Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang
Rp 34.000 Rp 40.000| ISBN | 978-602-258-097-3 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang
Penulis : Helius Sjamsuddin
Tebal : 86 hlm
Ukuran : 15 x 23 cm
Penerbit : Ombak
Deskripsi :
Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade Muhammad Arief, “Undang-undang Adat Kerajaan Sintang” (selanjutnya disebut naskah II); ketiga, naskah salinan Syamsuddin Hasan, “Kumpulan Undang-undang Kerajaan Sintang” (selanjutnya disebut naskah III).
Dari Kumpulan UUKS kita dapat mengetahui struktur pemerintahan Kerajaan Sintang, konstelasi penduduk, struktur dan/atau stratifikasi sosial sejak masuknya Islam sampai masa kemerdekaan.
Bagi pakar-pakar hukum adat Indonesia, UUKS akan menarik jika dilakukan kaji banding (komparasi) dengan hukum-hukum adat dari seluruh bekas-bekas kerajaan/kesultanan lain di Kalimantan. Tentu saja jika masih tersimpan arsip-arsip/dokumen-dokumennya. Sejauh yang saya ketahui sehubungan penelitian saya tentang Kalimantan selama ini, baru UUKS dan Undang-Undang Sultan Adam dari Banjarmasin”dua di antara kesultanan besar Islam di Kalimantan. Tidak kalah pentingnya, tentu saja hukum-hukum adat dari puluhan (kalau tidak ratusan) sub- etnis Dayak di seluruh Kalimantan. Salah satu di antaranya ialah sub- etnis Dayak Ketungau (Sintang)”Bangsa Serah. Saya yakin akan masih banyak yang belum terinventarisasi” mungkin lebih lengkap dari apa yang disebut Malinckrodt dalam dua jilid bukunya, Het Adatrecht van Borneo (1928).
Helius Sjamsuddin, pakar sejarah Kalimantan.
Tags: ombak, sintang, undang-undang
Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang
| Berat | 100 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 2.511 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Farid Wajdi, Ismail Lubis, Khairunnisa Rezeki Ramadhani Wajdi Lubis Tebal : 288 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Tahun : 2026 Deskripsi : Hukum bukan sekadar rangkaian pasal yang membeku dalam lembaran negara. Hukum adalah organisme sosial yang hidup dan terus berubah mengikuti dinamika peradaban manusia. Ketika disrupsi… selengkapnya
Rp 136.000 Rp 170.000Buku ini membahas konsep dan pendekatan yang digunakan dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua cara pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. Kedua pendekatan ini digunakan oleh KPPU untuk menganalisis apakah ada atau tidak indikasi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Dibahas secara mendalam mengenai… selengkapnya
Rp 128.180 Rp 150.800Sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu seseorang wajib mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan hak dan kewajiban tersebut jelas mempunyai implikasi ke berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut tidak dapat dicapai secara instan maupun instingtif. Adalah tugas seorang pendidik untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana cara menjadi warga… selengkapnya
Rp 34.000 Rp 40.000Penggunaan kekuasaan konstitusional Presiden terutama dalam kedudukannya sebagai kepala negara, hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan secara teoritik dan kerap diwarnai pro-kontra, terutama persoalan terkait mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya. Pertanyaan yang patut diajukan apakah Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan hak-hak konstitusional Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Pertanyaan ini menjadi penting karena secara teoritis… selengkapnya
Rp 185.980 Rp 218.800Penulis : Farid Wajdi, Ida Hanifah, Rizki Firmanda Dardin Tebal : 262 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Tahun : 2026 Deskripsi : Di tengah arus revolusi digital, ketika algoritma mendominasi transaksi dan smart contract merumuskan ulang makna perjanjian, muncul tantangan mendasar bagi bangunan hukum. Hukum ekonomi dan keuangan dalam perspektif… selengkapnya
Rp 124.000 Rp 155.000Penulis : Samun Ismaya Tebal : x+ 314 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Buku Pengantar Hukum Sumber Daya Agraria berisi kajian hukum tentang hal ikwal yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia dalam aspek hukum keperdatan maupun dari aspek hukum publik. Buku ini juga mengkaji… selengkapnya
Rp 84.830 Rp 99.800Penulis : Sudjito Tebal : 237 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Agar ilmu hukum bisa tampil sebagai genuine science, maka pemahaman, penggarapan, dan penyelenggaraan hukum, khususnya hukum pengelolaan irigasi, dilakukan secara holistik. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh, tanpa ada reduksi. Cara pandang,… selengkapnya
Rp 65.450 Rp 77.000Penulis : Tata Wijayanta dkk Tebal : xx + 324 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Hukum kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas kegiatan dunia usaha. Oleh sebab itu, hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang di antara pelaku usaha dengan… selengkapnya
Rp 112.200 Rp 132.000Penulis : Andhika Prayoga Tebal : x + 310 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Buku ini menyajikan pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar pembubaran, proses pelaksanaan likuidasi, proses administrasi dalam pengakhiran status badan hukum, serta hak dan kewajiban dari likuidator sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan likuidasi berdasarkan UU… selengkapnya
Rp 75.650 Rp 89.000Penulis : Sri Soemantri M. Tebal : 296 hlm Ukuran : 16 x 24 cm Penerbit : Remaja Rosda Deskripsi : Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1… selengkapnya
Rp 55.250 Rp 65.000



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.