelanggaran hak anak dewasa ini semakin meningkat. Pemahaman berbagai pihak terhadap betapa pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak anak dirasakan masih belum mencukupi. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum responsifnya penanganan kasus pelanggaran hak anak dan masih seringnya terjadi kasus pelanggaran hak anak yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Selain itu, kebijakan publik yang ada dirasakan belum berpihak sepenuhnya buat kepentingan anak. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan belum diikutinya sistem penganggaran yang berbasis pada pemenuhan hak anak.
Tags: administrasi, suluh media
Perencanaan Penganggaran Berbasis Hak Anak
| Berat | 200 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 318 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Administrasi Kepegawaian merupakan pengelolaan kepegawaian yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai dari proses penerimaan hingga pemberhentiannya. Administrasi kepegawaian melaksanakan fungsi manajerial, dan fungsi operatif. Fungsi manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Sedangkan fungsi operatif berkaitan dengan pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemensiunan pegawai. Buku Administrasi… selengkapnya
Rp 62.050 Rp 73.000
Penulis : Riris Katharina (Ed.) Tebal : xiv + 170 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Pelayanan publik, sebagai fokus bahasan dalam buku ini, merupakan inti dari seluruh proses berpemerintahan. Bahkan menjadi tanda dari hadirnya negara (state in practice) dalam kehidupan nyata sehari-hari masyarakat. Para penulis buku ini… selengkapnya
Rp 56.000 Rp 70.000
Penulis : Riris Katharina (Editor) Tebal : x + 218 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Reformasi birokrasi merupakan sebuah pilar bagi terwujudnya demokrasi sebuah bangsa. Reformasi birokrasi yang digagas pada tahun 2014 melalui UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengadopsi pendekatan manajemen pengembangan sumber… selengkapnya
Rp 120.000 Rp 150.000
Sumber Daya Aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada kepentingan negara dan pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri atau sering kita sebut pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum… selengkapnya
Rp 41.225 Rp 48.500
Sejak dikeluarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah terjadi reformasi mendasar dalam keuangan negara dan daerah. Buku ini membedah berbagai pertanyaan publik tentang keuangan negara & daerah: Apa yang dimaksud dengan keuangan negara? Siapa yang mengelola keuangan negara? Bagaimana reformasi sistem pemerintahan pasca terjadinya amandemen UUD 1945? Bagaimana kita mendapatkan data indikator… selengkapnya
Rp 152.830 Rp 179.800
Perbandingan administrasi negara merupakan ilmu yang memiliki tujuan untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan administrasi penyelenggaraan di suatu negara misalnya bagaimana administrasi negara pra dan pasca kemerdekaan, perbandingan administrasi negara kerajaan dengan republik, dan perbandingan lainnya. Dengan adanya perbandingan administrasi negara, kita bisa mengambil manfaat dari sistem negara lain, kemudian… selengkapnya
Rp 47.736 Rp 56.160
Metodologi Penelitian Pemerintahan merupakan bagian dari kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan yang merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini bertujuan utamanya untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan metode penelitian secara umum, serta secara khusus dalam bidang studi pemerintahan. Secara umum, metodologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari metode penelitian. Namun, perlu dibedakan antara… selengkapnya
Rp 59.670 Rp 70.200Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.