Whatsapp
Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Nasihat Langit Penenteram Jiwa_Buku 4: Meneladani
- Islam yang Produktif
- Pengantar Ilmu Spektroskopi untuk Pertanian Edisi
- 177 Problem Solving tentang Membidik Konsumen
- Komunikasi Keperawatan Untuk SMK X, Program Keahli
- Sistem Hukum Peradilan Anak
- Panduan Mengelola Keberanian Mengekspresikan Diri
- Penjelasan Sejarah
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
15%
Otonomi Daerah
Rp 55.250 Rp 65.000| ISBN | 978-979-692-473-8 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum, Sosial Politik |
Otonomi Daerah
Penulis : Sri Soemantri M.
Tebal : 296 hlm
Ukuran : 16 x 24 cm
Penerbit : Remaja Rosda
Deskripsi :
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1 butir h undang-undang tersebut:
“Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang.”
Sesuai dengan rumusan di atas, otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Atas dasar Pasal 7 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 itu, kewenangan yang diberikan kepada Daerah (Otonom) mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang tercantum dalam Ayat 2.
Dengan memperhatikan rumusan dalam Pasal 7 Ayat (1) tersebut, kewenangan luas yang diberikan kepada Daerah Otonom hampir mendekati kewenangan kekuasaan antara negara-negara bagian dengan pemerintah pusat dalam negara serikat (federal).
Bandingkan hal ini dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang bernuansa otoritarian yang dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru. Ternyata dalam praktiknya, campur tangan Pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan UU No. 5 Tahun 1974 tersebut sangat besar. Nuansa otoritarian ini ditambah lagi dengan tidak adanya pengaturan tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Tags: remaja rosda, sosial politik
Otonomi Daerah
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 2.760 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : David Goldblatt Tebal : 352 hlm Ukuran : 15,5 x 24 cm Penerbit : Ircisod Deskripsi : Dalam ilmu-ilmu sosial dan politik kontemporer, degradasi lingkungan menyedot perhatian besar. Persoalan ini kini menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Dan, David Goldblatt, lewat analisisnya yang tajam, berusaha menilik apakah teori sosial kontemporer dapat membantu kita memahami… selengkapnya
Rp 93.500 Rp 110.000
Penulis : Muhammad Mu’iz Raharjo Tebal : x + 280 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Graha Ilmu Deskripsi : Buku ini hadir untuk mengurai semua hal penting yang terkait dengan Pokok-Pokok Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Bagian pertama menjelaskan tentang Makna Pemerintahan, Fungsi Pemerintahan, Kewajiban Pemerintahan. Bagian kedua tentang… selengkapnya
Rp 159.630 Rp 187.800
Penulis : Muhammad Ridha Suaib Tebal : xxii + 166 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Buku ini menyajikan berbagai ragam alternatif penelitian ilmu sosial sebagai upaya mengeksplorasi dan memahami realitas sosial yang terus berkembang, kemudian dapat dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengkaji dan memahami realitas sosial… selengkapnya
Rp 123.080 Rp 144.800
Untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, maka Pemerintah perlu hadir untuk memberikan sosialisasi dan perlindungan terkait permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten/Kota di Indonesia. Masalah peluang kerja dan angka pengangguran masih menjadi masalah yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Sebab, masih minimnya peluang… selengkapnya
Rp 117.980 Rp 138.800
Penulis : Novita Tresiana dan Noverman Duadji Tebal : xii + 96 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Graha Ilmu Deskripsi : Konsepsi pembangunan Pariwisata Teluk Kiluan berkelanjutan secara makro adalah keberpihakan pemerintah lokal (local governance) pada komunitas masyarakat lokal, yang menekankan keberlanjutan pembangunan pariwisata melalui democratic governance (humanisme organisasional dan model-model… selengkapnya
Rp 80.580 Rp 94.800
Penulis : Abdul Arif Tebal : 150 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Ombak Deskripsi :
Rp 34.000 Rp 40.000
Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh seluruh negara di dunia menegaskan keprihatinan dan kekhawatiran semua pihak semakin memburuknya kondisi bumi dan seluruh kehidupan di dalamnya. Harus ada gerakan global untuk mencegah kehancuran, memperbaiki kerusakan, mengubah perilaku pemenuhan kebutuhan hidup yang salah, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk bumi tanpa ada yang tertinggal… selengkapnya
Rp 76.800 Rp 96.000
Penulis : Henny Warsilah Tebal : xiiv + 184 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi Pulau Jawa pada saat ini sedang mengalami krisis ekologi dan kebencanaan, terutama di wilayah pesisir, sering terdampak perubahan iklim ekstrem, dengan curah hujan tinggi hampir sepanjang tahun. Kota-kota di wilayah pesisir berisiko tinggi terpapar kebencanaan… selengkapnya
Rp 68.000 Rp 85.000
Penulis : Suaib Djafar Tebal : 200 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Ombak Deskripsi :
Rp 59.500 Rp 70.000
Penulis : R. Widodo D. Purnomo, Ananda Prima Yurista Tebal : xvi + 254 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Buku ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman bahwa rencana tata ruang adalah hukum positif berisi konsensus bersama mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya publik yang ada pada ruang. Sebagaimana produk… selengkapnya
Rp 88.400 Rp 104.000Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.