Whatsapp
● online
- Forensik Digital Lanjut
- Agama dan Budaya sebagai Basis Pendidikan Karakter
- Babad Tanah Jawi Soft Cover
- Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman SMK/MAK Kel
- Persuit Epistemology Of Islamic Studies (Buku Dua
- Sapu Bersih Ujian Biologi SMA/MA Kelas X,XI, dan X
- Sastra Lisan; Teori dan Penerapannya
- Fenomenologi Seni: Menyoroti Fenomena Sosial dalam
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
15%
Sistem Peradilan Agama di Indonesia
Rp 102.850 Rp 121.000| ISBN | 978-623-6003-29-9 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Sistem Peradilan Agama di Indonesia
Penulis : Ecep Nurjamal
Tebal : 246 hlm
Ukuran : 17,5 x 25 cm
Penerbit : Manggu
Deskripsi :
Peradilan Agama di Indonesia pada dasarnya untuk mencari keadilan khusus bagi orang yang beragama Islam. Aturan-aturannya yaitu hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. praktik menangani perkara di peradilan agama mengacu kepada hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan seperti halnya pada peradilan umum hanya saja dalam peradilan agama materi dan sifatnya terbatas.
Dengan demikian, peradilan agama adalah sub sistem peradilan negara Republik Indonesia yang khusus melayani pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu, yang didasarkan pada hukum Islam.
Peradilan Islam di Indonesia dalam undang-undang disebut peradilan agama dan peradilan ini sifatnya terbatas. terbatas artinya peradilan agama yang mempunyai kewenangan di bidang tertentu misalnya perkawinan, perceraian, warisan, hibah, wasiat, wakaf dan sengketa ekonomi syari’ah. Artinya, tidak menangani perkara-perkara secara umum, misalnya: hukum pidana, korupsi, dan lain-lain
Buku ini membahas tentang kewenangan dan kedudukan peradilan agama, penjelasan kompilasi hukum Islam, hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum harta kekayaan, hukum wasiat dan hibah, hukum ekonomi syari’ah, hukum pidana Islam, hukum tata negara siyasah, hukum acara di peradilan agama, hukum putusan pengadilan agama, upaya hukum, penyitaan dan eksekusi, tentang pemberian kuasa, format permohonan gugatan dan surat kuasa di pengadilan agama.
Sistem Peradilan Agama di Indonesia
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 702 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
15%
Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya
Rp 84.830 Rp 99.800
Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di… selengkapnya
Rp 97.580 Rp 114.800
Penulis : Farid Wajdi, Rahmat Ramadhani, Diana Susanti Tebal : 272 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Tahun : 2025 Deskripsi : Buku ini adalah panduan visioner dan reflektif yang mengurai perubahan mendalam dalam lanskap profesi hukum di tengah gelombang revolusi Industri 4.0 dan kemunculan Society 5.0. Menggabungkan narasi historis, analisis… selengkapnya
Rp 128.000 Rp 160.000
Penulis : Tim Redaksi Laksana Tebal : 368 hlm Ukuran : 14 x 20 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sangat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui… selengkapnya
Rp 57.800 Rp 68.000
Wacana menghubungkan kemudahan dan percepatan waktu penyelesaian perkara semakin banyak dibahas. Mengingat proses persidangan di pengadilan yang menyita waktu hinga berbulan-bulan belum sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009. Sederhana disini mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan… selengkapnya
Rp 42.500 Rp 50.000
Penulis : Victor Emanuel W. Nalle Tebal : x + 176 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi :
Rp 84.830 Rp 99.800
Penulis : M. Usman Tebal : 254 hlm Ukuran : 17 X 24 cm Penerbit : LKiS Deskripsi : Gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali berangkat dari berbagai pengalaman hidup, baik hubungannya dengan keluarga, pendidikan yang pernah ditempuh serta pengalaman-pengalaman semasa menjabat Menteri Agama. Pengalaman-pengalaman tersebut banyak mempengaruhi munculnya pemikiran reaktualisasi hukum Islam. Karena dalam… selengkapnya
Rp 102.000 Rp 120.000
15%
Penulis : Maria S.W. Sumardjono Tebal : 133 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu menjadi topik bahasan yang tidak lekang oleh waktu. Regulasi sebagai landasan pengadaan tanah pun selalu berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan semakin rumitnya permasalahan dalam penyediaan tanah untuk kepentingan… selengkapnya
Rp 37.400 Rp 44.000
Penulis : A. Widiada Gunakarya Tebal : xii + 308 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Kandungan disiplin Hukum HAM yang dituangkan ke dalam buku ini melibatkan beberapa disiplin hukum lainnya, diantaranya Hukum Internasional (HI), Hukum HAM Internasional dan Hukum HAM Nasional. Pembahasan dalm buku, diawali dengan pembahasan sejarah… selengkapnya
Rp 73.100 Rp 86.000
Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di berbagai negara. Dalam praktiknya, kedudukan kejaksaan pada satu sisi sebagai penegak hukum, akan tetapi pada sisi lain sebagai unsur pendukung… selengkapnya
Rp 171.530 Rp 201.800Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.