Whatsapp
● online
- 40 Teknik yang Harus Diketahui Setiap Konselor Edi
- Menjadi Guru Penulis (Selangkah Demi Selangkah dal
- Pokok-Pokok Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
- Pemanfaatan Herbal dalam Kebidanan
- Sambernyawa (Banjir Darah Bumi Mataram)
- Geografi Tumbuhan dan Hewan
- Kalkulus untuk Politeknik
- Sebelum Anda Pergi Ke Dokter Jantung, Pencegahan P
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
20%
Lisensi dan Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik
Rp 128.000 Rp 160.000| ISBN | 978-623-321-163-5 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Lisensi dan Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik
Penulis : Marulam J. Hutauruk
Tebal : xvi + 384 hlm
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Penerbit : Obor Indonesia
Deskripsi :
Suatu tulisan tentang apa itu Public Performance di dunia musik yang selama ini seringkali disalahartikan sebagai performing, padahal konvensi internasional tidak menyebutnya demikian, termasuk pula kita seringkali tidak dapat membedakan antara public performance dan yang non-public performance. Buku ini mencoba untuk menyederhanakan penjelasan tentang apa itu public performance, khususnya di dalam hukum Indonesia, tetap sesuai dengan hukum internasional tanpa menguraikan konvensi-konvensi internasional yang seringkali akan menjadi terlalu panjang dibahas di dalam suatu Buku tentang Hak Cipta.
Basis uraian public performance di dalam buku ini adalah kebijakan hukum pemerintah di dalam aspek-aspek hukum administrasi negara, aspek hukum perdata, dan juga aspek hukum pidana, karena hukum mestinya dapat diharapkan menjadi acuan yang pasti di dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Termasuk pula pandangan hukum serta pengalaman Penulis sebagai Advokat, Konsultan Kekayaan Intelektual ter-register di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, General Manager Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)-Produser Rekaman di Indonesia, General Manager Yayasan Karya Cipta Indonesia (suatu Collective Management Organization/Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili Hak Pencipta), Ketua Harian sebuah asosiasi karaoke keluarga (APERKI) bahkan sebagai salah satu dari sepuluh Komisioner di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional periode tahun 2019-2024.
Lisensi public performance memang unik, di mana lisensi tidak diterima secara langsung dari si Pemilik Hak akan tetapi melalui suatu lembaga tertentu yang di luar negeri disebut sebagai Collecting Society atau Collective Management Organization (CMO) dan yang di Indonesia disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Karakteristik lisensi public performance selain diberikan oleh suatu Lembaga, juga tarif nya dihitung berdasarkan jenis usaha masing-masing, dan tidak menghitung jumlah lagu/musik yang diputar.
Saat ini dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari urusan musik. Musik merupakan added-value bagi dunia usaha. Bahkan usaha tertentu seperti karaoke misalnya, tidak akan dapat diselenggarakan tanpa adanya lisensi lagu/musik. Pengusaha atau setiap orang yang bekerja di jenis usaha yang ada kaitannya dengan musik wajib mengetahui aspek hukum lisensi public performance ini. Pengetahuan ini diperlukan agar tidak perlu terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain sehingga menimbulkan upaya hukum bagi pihak-pihak tertentu yang akhirnya akan dapat merugikan dunia usaha.
Selain itu semua orang yang mau belajar, mahasiswa hukum, para pengajar, para lawyer, Konsultan Kekayaan Intelektual akan sangat membutuhkan pemahaman aspek hukum public performance di dalam buku ini. Uraian di dalam buku ini akan sangat membantu memahami karena penjelasan berkaitan dengan pekerjaan praktikal berbagai pihak, bukan hanya aspek hukum di dalam Hak Cipta Musik saja, akan tetapi juga dapat diterapkan pada jenis hak cipta yang lain selain lagu/musik
Anak-anak muda sejak awal perlu membaca buku ini. Apalagi saat ini banyak anak muda telah menjadi ‘creator-creator’ di mana mereka mengekspresikan originalitas mereka di berbagai kesempatan dan mereka juga memiliki hak-hak atas public performance.
Tags: hukum, obor indonesia
Lisensi dan Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik
| Berat | 400 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 747 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di berbagai negara. Dalam praktiknya, kedudukan kejaksaan pada satu sisi sebagai penegak hukum, akan tetapi pada sisi lain sebagai unsur pendukung… selengkapnya
Rp 171.530 Rp 201.800
15%
Sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu seseorang wajib mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan hak dan kewajiban tersebut jelas mempunyai implikasi ke berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut tidak dapat dicapai secara instan maupun instingtif. Adalah tugas seorang pendidik untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana cara menjadi warga… selengkapnya
Rp 34.000 Rp 40.000
Penulis : Farid Wajdi, Ida Hanifah, Rizki Firmanda Dardin Tebal : 262 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Tahun : 2026 Deskripsi : Di tengah arus revolusi digital, ketika algoritma mendominasi transaksi dan smart contract merumuskan ulang makna perjanjian, muncul tantangan mendasar bagi bangunan hukum. Hukum ekonomi dan keuangan dalam perspektif… selengkapnya
Rp 124.000 Rp 155.000
Buku ini membahas konsep dan pendekatan yang digunakan dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua cara pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. Kedua pendekatan ini digunakan oleh KPPU untuk menganalisis apakah ada atau tidak indikasi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Dibahas secara mendalam mengenai… selengkapnya
Rp 128.180 Rp 150.800
Penulis : Agus Triono, dkk. Tebal : viii + 102 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Mata kuliah logika bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan bagaimana menerapkan aturan berpikir lurus. Mahasiswa harus memahami dan menerapkan (terampil) dalam menggunakan metode dan hukum berpikir sehingga dapat membedakan penalaran yang benar… selengkapnya
Rp 93.330 Rp 109.800
Penulis : Tedi Rustendi, Muhammad Sidik Asyaky, dan Fransdito Ali Ilyas Tebal : 126 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Beberapa temuan penelitian menunjukkan terdapat sejumlah daktor penyebab terjadinya FRAUD, diantaranya karena tekanan, kesempatan, serta alasan pembenaran. Faktor-faktor ini terjadi karena kondisi sistem dan perilku orang yang berhubungan dengan… selengkapnya
Rp 63.750 Rp 75.000
Penulis : Tim Redaksi Laksana Tebal : 368 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sangat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui… selengkapnya
Rp 57.800 Rp 68.000
Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga masyarakat. Buku ini mengupas… selengkapnya
Rp 114.750 Rp 135.000
Penulis : A. Widiada Gunakarya Tebal : xii + 308 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Kandungan disiplin Hukum HAM yang dituangkan ke dalam buku ini melibatkan beberapa disiplin hukum lainnya, diantaranya Hukum Internasional (HI), Hukum HAM Internasional dan Hukum HAM Nasional. Pembahasan dalm buku, diawali dengan pembahasan sejarah… selengkapnya
Rp 73.100 Rp 86.000
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu ciri dan bobot suatu negara disebut sebagai suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara lahir pada tahun 1986 dengan UU No. 5 Tahun 1986. Sejak diundangkan pada tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ada dinamika perkembangan PTUN dalam upaya… selengkapnya
Rp 106.080 Rp 124.800Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.