Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan

Penulis     : Muhammad Junaidi Tebal         : x + 198 hlm Ukuran     : 17,5 x 25 cm Penerbit   : Suluh Media Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di… selengkapnya

Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan, selain pertambahan luas wilayah, Indonesia dapat menempatkan kedaulatannya dalam tiga dimensi di Perairan kepulauan, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, perairannya dan ruang udara di atasnya. Namun demikian, untuk memenuhi hak-hak internasional di perairan kepulauan, Indonesia juga wajib mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara… selengkapnya

Penulis     : Dadang Sudiadi Tebal         : x + 198 hlm Ukuran     : 14,5 x 21 cm Penerbit   : Obor Indonesia Deskripsi : Buku “Pencegahan Kejahatan di Perumahan” membahas tentang pencegahan kejahatan di perumahan dengan berbasis pada beberapa pendekatan pencegahan kejahatan, khususnya pendekatan situasional dan kemasyarakatan. Dalam buku ini juga dibahas salah satu model dari pendekatan… selengkapnya

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu ciri dan bobot suatu negara disebut sebagai suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara lahir pada tahun 1986 dengan UU No. 5 Tahun 1986. Sejak diundangkan pada tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ada dinamika perkembangan PTUN dalam upaya… selengkapnya

Penulis     : Sudjito Tebal         : 237 hlm Ukuran     : 15,5 x 23 cm Penerbit   : UGM Press Deskripsi : Agar ilmu hukum bisa tampil sebagai genuine science, maka pemahaman, penggarapan, dan penyelenggaraan hukum, khususnya hukum pengelolaan irigasi, dilakukan secara holistik. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh, tanpa ada reduksi. Cara pandang,… selengkapnya

Penulis     : Robert Greene Tebal         : 276 hlm Ukuran     : 14 x 21 cm Penerbit   : Renebook Deskripsi : SEBUAH BUKU BESTSELLER UNTUK ANDA YANG MENGINGINKAN KEKUASAAN, MENGAMATI KEKUASAAN, ATAU INGIN MEMPERSENJATAI DIRI MELAWAN KEKUASAAN. Karya cemerlang ini menyaring tiga ribu tahun sejarah kekuasaan menjadi 48 Hukum yang relevan sepanjang zaman. Sebuah karya referensial yang… selengkapnya

Penulis     : Andhika Prayoga Tebal         : x + 310 hlm Ukuran     : 16 x 23 cm Penerbit   : Andi Deskripsi : Buku ini menyajikan pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar pembubaran, proses pelaksanaan likuidasi, proses administrasi dalam pengakhiran status badan hukum, serta hak dan kewajiban dari likuidator sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan likuidasi berdasarkan UU… selengkapnya

Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi – Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk mengadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator Buku Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi membahas mengenai teori dalam penyelesaian konflik, mediasi dalam sistem syariah, hukum adat, dan hukum nasional, perkawinan dan putusnya… selengkapnya

Penulis     : KH. Afifuddin Muhajir Tebal         : 248 hlm Ukuran     : 14 x 20 cm Penerbit   : Ircisod Deskripsi : “Dominannya dalil-dalil kulli (garis besar) tentang hubungan negara dan agama menyiratkan kelenturan Islam dalam mengapresiasi perkembangan masyarakat yang terus terjadi sepanjang sejarah. Peran nalar manusia lalu menjadi sangat sentral dalam menghubungkan teks-teks agama dengan realitas… selengkapnya

Penulis     : Lintje Ana Marpaung Tebal         : x + 198 hlm Ukuran     : 15 x 23 cm Penerbit   : Andi Publisher Deskripsi : Gerakan reformasi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia menuntut terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan yang bersifat nasional, dimulai dari amandemen UUD 1945. Sejak 1999 sampai dengan amandemen keempat tahun 2002, amandemen… selengkapnya