Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Sufisme Maulana Rumi: Biografi, Perjalanan Ruhani,
- Ideologi Islam, Barat, dan Amerika; Potret Sejarah
- Ar-Risalah (HC)
- Ustadz Abdul Somad: Pelita Umat Masa Kini
- Horor Tanah Jawa: Tumbal Genderuwo dan Kisah-Kisah
- Manajemen Lembaga Pendidikan Islam
- Mandarin For Secretary, Bahasa Mandarin Praktis Un
- Buku Pintar Suku-Suku Terunik di Dunia
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Lisensi dan Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik
Rp 128.000 Rp 160.000| ISBN | 978-623-321-163-5 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Lisensi dan Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik
Penulis : Marulam J. Hutauruk
Tebal : xvi + 384 hlm
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Penerbit : Obor Indonesia
Deskripsi :
Suatu tulisan tentang apa itu Public Performance di dunia musik yang selama ini seringkali disalahartikan sebagai performing, padahal konvensi internasional tidak menyebutnya demikian, termasuk pula kita seringkali tidak dapat membedakan antara public performance dan yang non-public performance. Buku ini mencoba untuk menyederhanakan penjelasan tentang apa itu public performance, khususnya di dalam hukum Indonesia, tetap sesuai dengan hukum internasional tanpa menguraikan konvensi-konvensi internasional yang seringkali akan menjadi terlalu panjang dibahas di dalam suatu Buku tentang Hak Cipta.
Basis uraian public performance di dalam buku ini adalah kebijakan hukum pemerintah di dalam aspek-aspek hukum administrasi negara, aspek hukum perdata, dan juga aspek hukum pidana, karena hukum mestinya dapat diharapkan menjadi acuan yang pasti di dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Termasuk pula pandangan hukum serta pengalaman Penulis sebagai Advokat, Konsultan Kekayaan Intelektual ter-register di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, General Manager Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)-Produser Rekaman di Indonesia, General Manager Yayasan Karya Cipta Indonesia (suatu Collective Management Organization/Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili Hak Pencipta), Ketua Harian sebuah asosiasi karaoke keluarga (APERKI) bahkan sebagai salah satu dari sepuluh Komisioner di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional periode tahun 2019-2024.
Lisensi public performance memang unik, di mana lisensi tidak diterima secara langsung dari si Pemilik Hak akan tetapi melalui suatu lembaga tertentu yang di luar negeri disebut sebagai Collecting Society atau Collective Management Organization (CMO) dan yang di Indonesia disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Karakteristik lisensi public performance selain diberikan oleh suatu Lembaga, juga tarif nya dihitung berdasarkan jenis usaha masing-masing, dan tidak menghitung jumlah lagu/musik yang diputar.
Saat ini dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari urusan musik. Musik merupakan added-value bagi dunia usaha. Bahkan usaha tertentu seperti karaoke misalnya, tidak akan dapat diselenggarakan tanpa adanya lisensi lagu/musik. Pengusaha atau setiap orang yang bekerja di jenis usaha yang ada kaitannya dengan musik wajib mengetahui aspek hukum lisensi public performance ini. Pengetahuan ini diperlukan agar tidak perlu terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain sehingga menimbulkan upaya hukum bagi pihak-pihak tertentu yang akhirnya akan dapat merugikan dunia usaha.
Selain itu semua orang yang mau belajar, mahasiswa hukum, para pengajar, para lawyer, Konsultan Kekayaan Intelektual akan sangat membutuhkan pemahaman aspek hukum public performance di dalam buku ini. Uraian di dalam buku ini akan sangat membantu memahami karena penjelasan berkaitan dengan pekerjaan praktikal berbagai pihak, bukan hanya aspek hukum di dalam Hak Cipta Musik saja, akan tetapi juga dapat diterapkan pada jenis hak cipta yang lain selain lagu/musik
Anak-anak muda sejak awal perlu membaca buku ini. Apalagi saat ini banyak anak muda telah menjadi ‘creator-creator’ di mana mereka mengekspresikan originalitas mereka di berbagai kesempatan dan mereka juga memiliki hak-hak atas public performance.
Tags: hukum, obor indonesia
Lisensi dan Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik
| Berat | 400 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 838 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Apeles Lexi Lontoh Tebal : 174 hlm Ukuran : 15,5 x 23 hlm Penerbit : Ombak Deskripsi : Kondisi lemahnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia perlu segera diakhiri dengan membangun kesadaran bersama urgensitas hak asasi manusia. Disadari bahwa pembangunan kesadaran bersama ini merupakan hal yang tidak mudah mengingat di dalamnya membutuhkan pengorbanan… selengkapnya
Rp 42.500 Rp 50.000Penulis : Sujitno dan Eko Rial Nugroho Tebal : viii + 66 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Kontrak atau perjanjian secara umum sebagai suatu aturan untuk mengatur hubungan hukum perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dan sebagai… selengkapnya
Rp 70.380 Rp 82.800Penulis : Rr. Dijan Widijowati Tebal : viii + 304 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi ilmu pengetahuan hukum karena pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah yang memberikan gambaran umum tentang defenisi-defenisi, sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, hingga karakteristik hukum secara universal. Pengantar ilmu… selengkapnya
Rp 67.150 Rp 79.000Penulis : Agus Triono, dkk. Tebal : viii + 102 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Mata kuliah logika bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan bagaimana menerapkan aturan berpikir lurus. Mahasiswa harus memahami dan menerapkan (terampil) dalam menggunakan metode dan hukum berpikir sehingga dapat membedakan penalaran yang benar… selengkapnya
Rp 93.330 Rp 109.800Penulis : Maria S.W. Sumardjono Tebal : 133 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu menjadi topik bahasan yang tidak lekang oleh waktu. Regulasi sebagai landasan pengadaan tanah pun selalu berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan semakin rumitnya permasalahan dalam penyediaan tanah untuk kepentingan… selengkapnya
Rp 37.400 Rp 44.000Penulis : Suantony Tebal : 174 hlm Ukuran : 14,5 x 20,5 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Hukum, ekonomi, dan bisnis merupakan komponen-komponen yang sangat penting kegunaannya dalam era globalisasi saat ini namun keberadaannya saling menimbulkan problematika, yakni saling bertumpang tindih. Melalui buku Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia ini penulis berusaha memberikan pemahaman awal tentang konsep… selengkapnya
Rp 73.780 Rp 86.800Penulis : Prayudi, Aryojati Ardipandanto dkk Tebal : xii + 134 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan… selengkapnya
Rp 44.000 Rp 55.000Penulis : Sigit Riyanto, dkk. Tebal : 312 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Buku ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh mahasiswa sekolah hukum, terutama bagi mereka yang giat melakukan penelitian hukum. Buku ini juga dapat memberikan manfaat bagi para sarjana hukum yang menjalani berbagai profesi hukum, anta… selengkapnya
Rp 74.375 Rp 87.500Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan, selain pertambahan luas wilayah, Indonesia dapat menempatkan kedaulatannya dalam tiga dimensi di Perairan kepulauan, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, perairannya dan ruang udara di atasnya. Namun demikian, untuk memenuhi hak-hak internasional di perairan kepulauan, Indonesia juga wajib mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara… selengkapnya
Rp 112.880 Rp 132.800Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu ciri dan bobot suatu negara disebut sebagai suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara lahir pada tahun 1986 dengan UU No. 5 Tahun 1986. Sejak diundangkan pada tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ada dinamika perkembangan PTUN dalam upaya… selengkapnya
Rp 106.080 Rp 124.800



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.