Perbuatan Melawan Hukum Komisaris Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas

Penulis     : Massadi Tebal         : 232 hlm Ukuran     : 14,5 x 20,5 cm Penerbit   : Manggu Deskripsi : Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak,… selengkapnya

Penulis     : Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas A.H. Tebal         : 170 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level… selengkapnya

Penulis     : Novianto Murti Hantoro, dkk. Tebal         : xviii + 212 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : Obor Indonesia Deskripsi : Kekuasaan kehakiman di Indonesia  merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan… selengkapnya

Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi pintu terakhir dalam sistem peradilan pidana justru masih jauh dari kata ideal. Masalah overcrowded, minimnya anggaran, banyaknya narapidana yang kabur, dan juga minimnya fasilitas masih belum dapat diselesaikan. Slah satu alternatif upaya untuk mengatasi permasalahan lembaga pemasyarakatan adalah dengan melibatkan pihak privat di dalam sistem lembaga pemasyarakatan. Buku ini adalah buku… selengkapnya

Penulis     : Lintje Ana Marpaung Tebal         : x + 198 hlm Ukuran     : 15 x 23 cm Penerbit   : Andi Publisher Deskripsi : Gerakan reformasi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia menuntut terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan yang bersifat nasional, dimulai dari amandemen UUD 1945. Sejak 1999 sampai dengan amandemen keempat tahun 2002, amandemen… selengkapnya

Penulis : Hassan Suryono Tebal : 145 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Negara sebagai organisasi yang diorganisir oleh kelompok politik sudah barang tentu memiliki visi dan misinya masing-masing. Visi dan misi negara tersebut dapat tercermin dalam teori yang dianutnya, dan melalui pembacaan sejarah negara yang panjang maka kita… selengkapnya

Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di berbagai negara. Dalam praktiknya, kedudukan kejaksaan pada satu sisi sebagai penegak hukum, akan tetapi pada sisi lain sebagai unsur pendukung… selengkapnya

Penulis     : Sahadi Tebal         : x + 122 hlm Ukuran     : 17 x 24 cm Penerbit   : Expert Deskripsi : Memahami Aspek Hukum dan Administrasi Proyek serta menerapkan di lapangan pada proyek yang akan dikerjakan sangatlah perlu, agar supaya proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan. Buku Aspek Hukum dan… selengkapnya

Kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di Indonesia bagi pemegang haknya menjadi salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kepastian hukum tersebut dapat diwujudkan dengan menyediakan perangkat hukum yang jelas dan lengkap, serta melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah…. selengkapnya

Penulis     : Marsudi Triatmodjo, dkk Tebal         : 246 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Indonesia dengan komposisi 16.771 lebih pulaunya dikenal luas sebagai salah satu “Negara Kepulauan” terbesar di dunia. Status negara kepulauan ini sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV UNCLOS 1982 “Archipelagic States’;… selengkapnya