Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi

Penulis     : Syafrida dan Sri Menda Sinulingga  Tebal         : x + 168 hlm  Ukuran     : 17 x 24 cm  Penerbit   : Suluh Media  Deskripsi :  Hukum Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Buku… selengkapnya

Dalam pembangunan, kependudukan merupakan salah satu titik sentral. Jika persoalan kependudukan diabaikan dan dinomorsekiankan dari daftar kebijakan pemerintah, Indonesia akan semakin terancam menjadi negara gagal (Prasetya,2007).  Kepadatan penduduk dan rendahnya kualitas penduduk, dapat menimbulkan berbagai masalah kependudukan: kelaparan, kematian, kriminalitas, dan sebagainya. Bahwa jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset yang sangat bermanfaat… selengkapnya

Penulis     : Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami Tebal         : 140 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Sebagai seorang muslim, maka wajib hukumnya untuk menerapkan hukum Islam (syariah) dalam setiap sendi kehidupannya secara menyeluruh, tidak terkecuali permasalahan waris. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau akan mempengaruhi pola… selengkapnya

Penulis : Tim Redaksi Laksana Tebal : 368 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sangat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui… selengkapnya

Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya

Penulis     : Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas A.H. Tebal         : 170 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level… selengkapnya

Penulis     : Hwian Christianto Tebal         : x + 114 hlm Ukuran     : 17 x 24 cm Penerbit   : Graha Ilmu Deskripsi: Ujaran kebencian berbeda dengan penghinaan, permusuhan golongan, permusuhan terhadap agama, bullying maupun persekusi. Ujaran kebencian justru mencakup semua perbuatan tersebut yang dilakukan dengan tujuan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan/atau golongan tertentu. Pembahasan… selengkapnya

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu ciri dan bobot suatu negara disebut sebagai suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara lahir pada tahun 1986 dengan UU No. 5 Tahun 1986. Sejak diundangkan pada tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ada dinamika perkembangan PTUN dalam upaya… selengkapnya

Penulis     : M. Usman Tebal         : 254 hlm Ukuran     : 17 X 24 cm Penerbit   : LKiS Deskripsi : Gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali berangkat dari berbagai pengalaman hidup, baik hubungannya dengan keluarga, pendidikan yang pernah ditempuh serta pengalaman-pengalaman semasa menjabat Menteri Agama. Pengalaman-pengalaman tersebut banyak mempengaruhi munculnya pemikiran reaktualisasi hukum Islam. Karena dalam… selengkapnya

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum… selengkapnya