● online
- Orang-Orang Tionghoa dan Islam di Majapahit....
- Harmoni dalam Keragaman Jejak Budaya Toleransi di ....
- Comprehensive Biomedical Science: Sistem Saraf....
- Umberto Eco dan Pembaca yang Berkeringat....
- Belajar Bahasa di Kelas Awal....
- Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Edisi K....
- The Best Bedah Soal Komplet UN+USBN SMP/MTs 2020, ....
- Komunikasi Pemasaran melalui Desain Visual....
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berkeadilan dan Permukiman Berkualitas
Rp 88.400 Rp 104.000| ISBN | 978-623-359-496-7 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berkeadilan dan Permukiman Berkualitas
Penulis : R. Widodo D. Purnomo, Ananda Prima Yurista
Tebal : xvi + 254 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : UGM Press
Deskripsi :
Buku ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman bahwa rencana tata ruang adalah hukum positif berisi konsensus bersama mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya publik yang ada pada ruang. Sebagaimana produk hukum lain, rencana tata ruang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat saat memanfaatkan lahan yang dikuasainya. Pelanggaran terhadap aturan di dalamnya dapat berakibat dikenakannya sanksi. Secara spesifik materi dalam buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa dan profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota, agar saat menyusun rencana, terlibat dalam pengembangan program implementasi maupun pengembangan perangkat pengendaliannya dengan mendasarkan pada prinsip penyusunan dan penerapan hukum sehingga rencana-rencana yang diusulkan dapat diterapkan/diberlakukan secara efektif.
Substansi dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian terhadap literatur ilmiah berupa buku dan jurnal, peraturan perundangan terkait penataan ruang yang berlaku terutama di Indonesia dan di beberapa negara lain sebagai perbandingan, serta berdasarkan pengalaman keterlibatan penulis dalam penyusunan rencana tata ruang pada berbagai skala, penyusunan program-program pembangunan baik secara umum maupun yang terkait dengan perwujudan rencana tata ruang, kegiatan pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang dan implementasinya, serta diskusi-diskusi untuk aksi penegakan hukum dan penertiban rencana tata ruang.
Buku ini terdiri dari sebelas bab. Bab 1 adalah latar belakang perlunya hukum penataan ruang, yaitu demi optimalitas pemanfaatan sumber daya ruang serta untuk menghindarkan terjadinya konflik sosial. Bab 2 adalah penjelasan mengenai teori dan prinsip hukum secara umum yang mendasari pembentukan peraturan perundangan penataan ruang. Bab 3 memaparkan sejarah perkembangan hukum penataan ruang dari beberapa contoh di berbagai negara di dunia, sedangkan Bab 4 khusus memaparkan perkembangan hukum penataan ruang yang terjadi di Indonesia. Bab 5 menguraikan komponen hukum penataan ruang di Indonesia sebagai basic law yang meliputi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, tujuan, asas, dan norma-normanya; objek dan subjek hukumnya; serta lingkup peristiwa hukum yang diatur. Bab 6 membahas keterkaitan hukum penataan ruang dengan produk hukum lainnya seperti hukum lingkungan; hukum mengenai sumber daya khusus seperti air, tanah, dan hutan, peraturan hukum sektoral seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, permukiman, dan perumahan; serta hukum berkaitan dengan sistem perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Bab 7 berisi komponen hukum dari rencana tata ruang. Komponen yang dimaksud sama seperti pada Bab 5, tetapi khusus untuk produk rencana tata ruang yang bersifat sebagai sunset clause law. Bab 8 khusus membahas sifat dan kekuatan dari peta rencana sebagai bagian dari pernyataan hukum positif. Bab 9 mendiskusikan kekuatan memaksa dari indikasi program sebagai bagian dalam produk hukum rencana tata ruang kepada pemerintah untuk dijalankan. Bab 10 mendiskusikan penerapan peraturan zonasi dalam mengatur penggunaan lahan oleh masyarakat, serta kemungkinan diterapkannya diskresi oleh pemerintah jika peraturan zonasi belum ditetapkan pada suatu area. Bab 11 mendiskusikan kerangka penegakan hukum penataan ruang yang meliputi pengawasan identifikasi pelanggaran, serta penertiban terhadap pelanggaran yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berkeadilan dan Permukiman Berkualitas
