● online
- Diskon ❯ Semua buku didiskon mulai 10%
- Asli ❯ Kami menjual buku asli, dari penerbit. Tidak menjual buku bajakan, repro, kw atau ilegal lainnya
- Pengiriman ❯ Pengiriman ke seluruh Indonesia, pengiriman ke luar negeri sila WA kami
- Pembayaran ❯ Transfer Bank, Dompet Elektronik (Link Aja, Dana, Go Pay, OVO), QRIS
- Pengadaan ❯ Menerima pengadaan buku untuk perpustakaan
Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia
Rp 38.250 Rp 45.000| ISBN | 979-420-907-4 |
| Stok | Habis |
| Kategori | Hukum |
Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia
Penulis : Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami
Tebal : 140 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Penerbit : UGM Press
Deskripsi :
Sebagai seorang muslim, maka wajib hukumnya untuk menerapkan hukum Islam (syariah) dalam setiap sendi kehidupannya secara menyeluruh, tidak terkecuali permasalahan waris. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau akan mempengaruhi pola pikir dan perubahan nilai, sistem, sekaligus problematika terutama dalam bidang hukum termasuk Hukum Kewarisan Islam. Perubahan hukum kewarisan Islam dimungkinkan khususnya pada hal-hal yang belum diatur secara tegas dan jelas dalam sumber hukum utamanya, yaitu Al Quran. Sejak tahun 1958 hingga sekarang, telah terjadi perubahan dalam hukum terapan kewarisan Islam di Indonesia. Hal inilah yang mendorong dituliskannya buku ini, guna memotret perkembangan hukum terapan kewarisan Islam di Indonesia. Beberapa pembaruan telah terjadi khususnya dalam klasifikasi ahli waris yang berhak mewaris, ahli waris pengganti dan bagiannya, serta penerapan wasiat wajibah. Salah satu data yang penulis pergunakan dalam memotret pembaruan dalam hukum kewarisan Islam adalah putusanputusan Pengadilan Agama termasuk yurisprudensi Mahkamah Agung.
Buku ini merupakan hasil kajian komprehensif mengenai pembaruan hukum kewarisan Islam dalam sistem hukum Indonesia. Dikatakan komprehensif karena buku ini dikembangkan dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis yang berfokus pada perkembangan nyata hukum kewarisan Islam dan sekaligus melakukan analisa teoritis terhadap keadaan faktual tersebut sehingga dapat memotret perubahan secara menyeluruh. Secara umum, buku ini berusaha untuk memperkaya wawasan sekaligus mendorong terciptanya diskusi dan dialog yang berbobot dalam mengembangkan sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia.
Tags: hukum, hukum islam, ugm press
Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia
| Berat | 150 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 2.316 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Penulis : Lintje Ana Marpaung Tebal : x + 198 hlm Ukuran : 15 x 23 cm Penerbit : Andi Publisher Deskripsi : Gerakan reformasi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia menuntut terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan yang bersifat nasional, dimulai dari amandemen UUD 1945. Sejak 1999 sampai dengan amandemen keempat tahun 2002, amandemen… selengkapnya
Rp 53.550 Rp 63.000Penulis : Zainal Arifin Mochtar Tebal : 268 hlm Ukuran : 13 x 19 cm Penerbit : EA Books Deskripsi : Partisipasi mandek, aspirasi seret. Dalam banyak hal, legislasi menjadi proses ugal-ugalan. Semua dibuat berdasarkan keinginan dan kepentingan terbatas, tidak untuk publik luas. Kepentingan publik dinafikan. la adalah petaka legislasi yang disambut riuh oligarki. Kini… selengkapnya
Rp 83.300 Rp 98.000Penulis : Supriadi dan Dewi Kemala Sari Tebal : xiv + 628 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Sumber daya air sebagai rakhmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, diturunkan-Nya dari langit untuk kepentingan seluruh mahkluknya, termasuk manusia. Untuk melestarikannya dibutuhkan suatu peraturan yang dibuat manusia untuk melindungi keberadaan… selengkapnya
Rp 355.130 Rp 417.800Penulis : Sujitno dan Eko Rial Nugroho Tebal : viii + 66 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Kontrak atau perjanjian secara umum sebagai suatu aturan untuk mengatur hubungan hukum perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dan sebagai… selengkapnya
Rp 70.380 Rp 82.800Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam hukum nasional. Prosedur yuridis poligami di Indonesia adalah seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Ketatnya persyaratan poligami di Indonesia menyebabkan sering terjadinya pelanggaran, berupa maraknya praktik poligami “bawah tangan”. Terdapat kesulitan… selengkapnya
Rp 51.000 Rp 60.000Penulis : Farid Wajdi, Padian Adi Salamat Siregar, Muhd. Zein Azhary Wajdi Lubis Tebal : 272 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Pustaka Kita Deskripsi : Setiap “klik setuju” pada aplikasi perbankan, platform digital, atau layanan transportasi online menyimpan sebuah rahasia yang mengikat. Di balik efisiensi dan kecepatan transaksi digital, tersembunyi sebuah… selengkapnya
Rp 128.000 Rp 160.000Penulis : Prayudi, Aryojati Ardipandanto dkk Tebal : xii + 134 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : Obor Indonesia Deskripsi : Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan… selengkapnya
Rp 44.000 Rp 55.000Penulis : Tata Wijayanta dkk Tebal : xx + 324 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Penerbit : UGM Press Deskripsi : Hukum kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas kegiatan dunia usaha. Oleh sebab itu, hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang di antara pelaku usaha dengan… selengkapnya
Rp 112.200 Rp 132.000Penulis : Feronica, dkk Tebal : viii + 126 hlm Ukuran : 17 x 24 cm Penerbit : Suluh Media Deskripsi : Apakah akta autentik harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baku? Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam… selengkapnya
Rp 89.080 Rp 104.800Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di berbagai negara. Dalam praktiknya, kedudukan kejaksaan pada satu sisi sebagai penegak hukum, akan tetapi pada sisi lain sebagai unsur pendukung… selengkapnya
Rp 171.530 Rp 201.800




Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.