● online
- Hidup di Dunia Apa yang Kau Cari....
- Soekarno: Peran dan Sumbangsihnya Bagi Indonesia....
- Pemeriksaan Urinalisis....
- Prinsip Percakapan; Pengantar Pemahaman Santun Ber....
- Supervisi Pendidikan....
- Banjir di Kota Surabaya Paruh Kedua Abad Ke-20....
- Sirih Cina; Herbal untuk Regenerasi Tulang dan Mas....
- Deteksi Dini dan Atasi 31 Penyakit Bedah Saluran C....
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional
Rp 97.580 Rp 114.800| ISBN | 978-623-228-714-3 |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Penulis : Maroni, Rini Fathonah, dan Maroni
Tebal : xiv + 102 hlm
Ukuran : 17 x 24 cm
Penerbit : Graha Ilmu
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional
Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di Provinsi Lampung, seperti tindak pidana korupsi yang terjadi di Liwa Kabupaten Lampung Barat yang jaraknya ratusan kilometer dan ditempuh dalam waktu lama untuk sampai di Bandar Lampung harus disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjung Karang di Bandar Lampung. Mengingat jauhnya jarak antara tempat kedudukan berbagai Kejaksaan Negeri di Provinsi Lampung dengan pengadilan Tipikor Bandar Lampung, sudah dapat diprediksi akan banyak memakan waktu penanganan perkara korupsi di Lampung yang akhirnya mempengaruhi efektivitas pengadilan tipikor di daerah. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat diukur dengan menggunkan tingkat kecepatan penanganan suatu perkara. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat dilihat dari tingkat kecepatan pemeriksaan perkara korupsi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kecepatan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan maksud diadakannya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Tags: graha ilmu, hukum
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional
| Berat | 150 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 576 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Muhammad Junaidi Tebal : x + 198 hlm Ukuran : 17,5 x 25 cm Penerbit : Suluh Media Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di… selengkapnya
Rp 103.530 Rp 121.800Penulis : Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas A.H. Tebal : 170 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level… selengkapnya
Rp 52.700 Rp 62.000Penulis : Lintje Anna Marpaung Tebal : xii + 244 hlm Ukuran : 16 x 23 cm Penerbit : Andi Deskripsi: Ilmu Negara merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting untuk memperkaya wawasan ilmu di bidang kenegaraan secara global. Di dalam mata kuliah Ilmu Negara ini dibahas berbagai materi, diantaranya perkembangan negara nasional maupun… selengkapnya
Rp 79.900 Rp 94.000Penulis : Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami Tebal : 140 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Sebagai seorang muslim, maka wajib hukumnya untuk menerapkan hukum Islam (syariah) dalam setiap sendi kehidupannya secara menyeluruh, tidak terkecuali permasalahan waris. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau akan mempengaruhi pola… selengkapnya
Rp 38.250 Rp 45.000Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu ciri dan bobot suatu negara disebut sebagai suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara lahir pada tahun 1986 dengan UU No. 5 Tahun 1986. Sejak diundangkan pada tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ada dinamika perkembangan PTUN dalam upaya… selengkapnya
Rp 106.080 Rp 124.800Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban kejahatan berat. Dengan demikian, harus mementingkan… selengkapnya
Rp 84.830 Rp 99.800Penulis : Marulam J. Hutauruk Tebal : xvi + 384 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Suatu tulisan tentang apa itu Public Performance di dunia musik yang selama ini seringkali disalahartikan sebagai performing, padahal konvensi internasional tidak menyebutnya demikian, termasuk pula kita seringkali tidak dapat membedakan antara public performance dan… selengkapnya
Rp 128.000 Rp 160.000Penulis : Farid Wajdi, Padian Adi Salamat Siregar, Muhd. Zein Azhary Wajdi Lubis Tebal : 272 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Deskripsi : Setiap “klik setuju” pada aplikasi perbankan, platform digital, atau layanan transportasi online menyimpan sebuah rahasia yang mengikat. Di balik efisiensi dan kecepatan transaksi digital, tersembunyi sebuah… selengkapnya
Rp 128.000 Rp 160.000Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan, selain pertambahan luas wilayah, Indonesia dapat menempatkan kedaulatannya dalam tiga dimensi di Perairan kepulauan, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, perairannya dan ruang udara di atasnya. Namun demikian, untuk memenuhi hak-hak internasional di perairan kepulauan, Indonesia juga wajib mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara… selengkapnya
Rp 112.880 Rp 132.800Penulis : Suantony Tebal : 174 hlm Ukuran : 14,5 x 20,5 cm Penerbit : Manggu Deskripsi : Hukum, ekonomi, dan bisnis merupakan komponen-komponen yang sangat penting kegunaannya dalam era globalisasi saat ini namun keberadaannya saling menimbulkan problematika, yakni saling bertumpang tindih. Melalui buku Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia ini penulis berusaha memberikan pemahaman awal tentang konsep… selengkapnya
Rp 73.780 Rp 86.800




Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.