Fiqh Tata Negara

Dalam pembangunan, kependudukan merupakan salah satu titik sentral. Jika persoalan kependudukan diabaikan dan dinomorsekiankan dari daftar kebijakan pemerintah, Indonesia akan semakin terancam menjadi negara gagal (Prasetya,2007).  Kepadatan penduduk dan rendahnya kualitas penduduk, dapat menimbulkan berbagai masalah kependudukan: kelaparan, kematian, kriminalitas, dan sebagainya. Bahwa jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset yang sangat bermanfaat… selengkapnya

Penulis     : Anang Priyatno Tebal         : 162 hlm Ukuran     : 14,5 x 21 cm Penerbit   : Ombak Deskripsi : Dalam usaha-usaha penegakan hukum pidana, kita akan mengenal suatu proses yang kita sebut dengan hukum acara pidana. Dalam praktiknya, hukum acara pidana pun mempunyai rentetan mekanisme tersendiri. Buku Hukum Acara Pidana Indonesia ini hadir guna menjelaskan… selengkapnya

Buku ini berisikan kajian tentang percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini dibuat untuk melengkapi referensi hukum pidana yang sudah ada seperti delik dalam KUHP. Substansi buku ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai sifat percobaan, pemidanaan terhadap percobaan, percobaan tidak memadai, antara percobaan, makar dan permufakatan… selengkapnya

Penulis     : Maria S.W. Sumardjono Tebal         : 133 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu menjadi topik bahasan yang tidak lekang oleh waktu. Regulasi sebagai landasan pengadaan tanah pun selalu berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan semakin rumitnya permasalahan dalam penyediaan tanah untuk kepentingan… selengkapnya

Penulis     : Zainal Arifin Mochtar Tebal         : 268 hlm Ukuran     : 13 x 19 cm Penerbit   : EA Books Deskripsi : Partisipasi mandek, aspirasi seret. Dalam banyak hal, legislasi menjadi proses ugal-ugalan. Semua dibuat berdasarkan keinginan dan kepentingan terbatas, tidak untuk publik luas. Kepentingan publik dinafikan. la adalah petaka legislasi yang disambut riuh oligarki. Kini… selengkapnya

Penulis     :    Farid Wajdi, Ida Hanifah, Rizki Firmanda Dardin Tebal         :    262 hlm Ukuran     :    15,5 x 23 cm Penerbit   :    Pustaka Kita Tahun       :    2026 Deskripsi : Di tengah arus revolusi digital, ketika algoritma mendominasi transaksi dan smart contract merumuskan ulang makna perjanjian, muncul tantangan mendasar bagi bangunan hukum. Hukum ekonomi dan keuangan dalam perspektif… selengkapnya

Penulis     : Helius Sjamsuddin Tebal         : 86 hlm Ukuran     : 15 x 23 cm Penerbit   : Ombak Deskripsi : Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade… selengkapnya

Penulis : Tim Redaksi Tebal : 684 hlm Ukuran : 15,5 x 24 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) boleh jadi telah familier bagi sebagian kalangan. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, apalagi secara detail. Padahal, baik KUHPer maupun KUHP mengatur begitu… selengkapnya

Penulis : Hassan Suryono Tebal : 145 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Negara sebagai organisasi yang diorganisir oleh kelompok politik sudah barang tentu memiliki visi dan misinya masing-masing. Visi dan misi negara tersebut dapat tercermin dalam teori yang dianutnya, dan melalui pembacaan sejarah negara yang panjang maka kita… selengkapnya

Penulis : Philipus M. Hadjon Tebal : 132 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian peran hukum… selengkapnya