Whatsapp
Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
15%
Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berkeadilan dan Permukiman Berkualitas
Rp 88.400 Rp 104.000| ISBN | 978-623-359-496-7 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berkeadilan dan Permukiman Berkualitas
Penulis : R. Widodo D. Purnomo, Ananda Prima Yurista
Tebal : xvi + 254 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : UGM Press
Deskripsi :
Buku ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman bahwa rencana tata ruang adalah hukum positif berisi konsensus bersama mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya publik yang ada pada ruang. Sebagaimana produk hukum lain, rencana tata ruang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat saat memanfaatkan lahan yang dikuasainya. Pelanggaran terhadap aturan di dalamnya dapat berakibat dikenakannya sanksi. Secara spesifik materi dalam buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa dan profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota, agar saat menyusun rencana, terlibat dalam pengembangan program implementasi maupun pengembangan perangkat pengendaliannya dengan mendasarkan pada prinsip penyusunan dan penerapan hukum sehingga rencana-rencana yang diusulkan dapat diterapkan/diberlakukan secara efektif.
Substansi dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian terhadap literatur ilmiah berupa buku dan jurnal, peraturan perundangan terkait penataan ruang yang berlaku terutama di Indonesia dan di beberapa negara lain sebagai perbandingan, serta berdasarkan pengalaman keterlibatan penulis dalam penyusunan rencana tata ruang pada berbagai skala, penyusunan program-program pembangunan baik secara umum maupun yang terkait dengan perwujudan rencana tata ruang, kegiatan pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang dan implementasinya, serta diskusi-diskusi untuk aksi penegakan hukum dan penertiban rencana tata ruang.
Buku ini terdiri dari sebelas bab. Bab 1 adalah latar belakang perlunya hukum penataan ruang, yaitu demi optimalitas pemanfaatan sumber daya ruang serta untuk menghindarkan terjadinya konflik sosial. Bab 2 adalah penjelasan mengenai teori dan prinsip hukum secara umum yang mendasari pembentukan peraturan perundangan penataan ruang. Bab 3 memaparkan sejarah perkembangan hukum penataan ruang dari beberapa contoh di berbagai negara di dunia, sedangkan Bab 4 khusus memaparkan perkembangan hukum penataan ruang yang terjadi di Indonesia. Bab 5 menguraikan komponen hukum penataan ruang di Indonesia sebagai basic law yang meliputi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, tujuan, asas, dan norma-normanya; objek dan subjek hukumnya; serta lingkup peristiwa hukum yang diatur. Bab 6 membahas keterkaitan hukum penataan ruang dengan produk hukum lainnya seperti hukum lingkungan; hukum mengenai sumber daya khusus seperti air, tanah, dan hutan, peraturan hukum sektoral seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, permukiman, dan perumahan; serta hukum berkaitan dengan sistem perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Bab 7 berisi komponen hukum dari rencana tata ruang. Komponen yang dimaksud sama seperti pada Bab 5, tetapi khusus untuk produk rencana tata ruang yang bersifat sebagai sunset clause law. Bab 8 khusus membahas sifat dan kekuatan dari peta rencana sebagai bagian dari pernyataan hukum positif. Bab 9 mendiskusikan kekuatan memaksa dari indikasi program sebagai bagian dalam produk hukum rencana tata ruang kepada pemerintah untuk dijalankan. Bab 10 mendiskusikan penerapan peraturan zonasi dalam mengatur penggunaan lahan oleh masyarakat, serta kemungkinan diterapkannya diskresi oleh pemerintah jika peraturan zonasi belum ditetapkan pada suatu area. Bab 11 mendiskusikan kerangka penegakan hukum penataan ruang yang meliputi pengawasan identifikasi pelanggaran, serta penertiban terhadap pelanggaran yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berkeadilan dan Permukiman Berkualitas
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 407 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Andhika Prayoga Tebal : x + 310 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Buku ini menyajikan pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar pembubaran, proses pelaksanaan likuidasi, proses administrasi dalam pengakhiran status badan hukum, serta hak dan kewajiban dari likuidator sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan likuidasi berdasarkan UU… selengkapnya
Rp 75.650 Rp 89.000
Penulis : Sri Harini Dwiyatmi Tebal : x + 224 hlm Ukuran : 14 x 21 cm Penerbit : Pustaka Pelajar Deskripsi :
Rp 42.500 Rp 50.000
Penulis : Tim Redaksi Tebal : 684 hlm Ukuran : 15,5 x 24 cm Penerbit : Laksana Deskripsi : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) boleh jadi telah familier bagi sebagian kalangan. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, apalagi secara detail. Padahal, baik KUHPer maupun KUHP mengatur begitu… selengkapnya
Rp 125.800 Rp 148.000
15%
Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya
Rp 84.830 Rp 99.800
Buku ini berisikan kajian tentang percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini dibuat untuk melengkapi referensi hukum pidana yang sudah ada seperti delik dalam KUHP. Substansi buku ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai sifat percobaan, pemidanaan terhadap percobaan, percobaan tidak memadai, antara percobaan, makar dan permufakatan… selengkapnya
Rp 97.580 Rp 114.800
Penulis : Haarrys Pratama Teguh Tebal : xviii + 382 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi : Buku Hukum Acara MK ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang di satu sisi telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia, dan di sisi… selengkapnya
Rp 91.800 Rp 108.000
Penulis : Ecep Nurjamal Tebal : 246 hlm Ukuran : 17,5 x 25 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Peradilan Agama di Indonesia pada dasarnya untuk mencari keadilan khusus bagi orang yang beragama Islam. Aturan-aturannya yaitu hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. praktik menangani perkara di peradilan agama mengacu kepada hukum acara perdata dan… selengkapnya
Rp 102.850 Rp 121.000
Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi – Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk mengadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator Buku Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi membahas mengenai teori dalam penyelesaian konflik, mediasi dalam sistem syariah, hukum adat, dan hukum nasional, perkawinan dan putusnya… selengkapnya
Rp 83.980 Rp 98.800
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum… selengkapnya
Rp 81.430 Rp 95.800
Penulis : Salim Tebal : 382 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Rajawali Pers Deskripsi : Buku Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan satu-satunya buku di Indonesia yang menganalisis secara sistematis tentang teknik atau cara-cara untuk menyusun akta PPAT, yang merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. Secara… selengkapnya
Rp 111.350 Rp 131.000Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.