Hukum Persaingan Usaha dalam Perspektif Nasional dan Internasional

Berbicara kejahatan tidak akan terlepas dari tiga persoalan, yaitu perbuatan jahat, penjahat, dan korban kejahatan itu sendiri. Namun dalam beberapa wacana, masalah korban kejahatan paling sedikit yang dibicarakan, padahal korban adalah pihak yang paling menderita dari perbuatan jahat tersebut. Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, korban kejahatan mulai mendapat perhatian, orientasi hukum pidana pun sudah… selengkapnya

Penulis     : Sri Soemantri M. Tebal         : 296 hlm Ukuran     : 16 x 24 cm Penerbit   : Remaja Rosda Deskripsi : Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1… selengkapnya

Penulis     : Budi Untung Tebal         : 320 hlm Ukuran     : 16 x 23 cm Penerbit   : Andi Deskripsi : Buku ini dapat dipergunakan untuk kalangan akademisi baik akademisi hukum (khususnya hukum bisnis dan hukum perdata pada umumnya serta hukum pidana) dan akademisi ekonomi, karena membahas hukum perseroan yang erat kaitannya dengan Ilmu Ekonomi Manajemen. Bagi… selengkapnya

Wacana menghubungkan kemudahan dan percepatan waktu penyelesaian perkara semakin banyak dibahas. Mengingat proses persidangan di pengadilan yang menyita waktu hinga berbulan-bulan belum sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009. Sederhana disini mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan… selengkapnya

Penggunaan kekuasaan konstitusional Presiden terutama dalam kedudukannya sebagai kepala negara, hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan secara teoritik dan kerap diwarnai pro-kontra, terutama persoalan terkait mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya. Pertanyaan yang patut diajukan apakah Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan hak-hak konstitusional Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Pertanyaan ini menjadi penting karena secara teoritis… selengkapnya

Buku ini menawarkan enam hal yang sangat urgen dan menarik tentang Hukum Bisnis khususnya yang membahas UMKM. Diawali dengan pembahasan tentang latar belakang pentingnya UMKM dari sudut pandang makro dan mikro, dilanjutkan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM, pembentukan badan hukum, kepemilikan, hak kekayaan intelektual (khususnya peran merek dalam Branding produk), dan lainnya. Bahasan yang… selengkapnya

Pembahasan Sistem Hukum dan Negara Hukum diawali dengan uraian tentang sistem kehidupan sosial, yang menjadi wadah berlakunya sistem hukum. Dalam sistem kehidupan sosial manusia disebut sebagai “zoon Politiqon” yang harus selalu melakukan perhubungan hukum dengan sesamanya yang dapat bersinergi atau sebalik dapat pula berlawanan, karena itu diperlukan suatu tatanan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan… selengkapnya

Sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu seseorang wajib mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan hak dan kewajiban tersebut jelas mempunyai implikasi ke berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut tidak dapat dicapai secara instan maupun instingtif. Adalah tugas seorang pendidik untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana cara menjadi warga… selengkapnya

Penulis : Evi Ariyani Tebal : 178 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Di dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks, namanya manusia tidak akan pernah lepas dari persoalan-persoalan yang berkaitan denga masalah janji. Membuat suatu perjanjian sekilas terlihat sebagai suatu persoalan yang mudah akan tetapi ternyata dalam praktik banyak… selengkapnya

Penulis     : Muh. Nasir Tebal         : 224 hlm Ukuran     : 17,5 x 25 cm Penerbit   : Manggu Deskripsi : Politik hukum merujuk pada arah, kebijakan, dan strategi negara dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Politik hukum berfungsi sebagai blueprint yang mengarahkan bagaimana hukum harus dibentuk, dijalankan, dan diubah,… selengkapnya