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 354 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Agus Triono, dkk. Tebal : viii + 102 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Mata kuliah logika bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan bagaimana menerapkan aturan berpikir lurus. Mahasiswa harus memahami dan menerapkan (terampil) dalam menggunakan metode dan hukum berpikir sehingga dapat membedakan penalaran yang benar… selengkapnya
Rp 93.330 Rp 109.800Kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di Indonesia bagi pemegang haknya menjadi salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kepastian hukum tersebut dapat diwujudkan dengan menyediakan perangkat hukum yang jelas dan lengkap, serta melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah…. selengkapnya
Rp 134.130 Rp 157.800Buku ini membahas konsep dan pendekatan yang digunakan dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua cara pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. Kedua pendekatan ini digunakan oleh KPPU untuk menganalisis apakah ada atau tidak indikasi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Dibahas secara mendalam mengenai… selengkapnya
Rp 128.180 Rp 150.800Penulis : Sudjito Tebal : 237 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Agar ilmu hukum bisa tampil sebagai genuine science, maka pemahaman, penggarapan, dan penyelenggaraan hukum, khususnya hukum pengelolaan irigasi, dilakukan secara holistik. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh, tanpa ada reduksi. Cara pandang,… selengkapnya
Rp 65.450 Rp 77.000Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di berbagai negara. Dalam praktiknya, kedudukan kejaksaan pada satu sisi sebagai penegak hukum, akan tetapi pada sisi lain sebagai unsur pendukung… selengkapnya
Rp 171.530 Rp 201.800Penulis : Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati Tebal : x + 102 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Kenyataan menunjukkan bahwa salah satu dampak negatif kekayaan dan kemakmuran adalah merosotnya moral. Kemerosotan moral ini sangat berbahaya, sebab ia mendorong lahirnya berbagai kejahatan dan kekerasan. Tidak heran… selengkapnya
Rp 44.200 Rp 52.000Penulis : Farid Wajdi, Ismail Lubis, Khairunnisa Rezeki Ramadhani Wajdi Lubis Tebal : 288 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Tahun : 2026 Deskripsi : Hukum bukan sekadar rangkaian pasal yang membeku dalam lembaran negara. Hukum adalah organisme sosial yang hidup dan terus berubah mengikuti dinamika peradaban manusia. Ketika disrupsi… selengkapnya
Rp 136.000 Rp 170.000Penulis : Farid Wajdi, Ida Hanifah, Rizki Firmanda Dardin Tebal : 262 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Tahun : 2026 Deskripsi : Di tengah arus revolusi digital, ketika algoritma mendominasi transaksi dan smart contract merumuskan ulang makna perjanjian, muncul tantangan mendasar bagi bangunan hukum. Hukum ekonomi dan keuangan dalam perspektif… selengkapnya
Rp 124.000 Rp 155.000Penulis : Aman dan Muhammad Fendi Aditya Tebal : xii + 198 hlm Ukuran : 16 x 24 cm Penerbit : Ombak Deskripsi : Membahas sejarah tata negara baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari segi: sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik…. selengkapnya
Rp 59.500 Rp 70.000Penulis : Ecep Nurjamal Tebal : 246 hlm Ukuran : 17,5 x 25 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Peradilan Agama di Indonesia pada dasarnya untuk mencari keadilan khusus bagi orang yang beragama Islam. Aturan-aturannya yaitu hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. praktik menangani perkara di peradilan agama mengacu kepada hukum acara perdata dan… selengkapnya
Rp 102.850 Rp 121.000



Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.