Whatsapp
Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan layanan pelanggan kami
Pemasaran● online 62882008193627
Redaksi● online 6282328979777
● online
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
click image to preview
activate zoom
15%
Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berkeadilan dan Permukiman Berkualitas
Rp 88.400 Rp 104.000| ISBN | 978-623-359-496-7 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berkeadilan dan Permukiman Berkualitas
Penulis : R. Widodo D. Purnomo, Ananda Prima Yurista
Tebal : xvi + 254 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : UGM Press
Deskripsi :
Buku ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman bahwa rencana tata ruang adalah hukum positif berisi konsensus bersama mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya publik yang ada pada ruang. Sebagaimana produk hukum lain, rencana tata ruang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat saat memanfaatkan lahan yang dikuasainya. Pelanggaran terhadap aturan di dalamnya dapat berakibat dikenakannya sanksi. Secara spesifik materi dalam buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa dan profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota, agar saat menyusun rencana, terlibat dalam pengembangan program implementasi maupun pengembangan perangkat pengendaliannya dengan mendasarkan pada prinsip penyusunan dan penerapan hukum sehingga rencana-rencana yang diusulkan dapat diterapkan/diberlakukan secara efektif.
Substansi dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian terhadap literatur ilmiah berupa buku dan jurnal, peraturan perundangan terkait penataan ruang yang berlaku terutama di Indonesia dan di beberapa negara lain sebagai perbandingan, serta berdasarkan pengalaman keterlibatan penulis dalam penyusunan rencana tata ruang pada berbagai skala, penyusunan program-program pembangunan baik secara umum maupun yang terkait dengan perwujudan rencana tata ruang, kegiatan pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang dan implementasinya, serta diskusi-diskusi untuk aksi penegakan hukum dan penertiban rencana tata ruang.
Buku ini terdiri dari sebelas bab. Bab 1 adalah latar belakang perlunya hukum penataan ruang, yaitu demi optimalitas pemanfaatan sumber daya ruang serta untuk menghindarkan terjadinya konflik sosial. Bab 2 adalah penjelasan mengenai teori dan prinsip hukum secara umum yang mendasari pembentukan peraturan perundangan penataan ruang. Bab 3 memaparkan sejarah perkembangan hukum penataan ruang dari beberapa contoh di berbagai negara di dunia, sedangkan Bab 4 khusus memaparkan perkembangan hukum penataan ruang yang terjadi di Indonesia. Bab 5 menguraikan komponen hukum penataan ruang di Indonesia sebagai basic law yang meliputi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, tujuan, asas, dan norma-normanya; objek dan subjek hukumnya; serta lingkup peristiwa hukum yang diatur. Bab 6 membahas keterkaitan hukum penataan ruang dengan produk hukum lainnya seperti hukum lingkungan; hukum mengenai sumber daya khusus seperti air, tanah, dan hutan, peraturan hukum sektoral seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, permukiman, dan perumahan; serta hukum berkaitan dengan sistem perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Bab 7 berisi komponen hukum dari rencana tata ruang. Komponen yang dimaksud sama seperti pada Bab 5, tetapi khusus untuk produk rencana tata ruang yang bersifat sebagai sunset clause law. Bab 8 khusus membahas sifat dan kekuatan dari peta rencana sebagai bagian dari pernyataan hukum positif. Bab 9 mendiskusikan kekuatan memaksa dari indikasi program sebagai bagian dalam produk hukum rencana tata ruang kepada pemerintah untuk dijalankan. Bab 10 mendiskusikan penerapan peraturan zonasi dalam mengatur penggunaan lahan oleh masyarakat, serta kemungkinan diterapkannya diskresi oleh pemerintah jika peraturan zonasi belum ditetapkan pada suatu area. Bab 11 mendiskusikan kerangka penegakan hukum penataan ruang yang meliputi pengawasan identifikasi pelanggaran, serta penertiban terhadap pelanggaran yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berkeadilan dan Permukiman Berkualitas
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 409 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Islam hadir dengan berbagai dimensinya, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya bagi umat manusia. Kemaslahatan yang menjadi perhatian Islam tersebut, menurut al-Ghazali (w. 505 H.) mencakup lima hal, yang dalam khazanah ushul al-fiqh disebut al-kulliyaat al-khams, yaitu: perlindungan terhadap agama (al-diin), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan terakhir harta (al-maal). Begitu pentingnya pemeliharan akan… selengkapnya
Rp 110.000
Penulis : Farid Wajdi, Rahmat Ramadhani, Diana Susanti Tebal : 272 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Tahun : 2025 Deskripsi : Buku ini adalah panduan visioner dan reflektif yang mengurai perubahan mendalam dalam lanskap profesi hukum di tengah gelombang revolusi Industri 4.0 dan kemunculan Society 5.0. Menggabungkan narasi historis, analisis… selengkapnya
Rp 128.000 Rp 160.000
Penulis : Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas A.H. Tebal : 170 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level… selengkapnya
Rp 52.700 Rp 62.000
Pembahasan Sistem Hukum dan Negara Hukum diawali dengan uraian tentang sistem kehidupan sosial, yang menjadi wadah berlakunya sistem hukum. Dalam sistem kehidupan sosial manusia disebut sebagai “zoon Politiqon” yang harus selalu melakukan perhubungan hukum dengan sesamanya yang dapat bersinergi atau sebalik dapat pula berlawanan, karena itu diperlukan suatu tatanan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan… selengkapnya
Rp 282.030 Rp 331.800
Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di… selengkapnya
Rp 97.580 Rp 114.800
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum… selengkapnya
Rp 81.430 Rp 95.800
Penulis : Massadi Tebal : 232 hlm Ukuran : 14,5 x 20,5 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak,… selengkapnya
Rp 80.325 Rp 94.500
Penulis : Sahadi Tebal : x + 122 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Expert Deskripsi : Memahami Aspek Hukum dan Administrasi Proyek serta menerapkan di lapangan pada proyek yang akan dikerjakan sangatlah perlu, agar supaya proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan. Buku Aspek Hukum dan… selengkapnya
Rp 101.830 Rp 119.800
15%
Penulis : I Made Andi Arsana Tebal : 326 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Buku ini baik untuk dibaca para akademisi, dosen, mahasiswa, dan praktisi perundingan batas yang erat kaitannya dengan Hukum Laut. Dosen dan mahasiswa di Fakultas Teknik (khususnya Teknik Geodesi), Fakultas Hukum, dan fakultas lain… selengkapnya
Rp 40.375 Rp 47.500
Buku ini menawarkan enam hal yang sangat urgen dan menarik tentang Hukum Bisnis khususnya yang membahas UMKM. Diawali dengan pembahasan tentang latar belakang pentingnya UMKM dari sudut pandang makro dan mikro, dilanjutkan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM, pembentukan badan hukum, kepemilikan, hak kekayaan intelektual (khususnya peran merek dalam Branding produk), dan lainnya. Bahasan yang… selengkapnya
Rp 127.330 Rp 149.800Pembayaran:
Kurir:
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.