Hukum Pembubaran, Likuidasi, Dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di Indonesia bagi pemegang haknya menjadi salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kepastian hukum tersebut dapat diwujudkan dengan menyediakan perangkat hukum yang jelas dan lengkap, serta melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah…. selengkapnya

Penulis     : Aman dan Muhammad Fendi Aditya Tebal         : xii + 198 hlm Ukuran     : 16 x 24 cm Penerbit   : Ombak Deskripsi : Membahas sejarah tata negara baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari segi: sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik…. selengkapnya

Penulis     : Syafrida dan Sri Menda Sinulingga  Tebal         : x + 168 hlm  Ukuran     : 17 x 24 cm  Penerbit   : Suluh Media  Deskripsi :  Hukum Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Buku… selengkapnya

Penulis     : Massadi Tebal         : 232 hlm Ukuran     : 14,5 x 20,5 cm Penerbit   : Manggu Deskripsi : Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak,… selengkapnya

Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di… selengkapnya

Penulis     : Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin Tebal         : 236 hlm Ukuran     : 16 x 24 cm Penerbit   : Alfabeta Deskripsi :  

Penulis     : Budi Untung Tebal         : 320 hlm Ukuran     : 16 x 23 cm Penerbit   : Andi Deskripsi : Buku ini dapat dipergunakan untuk kalangan akademisi baik akademisi hukum (khususnya hukum bisnis dan hukum perdata pada umumnya serta hukum pidana) dan akademisi ekonomi, karena membahas hukum perseroan yang erat kaitannya dengan Ilmu Ekonomi Manajemen. Bagi… selengkapnya

Penulis     : Ecep Nurjamal Tebal         : 246 hlm Ukuran     : 17,5 x 25 cm Penerbit   : Manggu Deskripsi : Peradilan Agama di Indonesia pada dasarnya untuk mencari keadilan khusus bagi orang yang beragama Islam. Aturan-aturannya yaitu hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. praktik menangani perkara di peradilan agama mengacu kepada hukum acara perdata dan… selengkapnya

Penulis : Philipus M. Hadjon Tebal : 132 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian peran hukum… selengkapnya

Penulis     : Rianto Adi Tebal         : x + 256 hlm Ukuran     : 15,5 x 24 cm Penerbit   : Obor Indonesia Deskripsi : Buku tentang metode penelitian sudah banyak ditulis dan diterbitkan. tetapi mengapa buku metodologi penelitian yang ini masih juga diterbitkan? Seorang teman dosen yang mengajar mata kuliah metodologi penelitian, dan menggunakan bahan ini (sewaktu… selengkapnya