Whatsapp
Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja (Edisi ....
- Sejarah Terlengkap Peradaban Dunia....
- Beberapa Segi Etika dan Etiket Jawa....
- Seri Yuk Mewarnai Sayuran Hijau....
- Metamorfosis Dunia Pendidikan Masa Kini....
- Dua Pedang Pembela Nabi Saw....
- Pelayanan Publik Teori dan Praktik....
- Hukum Perdata....
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
20%
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
Rp 44.000 Rp 55.000| ISBN | 978-602-433-577-9 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
Penulis : Prayudi, Aryojati Ardipandanto dkk
Tebal : xii + 134 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : Obor Indonesia
Deskripsi :
Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.
Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.
Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi infomrasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan,hacking dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.
Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Masalahnya, adalah pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual. Bahkan bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara politis cara pandang penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan, kadangkala masih menggunakan pola yang konservatif. Meskipun otonomi kabupaten/kota semakin menguat aspirasi dan kewenangannya, tetapi praktek demokrasi deliberatif belum berjalan secara penuh dan masih sebatas di tingkat elitis atau bahkan serimonial.
Ketidakmerataan kegiatan persandian di daerah juga disebabkan dari tidak seragamannya pemahaman pemda terhadap kriteria informasi yang masuk dalam kategori disandikan. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.
Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagiamana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.
Tags: hukum, obor indonesia
Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.576 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
15%
Penulis : Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami Tebal : 140 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Sebagai seorang muslim, maka wajib hukumnya untuk menerapkan hukum Islam (syariah) dalam setiap sendi kehidupannya secara menyeluruh, tidak terkecuali permasalahan waris. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau akan mempengaruhi pola… selengkapnya
Rp 38.250 Rp 45.000
Penulis : Zakaria al-Anshari Tebal : 192 hlm Ukuran : 14 x 21 cm Penerbit : Turos Pustaka Deskripsi : Sebenarnya, seperti apa protokol kesehatan dalam menghadapi suatu wabah atau pandemi menurut ajaran Islam? Adalah keliru pandangan yang menyatakan bahwa Islam tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi sebuah pandemi. Buku ini hadir sebagai bukti sekaligus… selengkapnya
Rp 46.750 Rp 55.000
Perkembangan teknologi informasi pada akhir abad 20 ini telah menyebabkan informasi dapat bergerak cepat. Informasi mengalir dari suatu lokasi ke lokasi lain tanpa dibatasi jarak dan hanya dalam hitungan detik. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan sistem perdagangan yang berbasis teknologi canggih e-commerce, di mana transaksi bisnis yang menggunakan elektronik telah mereformasi perdagangan konvensional; dari interaksi… selengkapnya
Rp 59.330 Rp 69.800
Penulis : Tata Wijayanta dkk Tebal : xx + 324 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Hukum kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas kegiatan dunia usaha. Oleh sebab itu, hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang di antara pelaku usaha dengan… selengkapnya
Rp 112.200 Rp 132.000
Penulis : Dadang Sudiadi Tebal : x + 198 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Buku “Pencegahan Kejahatan di Perumahan” membahas tentang pencegahan kejahatan di perumahan dengan berbasis pada beberapa pendekatan pencegahan kejahatan, khususnya pendekatan situasional dan kemasyarakatan. Dalam buku ini juga dibahas salah satu model dari pendekatan… selengkapnya
Rp 48.000 Rp 60.000
Penulis : Farid Wajdi, Diana Susanti Tebal : xii + 270 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Tahun : 2025 Deskripsi : Buku ini mengajak pembaca menyelami dunia Hukum Bisnis Islam dengan pendekatan yang segar, komprehensif, dan relevan bagi tantangan kontemporer. Ia bukan sekadar kumpulan teori fikih muamalah klasik, melainkan… selengkapnya
Rp 128.000 Rp 160.000
15%
Penulis : Maria S.W. Sumardjono Tebal : 133 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu menjadi topik bahasan yang tidak lekang oleh waktu. Regulasi sebagai landasan pengadaan tanah pun selalu berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan semakin rumitnya permasalahan dalam penyediaan tanah untuk kepentingan… selengkapnya
Rp 37.400 Rp 44.000
Penulis : Andhika Prayoga Tebal : x + 310 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Buku ini menyajikan pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar pembubaran, proses pelaksanaan likuidasi, proses administrasi dalam pengakhiran status badan hukum, serta hak dan kewajiban dari likuidator sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan likuidasi berdasarkan UU… selengkapnya
Rp 75.650 Rp 89.000
Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di berbagai negara. Dalam praktiknya, kedudukan kejaksaan pada satu sisi sebagai penegak hukum, akan tetapi pada sisi lain sebagai unsur pendukung… selengkapnya
Rp 171.530 Rp 201.800
15%
Penulis : Sudjito Tebal : 237 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Agar ilmu hukum bisa tampil sebagai genuine science, maka pemahaman, penggarapan, dan penyelenggaraan hukum, khususnya hukum pengelolaan irigasi, dilakukan secara holistik. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh, tanpa ada reduksi. Cara pandang,… selengkapnya
Rp 65.450 Rp 77.000Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.