Whatsapp
● online
- Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan R....
- Morfologi Tumbuhan....
- Sinbiotik: Evoluasi Keseahtan Melalui Saluran Cern....
- Metode Penelitian Fenomenologi....
- Membayangkan Ibukota: Jakarta dibawah Soekarno....
- Pembelajaran IPA SD/MI Disesuaikan dengan Kurikulu....
- Muhasabah Diri Yuk!....
- Kitab Tadbir Al-Mutawahhid Ibn Bajjah....
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
20%
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
Rp 44.000 Rp 55.000| ISBN | 978-602-433-577-9 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
Penulis : Prayudi, Aryojati Ardipandanto dkk
Tebal : xii + 134 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : Obor Indonesia
Deskripsi :
Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.
Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.
Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi infomrasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan,hacking dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.
Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Masalahnya, adalah pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual. Bahkan bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara politis cara pandang penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan, kadangkala masih menggunakan pola yang konservatif. Meskipun otonomi kabupaten/kota semakin menguat aspirasi dan kewenangannya, tetapi praktek demokrasi deliberatif belum berjalan secara penuh dan masih sebatas di tingkat elitis atau bahkan serimonial.
Ketidakmerataan kegiatan persandian di daerah juga disebabkan dari tidak seragamannya pemahaman pemda terhadap kriteria informasi yang masuk dalam kategori disandikan. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.
Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagiamana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.
Tags: hukum, obor indonesia
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.547 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum… selengkapnya
Rp 81.430 Rp 95.800
Penulis : Muh. Nasir Tebal : 224 hlm Ukuran : 17,5 x 25 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Politik hukum merujuk pada arah, kebijakan, dan strategi negara dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Politik hukum berfungsi sebagai blueprint yang mengarahkan bagaimana hukum harus dibentuk, dijalankan, dan diubah,… selengkapnya
Rp 89.250 Rp 105.000
Penulis : Apeles Lexi Lontoh Tebal : 174 hlm Ukuran : 15,5 x 23 hlm Penerbit : Ombak Deskripsi : Kondisi lemahnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia perlu segera diakhiri dengan membangun kesadaran bersama urgensitas hak asasi manusia. Disadari bahwa pembangunan kesadaran bersama ini merupakan hal yang tidak mudah mengingat di dalamnya membutuhkan pengorbanan… selengkapnya
Rp 42.500 Rp 50.000
Penulis : Dadang Sudiadi Tebal : x + 198 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Buku “Pencegahan Kejahatan di Perumahan” membahas tentang pencegahan kejahatan di perumahan dengan berbasis pada beberapa pendekatan pencegahan kejahatan, khususnya pendekatan situasional dan kemasyarakatan. Dalam buku ini juga dibahas salah satu model dari pendekatan… selengkapnya
Rp 48.000 Rp 60.000
Penulis : Tim Redaksi Laksana Tebal : 368 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sangat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui… selengkapnya
Rp 57.800 Rp 68.000
Penulis : SMP Tjondronegoro Tebal : 540 hlm Ukuran : 14 x 21 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi: Laporan hasil penelitian dikumpulkan dalam buku ini menggambarkan bagaimana kelas-kelas tertentu dalam masyarakat berusaha menguasai tanah untuk mengokohkan pelbagai kepentingan kelasnya. Laporan-laporan ini disusun oleh dua belas penulis, yang dalam kehidupan sehari-hari adalah tenaga ahli penelitian… selengkapnya
Rp 96.000 Rp 120.000
Penulis : Abid Rohmanu Tebal : 296 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Ircisod Deskripsi : Metodologi neomodernisme tafsir Fazlur Rahman bisa dikatakan sebagai eksemplar tafsir al-Quran yang tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Karena itu, metodologinya terus dikembangkan dan diapresiasi oleh gerenasi setelahnya, utamanya oleh Abdullah Saeed dengan tafsir kontekstualnya. Spirit… selengkapnya
Rp 57.800 Rp 68.000
Penulis : Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. Purnomo Tebal : xii + 196 hlm Ukuran : 17,5 x 24,5 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aset berharga yang dapat dikembangkan menjadi bisnis waralaba, bisnis kreatif, bisnis digital dan bisnis tekfin. HKI khususnya Hak Cipta dan Paten… selengkapnya
Rp 57.800 Rp 68.000
Penulis : Sri Harini Dwiyatmi Tebal : x + 224 hlm Ukuran : 14 x 21 cm Penerbit : Pustaka Pelajar Deskripsi :
Rp 42.500 Rp 50.000
Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga masyarakat. Buku ini mengupas… selengkapnya
Rp 114.750 Rp 135.000Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.